Pertamina terapkan sistem POS di SPBU
A
A
A
Sindonews.com - PT Pertamina (Persero) terus berupaya menjaga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dengan menerapkan sistem POS (Point Of Sales) yaitu memonitor dan merekam pembelian BBM bersubsidi di setiap kendaraan.
"POS merupakan sistem yang akan mencatat semua transaksi BBM di SPBU dengan mencatat identitas kendaraan dan pelanggan, kemudian perilaku pembelian direkam dengan akurat baik volume, waktu, lokasi SPBU dan kewajaran pembelian," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2012).
Dengan sistem POS ini, Hanung berharap pembelian BBM akan terpantau dan terjadi kewajaran pembelian. Adapun sistem ini akan dicoba pertama di 110 SPBU Kalimantan Selatan dan Tengah.
"Kedua wilayah tersebut dijadikan percobaan karena di Kalimantan penggunaan BBM bersubsidi digunakan untuk kendaraan sektor pertambangan seperti truk untuk mengangkut batu bara. Selain itu ada fenomena yang melansir BBM dijual ke kios-kios liar atau pendalaman wilayah pertambangan," tandas Hanung.
Sebelumnya berdasarkan ajakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, perusahaan di wilayah pertambangan dan perkebunan diminta tidak menggunakan BBM subsidi guna membantu program pengendalian BBM bersubsidi. "Ya sulit, ini sharing namanya, negara dalam keadaan sulit jadi harus sama-sama," ujar Jero.
Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo mengatakan, dari kebijakan untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan ini akan menghemat sekitar 200 ribu KL untuk wilayah Jawa-Bali. "Jadi potensinya nanti untuk perkebunan itu menghemat 100 ribu KL dan untuk pertambangan 100 ribu KL, hanya untuk Jawa-Bali saja," kata Evita. (ank)
"POS merupakan sistem yang akan mencatat semua transaksi BBM di SPBU dengan mencatat identitas kendaraan dan pelanggan, kemudian perilaku pembelian direkam dengan akurat baik volume, waktu, lokasi SPBU dan kewajaran pembelian," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2012).
Dengan sistem POS ini, Hanung berharap pembelian BBM akan terpantau dan terjadi kewajaran pembelian. Adapun sistem ini akan dicoba pertama di 110 SPBU Kalimantan Selatan dan Tengah.
"Kedua wilayah tersebut dijadikan percobaan karena di Kalimantan penggunaan BBM bersubsidi digunakan untuk kendaraan sektor pertambangan seperti truk untuk mengangkut batu bara. Selain itu ada fenomena yang melansir BBM dijual ke kios-kios liar atau pendalaman wilayah pertambangan," tandas Hanung.
Sebelumnya berdasarkan ajakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, perusahaan di wilayah pertambangan dan perkebunan diminta tidak menggunakan BBM subsidi guna membantu program pengendalian BBM bersubsidi. "Ya sulit, ini sharing namanya, negara dalam keadaan sulit jadi harus sama-sama," ujar Jero.
Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo mengatakan, dari kebijakan untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan ini akan menghemat sekitar 200 ribu KL untuk wilayah Jawa-Bali. "Jadi potensinya nanti untuk perkebunan itu menghemat 100 ribu KL dan untuk pertambangan 100 ribu KL, hanya untuk Jawa-Bali saja," kata Evita. (ank)
()