Cegah defisit anggaran, SBY bidik sektor pajak
Selasa, 29 Mei 2012 - 20:33 WIB
Cegah defisit anggaran, SBY bidik sektor pajak
A
A
A
Sindonews.com - Program penghematan yang telah diserukan oleh kepemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak lama, menyusul besarnya beban defisit anggaran akibat tingginya harga minyak mentah dunia. Kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan secara resmi langkah apa saja yang harus dilakukan.
Seruan itu ditegaskan oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012). Gerakan penghematan ini dilakukan atas dua poin yang menjadi dasar acuan pelaksanaan pengematan, yakni mencegah defisit anggaran dengan meningkatkan pendapatan negara dan optimaliasi penggunaan anggaran, serta melakukan penghematan anggaran. Serta mengurangi subsisi BBM dan subsidi listrik, melalui gerakan secara nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki banyak opsi yang dapat dipilih dalam mencegah naiknya subsidi dan kenaikan pengeluaran negara. Pilihan opsi yang tersedia adalah meningkatkan pendapatan negara dengan optimalisasi ketepatan belanja negara termasuk di daerah.
Meningkatkan pendapatan negara dari pajak maupun dari non pajak. Agar penerimaan pajak mengalami peningkatan maka wajib pajak yang belum terjaring dapat dimaksimalkan dan kepatuhan pajak tanpa harus meningkatkan tarif pajak.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah akan meningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi. "Saya berharap perusahaan besar, perusahaan negara, multinasional dan swasta dalam negeri, benar-benar membayar pajak. Ini agar memenuhi rasa keadilan sosial membantu rakyat miskin atau situasi sulit," tegas SBY. (ank)
Seruan itu ditegaskan oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/5/2012). Gerakan penghematan ini dilakukan atas dua poin yang menjadi dasar acuan pelaksanaan pengematan, yakni mencegah defisit anggaran dengan meningkatkan pendapatan negara dan optimaliasi penggunaan anggaran, serta melakukan penghematan anggaran. Serta mengurangi subsisi BBM dan subsidi listrik, melalui gerakan secara nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak memiliki banyak opsi yang dapat dipilih dalam mencegah naiknya subsidi dan kenaikan pengeluaran negara. Pilihan opsi yang tersedia adalah meningkatkan pendapatan negara dengan optimalisasi ketepatan belanja negara termasuk di daerah.
Meningkatkan pendapatan negara dari pajak maupun dari non pajak. Agar penerimaan pajak mengalami peningkatan maka wajib pajak yang belum terjaring dapat dimaksimalkan dan kepatuhan pajak tanpa harus meningkatkan tarif pajak.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah akan meningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan minyak dan gas bumi. "Saya berharap perusahaan besar, perusahaan negara, multinasional dan swasta dalam negeri, benar-benar membayar pajak. Ini agar memenuhi rasa keadilan sosial membantu rakyat miskin atau situasi sulit," tegas SBY. (ank)
()
