Dividen USD38 juta hasil negosiasi
Dividen USD38 juta hasil negosiasi
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Utama Daerah Maju Bersaing Andy Hadianto menegaskan, apa yang dikemukakan Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) Martiono Hadianto bahwa hasil dividen sebesar USD38 juta merupakan pemberian dari PT NTT tidak benar. Perolehan dividen sebanyak itu merupakan hasil negosiasi dengan pihak NTT.
“Jadi, kita mendapatnya dengan negosiasi keras pada NTT, sehingga kita memperoleh USD38 juta. Ini didapat saat membeli saham Newmont 10 persen pada 2006-2007. Saya punya dokumen tertulisnya. Nanti kita akan ungkapkan kepada media bukti otentik ini,” ujar Direktur Utama Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto, kemarin.
Pernyataan Andy Hadianto ini menanggapi paparan Martiono di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan gugatan soal kewenangan dalam pembelian sisa saham tujuh persen PT NTT. pihak Pemerintah (Kemenkeu) yang mengajukan gugatan ini telah memberi kesaksian, juga kalangan DPR dan BPK sebagai tergugat. DPR kukuh bahwa pembelian divestasi saham 7 persesn harus seizin DPR dan ini dikuatkan dengan hasil audit forensik BPK.
Dividen yang merupakan juga kompensasi bagi daerah penghasil bukanlah didapat dengan mudah melainkan dengan negosiasi yangterus menerus .Karena itu Martiono tidak boleh berbohong dan memaparkan data tanpa bukti yang kuat. “Itu kan sama saja berbohong.” tegas Andy.
Dikemukakan Andy, pada 24 April lalum Gubernur NusaTenggara Barat (NTB) Zainul Majdi juga telah memberi kesaksian dan paparan soal perolehan yang didapat daerah dari PT NT. Disebutkan, dari 24 persen saham meilik daerah, Pemerintah Daerah NTB hingga 2011 memperoleh USD72 juta. Adapun rinciannya, manfaat tidak langsung sebanyak USD38 juta dan manfaat langsung sebesar USD34 juta (dividen 2010-2011)
“Dengan demikian, apa yang dipaparkan Martiono tidak benar. Jika mau bukti, saya akan ungkapkan, dan itu bukti sangat otentik. Kita tidak begitu saja mendapatkan USD38 juta dari Newmont,” katanya.
Andy yang berada di Jakarta lebih lanjut mengatakan, soal kisruh pembelian sisa saham divestasi tujuh persen, lebih baik diberi kepadadaerah dan bukan pada pemerintah pusat. Tidak ada gunanya pemerintah membeli sisa saham yang jumlahnya hanya tujuh persen. Jumlah itu tidak akan menambah daya tawar dan kekuatan pemerintah pusat.
“Untuk apa cuma tujuh persen? Kalau pemerintah pusat serius dan mau, kenapa tidak dari awal, dulu ketika ditawarkan menolak. Sekarang ketika daerah bersemangat untuk membeli, dicegah. Ini kan jadi aneh,” ujar Andy.
Sebailknya, jika pemerintah daerah yang membeli, maka saham Pemerintah daerah NTB akan bertambah dari 24 persen yang sekarang dimiliki menjadi 31 persen, jika yang tujuh persen itu jatuh ke pemerintah daerah.
“Daya tawar daerah makin tinggi, hasil yang didapat pun bertambah besar, sehingga manfaat yang akan didapat masyarakat daerah dari hasil tambang Newmont yangberada di daerahnya makin besar. “Di sinilah semua pihak harus melihat sisi keadilan dan asas manfaat,” tuntas Andy.
“Jadi, kita mendapatnya dengan negosiasi keras pada NTT, sehingga kita memperoleh USD38 juta. Ini didapat saat membeli saham Newmont 10 persen pada 2006-2007. Saya punya dokumen tertulisnya. Nanti kita akan ungkapkan kepada media bukti otentik ini,” ujar Direktur Utama Daerah Maju Bersaing (DMB) Andy Hadianto, kemarin.
Pernyataan Andy Hadianto ini menanggapi paparan Martiono di Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan gugatan soal kewenangan dalam pembelian sisa saham tujuh persen PT NTT. pihak Pemerintah (Kemenkeu) yang mengajukan gugatan ini telah memberi kesaksian, juga kalangan DPR dan BPK sebagai tergugat. DPR kukuh bahwa pembelian divestasi saham 7 persesn harus seizin DPR dan ini dikuatkan dengan hasil audit forensik BPK.
Dividen yang merupakan juga kompensasi bagi daerah penghasil bukanlah didapat dengan mudah melainkan dengan negosiasi yangterus menerus .Karena itu Martiono tidak boleh berbohong dan memaparkan data tanpa bukti yang kuat. “Itu kan sama saja berbohong.” tegas Andy.
Dikemukakan Andy, pada 24 April lalum Gubernur NusaTenggara Barat (NTB) Zainul Majdi juga telah memberi kesaksian dan paparan soal perolehan yang didapat daerah dari PT NT. Disebutkan, dari 24 persen saham meilik daerah, Pemerintah Daerah NTB hingga 2011 memperoleh USD72 juta. Adapun rinciannya, manfaat tidak langsung sebanyak USD38 juta dan manfaat langsung sebesar USD34 juta (dividen 2010-2011)
“Dengan demikian, apa yang dipaparkan Martiono tidak benar. Jika mau bukti, saya akan ungkapkan, dan itu bukti sangat otentik. Kita tidak begitu saja mendapatkan USD38 juta dari Newmont,” katanya.
Andy yang berada di Jakarta lebih lanjut mengatakan, soal kisruh pembelian sisa saham divestasi tujuh persen, lebih baik diberi kepadadaerah dan bukan pada pemerintah pusat. Tidak ada gunanya pemerintah membeli sisa saham yang jumlahnya hanya tujuh persen. Jumlah itu tidak akan menambah daya tawar dan kekuatan pemerintah pusat.
“Untuk apa cuma tujuh persen? Kalau pemerintah pusat serius dan mau, kenapa tidak dari awal, dulu ketika ditawarkan menolak. Sekarang ketika daerah bersemangat untuk membeli, dicegah. Ini kan jadi aneh,” ujar Andy.
Sebailknya, jika pemerintah daerah yang membeli, maka saham Pemerintah daerah NTB akan bertambah dari 24 persen yang sekarang dimiliki menjadi 31 persen, jika yang tujuh persen itu jatuh ke pemerintah daerah.
“Daya tawar daerah makin tinggi, hasil yang didapat pun bertambah besar, sehingga manfaat yang akan didapat masyarakat daerah dari hasil tambang Newmont yangberada di daerahnya makin besar. “Di sinilah semua pihak harus melihat sisi keadilan dan asas manfaat,” tuntas Andy.
()
Explore More