Investasi di Sulsel, Shell ajukan syarat
Kamis, 10 Mei 2012 - 18:01 WIB
Investasi di Sulsel, Shell ajukan syarat
A
A
A
Sindonews.com - PT Shell Indonesia berencana berinvestasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam waktu dekat. Namun syarat utama yang disodorkan Shell Indonesia adalah dengan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SBPU) Pertamax sejumlah 25 unit di berbagai lokasi.
“Jika syarat ini bisa dipenuhi, Shell akan betul-betul berinvestasi di Sulsel, mereka sudah punya niat untuk berinvestasi,” ujar Kepala Badan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng kepada media saat ditemui di Grand Clarion Hotel Makassar, Kamis (10/5/2012).
Selain syarat membangun minimal 25 SPBU berlabel Pertamax, Shell juga meminta ada lokasi yang ditunjuk sebagai gudang penyimpanan bahan bakar beserta pelabuhan khusus untuk bongkar muat, seperti milik Pertamina. “Pertanyaanya, bisa tidak pemerintah Sulsel menyanggupi itu,” kata dia.
Selama ini menurut Noorsaman, investor minyak masih lebih banyak berada di pulau Jawa. Khusus untuk Sulsel selama ini, sudah ada satu investor yang menanamkan modalnya, yakni PT AKR Corporindo, tetapi baru sebatas di minyak bersubsidi selebihnya belum ada.
Noorsaman yang ditemui selepas menghadiri sosialisasi Perpres nomor 15/2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu mengatakan, pengendalian BBM bersubsidi membutuhkan persediaan yang memadai, salah satu cara yang bisa ditempuh dengan mengundang investor.
“Pertamina juga harus memiliki cadangan BBM, secara regulasi sepenuhnya telah diserahkan ke pemerintah setempat. Bisa saja kedepannya ada peraturan gubernur soal regulasi penggunaan BBM bersubsidi. Ada dua cara yang bisa ditempuh, melalui jalur teknologi atau non teknologi, contohnya membuat jalur khusus untuk BBM bersubsidi,” ujar Noorsaman.
Sementara itu, General Manager (GM) Fuel Retail Marketing Region VII (Sulawesi) Pertamina, Adi Nugroho yang mendampingi Ketua BPH Migas mengatakan pemerintah Sulsel belum mengamini permintaan Shell soal investasi tersebut, sehingga belum ada tindak lanjut dari pihak Shell.
Padahal menurut dia, jika nantinya SPBU Pertamax dibangun di Sulsel sudah barang tentu, program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan lebih baik.
Dari total 340 SPBU di Sulawesi, baru 45 persen yang siap menggunakan Pertamax, dan Makassar menyumbang 30 persen dari total itu yang sudah terealisasi. Total SPBU di Makassar sebanyak 40 unit, sudah ada 15 SPBU yang menyediakan Pertamax ditambah satu milik Pertamina sendiri.
Sementara itu kuota premium yang disediakan pemerintah untuk kebutuhan Sulawesi tahun lalu hanya 2,8 juta kilo liter, naik sekitar 7 persen tahun ini menjadi 3,90 juta kilo liter dengan serapan terbesar masih berada di Sulsel sebesar 40 persen. “Ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang kian meninggi,” ujar Adi. (ank)
“Jika syarat ini bisa dipenuhi, Shell akan betul-betul berinvestasi di Sulsel, mereka sudah punya niat untuk berinvestasi,” ujar Kepala Badan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andi Noorsaman Sommeng kepada media saat ditemui di Grand Clarion Hotel Makassar, Kamis (10/5/2012).
Selain syarat membangun minimal 25 SPBU berlabel Pertamax, Shell juga meminta ada lokasi yang ditunjuk sebagai gudang penyimpanan bahan bakar beserta pelabuhan khusus untuk bongkar muat, seperti milik Pertamina. “Pertanyaanya, bisa tidak pemerintah Sulsel menyanggupi itu,” kata dia.
Selama ini menurut Noorsaman, investor minyak masih lebih banyak berada di pulau Jawa. Khusus untuk Sulsel selama ini, sudah ada satu investor yang menanamkan modalnya, yakni PT AKR Corporindo, tetapi baru sebatas di minyak bersubsidi selebihnya belum ada.
Noorsaman yang ditemui selepas menghadiri sosialisasi Perpres nomor 15/2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu mengatakan, pengendalian BBM bersubsidi membutuhkan persediaan yang memadai, salah satu cara yang bisa ditempuh dengan mengundang investor.
“Pertamina juga harus memiliki cadangan BBM, secara regulasi sepenuhnya telah diserahkan ke pemerintah setempat. Bisa saja kedepannya ada peraturan gubernur soal regulasi penggunaan BBM bersubsidi. Ada dua cara yang bisa ditempuh, melalui jalur teknologi atau non teknologi, contohnya membuat jalur khusus untuk BBM bersubsidi,” ujar Noorsaman.
Sementara itu, General Manager (GM) Fuel Retail Marketing Region VII (Sulawesi) Pertamina, Adi Nugroho yang mendampingi Ketua BPH Migas mengatakan pemerintah Sulsel belum mengamini permintaan Shell soal investasi tersebut, sehingga belum ada tindak lanjut dari pihak Shell.
Padahal menurut dia, jika nantinya SPBU Pertamax dibangun di Sulsel sudah barang tentu, program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan lebih baik.
Dari total 340 SPBU di Sulawesi, baru 45 persen yang siap menggunakan Pertamax, dan Makassar menyumbang 30 persen dari total itu yang sudah terealisasi. Total SPBU di Makassar sebanyak 40 unit, sudah ada 15 SPBU yang menyediakan Pertamax ditambah satu milik Pertamina sendiri.
Sementara itu kuota premium yang disediakan pemerintah untuk kebutuhan Sulawesi tahun lalu hanya 2,8 juta kilo liter, naik sekitar 7 persen tahun ini menjadi 3,90 juta kilo liter dengan serapan terbesar masih berada di Sulsel sebesar 40 persen. “Ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang kian meninggi,” ujar Adi. (ank)
()
