Pemerintah diminta memikirkan nasib 54 juta PKL
Jum'at, 18 Mei 2012 - 17:54 WIB
Pemerintah diminta memikirkan nasib 54 juta PKL
A
A
A
Sindonews.com - Paguyuban Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI) menggelar musyawarah nasional (munas) pertama di Wisma Hijau, Cimanggis, Depok untuk memilih pengurus dan ketua pertama kalinya. Dengan tema Pejuang Ekonomi Kerakyatan Sejati menghasilkan keputusan PPKLI periode 2012-2017 dipimpin oleh Hermansyah yang juga ketua DPD PPKLI Depok.
PPKLI terdiri dari 22 propinsi (DPW) di seluruh Indonesia yang terdiri dari 60 lebih pengurus. Di antaranya Papua, Papua Barat, Sulsel, Sulbar, Sulut, Kalbar, Jatim, Jateng, Jabar, NTT, NTB, DKI, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumbar, Sumsel, Sumut, Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi.
Hermansyah mengatakan, pihaknya selama memimpin paguyuban di Depok, pihaknya berhasil meraih kepercayaan dari Kementerian Koperasi berupa penggelontoran 10 gerobak untuk para PKL. Pihaknya juga sudah memperoleh modal bantuan untuk 50 PKL dari Kementerian Koperasi.
Ia juga menambahkan total jumlah PKL seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 54 juta, sementara di Depok saja hanya sebanyak 5 ribu hingga 10 ribu PKL. Hal inilah yang akan didata ulang untuk lebih memperjuangkan nasib PKL di Indonesia.
"Bagaimana seluruh nasib PKL harus diperjuangkan, banyaknya PKL menjamur ini kan juga karena kurangnya lahan lapangan pekerjaan dari pemerintah, tapi kami tidak membenci minimarket, hanya saja memang kalau tiap saya ke gang atau lingkungan masyarakat dimana ada minimarket, pasti PKL-nya mati, ini yang harus dilindungi, kami makin terhimpit," ungkapnya.
Kalaupun ada penggusuran dari pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, selama ini tak pernah ada relokasi ataupun solusi bagi para pedagang. "Kalau memang dilarang berdiri di atas saluran air misalnya, baiklah memang kami salah, tapi harusnya jangan main gusur saja dong, harusnya ada solusi. Anak kecil juga tahu kalau cuma dibongkar saja, melalui wadah paguyuban ini akan kami fasilitasi," tandasnya. (ank)
PPKLI terdiri dari 22 propinsi (DPW) di seluruh Indonesia yang terdiri dari 60 lebih pengurus. Di antaranya Papua, Papua Barat, Sulsel, Sulbar, Sulut, Kalbar, Jatim, Jateng, Jabar, NTT, NTB, DKI, Banten, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumbar, Sumsel, Sumut, Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi.
Hermansyah mengatakan, pihaknya selama memimpin paguyuban di Depok, pihaknya berhasil meraih kepercayaan dari Kementerian Koperasi berupa penggelontoran 10 gerobak untuk para PKL. Pihaknya juga sudah memperoleh modal bantuan untuk 50 PKL dari Kementerian Koperasi.
Ia juga menambahkan total jumlah PKL seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 54 juta, sementara di Depok saja hanya sebanyak 5 ribu hingga 10 ribu PKL. Hal inilah yang akan didata ulang untuk lebih memperjuangkan nasib PKL di Indonesia.
"Bagaimana seluruh nasib PKL harus diperjuangkan, banyaknya PKL menjamur ini kan juga karena kurangnya lahan lapangan pekerjaan dari pemerintah, tapi kami tidak membenci minimarket, hanya saja memang kalau tiap saya ke gang atau lingkungan masyarakat dimana ada minimarket, pasti PKL-nya mati, ini yang harus dilindungi, kami makin terhimpit," ungkapnya.
Kalaupun ada penggusuran dari pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja, selama ini tak pernah ada relokasi ataupun solusi bagi para pedagang. "Kalau memang dilarang berdiri di atas saluran air misalnya, baiklah memang kami salah, tapi harusnya jangan main gusur saja dong, harusnya ada solusi. Anak kecil juga tahu kalau cuma dibongkar saja, melalui wadah paguyuban ini akan kami fasilitasi," tandasnya. (ank)
()
