Kadin nilai pemerintah egois
Kadin nilai pemerintah egois
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), menilai salah satu faktor melambatnya ekonomi nasional adalah egoisme kementerian dalam menerbitkan berbagai Peraturan Menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha.
"Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional." ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (21/5/2012).
Para pelaku usaha menyayangkan, berbagai permen yang dikeluarkan oleh permerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha, bahkan Kadin yang memang jelas diatur oleh UU no.1/87 sebagai mitra kerja pemerintah jarang diajak bicara dalam menerbitkan suatu kebijakan.
“Terkadang pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha, hal ini perlu mendapat perhatian pada pemerintahan ini yang sisa 3 tahun lagi,” jelasnya.
Kadin berharap Kementrian tidaklah berlebihan menerbitkan permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, apalagi permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha.
“Jangan sampai peraturan menteri (permen) lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri kita saat ini. Nanti kebanyakan permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk," lanjut Nasir.
Selain itu juga terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti cost produksi tinggi, cost logistik tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, hingga suku bunga yang tinggi.
Susah untuk dimaklumi permasalahan tersebut masih menghantui perekonomian nasional. “Sudah hampir 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, keluhan dunia usaha masih disitu-situ saja dari tahun ke tahun, penyelesaian lambat, sehingga berdampak kepada ekonomi nasional,” pungkasnya. (ank)
"Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional." ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (21/5/2012).
Para pelaku usaha menyayangkan, berbagai permen yang dikeluarkan oleh permerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha, bahkan Kadin yang memang jelas diatur oleh UU no.1/87 sebagai mitra kerja pemerintah jarang diajak bicara dalam menerbitkan suatu kebijakan.
“Terkadang pemerintah membuat kebijakan sendiri, sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha, hal ini perlu mendapat perhatian pada pemerintahan ini yang sisa 3 tahun lagi,” jelasnya.
Kadin berharap Kementrian tidaklah berlebihan menerbitkan permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, apalagi permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha.
“Jangan sampai peraturan menteri (permen) lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri kita saat ini. Nanti kebanyakan permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk," lanjut Nasir.
Selain itu juga terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti cost produksi tinggi, cost logistik tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, hingga suku bunga yang tinggi.
Susah untuk dimaklumi permasalahan tersebut masih menghantui perekonomian nasional. “Sudah hampir 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, keluhan dunia usaha masih disitu-situ saja dari tahun ke tahun, penyelesaian lambat, sehingga berdampak kepada ekonomi nasional,” pungkasnya. (ank)
()
Explore More