Peringkat layak investasi RI terancam turun
Minggu, 06 Mei 2012 - 15:12 WIB
Peringkat layak investasi RI terancam turun
A
A
A
Sindonews.com - Peringkat Indonesia layak investasi (investment grade) yang telah disematkan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings dan Moody's Investor Service berpotesi diturunkan. Hal ini terjadi, jika pemerintah tak mampu mengelola keuangan negara.
Analis pasar modal Reza Priambada mengatakan, jika pemerintah tidak bisa menjaga defisit anggaran, bukan tidak mungkin peringkat tersebut bisa dapat ditarik kembali.
“Namun lembaga peringkat tersebut (Moody dan Fitch's) tidak langsung menurunkan peringkat, mereka akan melakukan penilaian kembali,” ungkap Reza seperti dikutip dari Okezone di Jakarta, Minggu (6/5/2012).
Dia menjelaskan, alasan salah satu lembaga pemeringkat lainnya, yakni Standard and Poor’s (S&P) enggan memberikan peringkat investment grade untuk Indonesia lantaran kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut dia, S&P menilai selisih Indonesian Crude Product (ICP) dengan harga BBM bersubsidi di Indonesia semakin besar. "Ini membuat Anggaran belanja negara membengkak dan mengganggu keuangan Negara," tukas dia.
Diberitakan sebelumnya, S&P menyatakan belum memberikan gelar ini lantaran batalnya kenaikan harga BBM bersubsidi. "Soal S&P saya tidak terlalu khawatir. Saya rasa ini masalah waktu saja," ungkap Kepala BKPM Gita Wirjawan.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardjojo menjelaskan, lembaga Pemeringkat Internasional S&P perlu melakukan kajian lebih lanjut sebelum menyematkan gelar investment grade tersebut kepada Indonesia.
Hal ini diungkapkan lantara dua lembaga pemeringkat lainnya yakni Moody's dan Fitch's Rating, telah lebih dahulu memberikan gelar investment grade bagi Indonesia.
Mengutip website resmi Moody's, dari sisi manajemen fiskal, Moody's melihat saat ini kebijakan yang diterapkan cukup baik. Indikatornya adalah defisit anggaran berada pada tingkat yang sangat rendah, dan beban utang pemerintah sebagai terhadap PDB (debt to GDP) yang rendah. (ank)
Analis pasar modal Reza Priambada mengatakan, jika pemerintah tidak bisa menjaga defisit anggaran, bukan tidak mungkin peringkat tersebut bisa dapat ditarik kembali.
“Namun lembaga peringkat tersebut (Moody dan Fitch's) tidak langsung menurunkan peringkat, mereka akan melakukan penilaian kembali,” ungkap Reza seperti dikutip dari Okezone di Jakarta, Minggu (6/5/2012).
Dia menjelaskan, alasan salah satu lembaga pemeringkat lainnya, yakni Standard and Poor’s (S&P) enggan memberikan peringkat investment grade untuk Indonesia lantaran kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut dia, S&P menilai selisih Indonesian Crude Product (ICP) dengan harga BBM bersubsidi di Indonesia semakin besar. "Ini membuat Anggaran belanja negara membengkak dan mengganggu keuangan Negara," tukas dia.
Diberitakan sebelumnya, S&P menyatakan belum memberikan gelar ini lantaran batalnya kenaikan harga BBM bersubsidi. "Soal S&P saya tidak terlalu khawatir. Saya rasa ini masalah waktu saja," ungkap Kepala BKPM Gita Wirjawan.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardjojo menjelaskan, lembaga Pemeringkat Internasional S&P perlu melakukan kajian lebih lanjut sebelum menyematkan gelar investment grade tersebut kepada Indonesia.
Hal ini diungkapkan lantara dua lembaga pemeringkat lainnya yakni Moody's dan Fitch's Rating, telah lebih dahulu memberikan gelar investment grade bagi Indonesia.
Mengutip website resmi Moody's, dari sisi manajemen fiskal, Moody's melihat saat ini kebijakan yang diterapkan cukup baik. Indikatornya adalah defisit anggaran berada pada tingkat yang sangat rendah, dan beban utang pemerintah sebagai terhadap PDB (debt to GDP) yang rendah. (ank)
()
