Distribusi BBM di SPBU dikendalikan

Sindonews.com - Pemerintah akan mengendalikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Nanti dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun fisik kendaraan tersebut.

Dengan demikian, setiap kali kendaraan mengisi BBM di SPBU, jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis sehingga dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya.

”Langkah ini untuk menjamin konsumsi BBM, khususnya yang bersubsidi, dapat dikendalikan secara transparan dan akuntabel. Penggunaannya pun tepat sasaran,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, tadi malam.

Presiden SBY didampingi Wapres Boediono dan seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menyampaikan pidato secara khusus tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Penghematan Penggunaan BBM. Pidato ini disampaikan Presiden merespons harga minyak dunia yang masih tinggi dan terjadi krisis ekonomi di Eropa.

Pengendalian BBM yang dilakukan melalui sistem elektronik merupakan salah satu langkah dari lima kebijakan yang disampaikan Presiden. Kebijakan lainnya yakni pelarangan kendaraan pemerintah menggunakan BBM bersubsidi, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, penghematan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD, serta penghematan penerangan jalan-jalan. ”Semuanya mulai diberlakukan pada Juni 2012,” kata Presiden.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menuturkan, sistem teknologi informasi akan menggunakan nomor surat tanda nomor kendaraan (STNK) sebagai basis data. ”Jadi database-nya satu mobil tidak bisa bolak-balik. Misalnya sudah mengisi di SPBU A, nanti dia mengisi SPBU di tempat lain. Itu tidak boleh,” tandasnya.

Sistem ini, menurutnya, sudah mulai diterapkan di Kalimantan. Sebelumnya Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yuktyanta mengatakan, dalam upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi sesuai kuota, Pertamina terus melakukan berbagai upaya, termasuk program pengawasan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Saat ini terdapat sekitar 110 SPBU dengan sistem point of sales (POS) di dua daerah tersebut yang akan memantau dan merekam pembelian BBM bersubsidi untuk setiap kendaraan. “Pemasangan sistem POS di kedua provinsi tersebut akan selesai akhir Mei 2012,” ujar Hanung.

POS merupakan sistem yang akan mencatat semua transaksi BBM di SPBU, identitas kendaraan, dan pelanggan, serta merekam dengan akurat perilaku pembelian pelanggan baik volume, waktu, lokasi SPBU, dan kewajaran pembelian. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, sistem teknologi informasi yang diujicobakan di Kalimantan ini diharapkan bisa membuat langkah penghematan semakin efektif.

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini menambahkan, dengan implementasi lima langkah kebijakan itu, tahun ini diharapkan akan menghemat anggaran hingga Rp 5 triliun.

Anggota DPR Satya W Yudha mendukung langkah pemerintah untuk melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Namun, ada kebijakan yang perlu ditambahkan. “Aturan tersebut akan efektif jika ditambah satu poin lagi yakni terkait soal penyelundupan BBM. Aturan penyelundupan BBM harus dipertegas dan diberikan sanksi,” katanya.

Direktur ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto meragukan rencana penghematan energi nasional. Dia menilai rencana tersebut tidak akan berdampak signifikan. “Apalagi kalau kita berharap kuota BBM bersubsidi tahun ini enggak jebol. (Lima kebijakan penghematan) tidak akan bisa mencegah itu,” kata Pri.

Dia menjelaskan, upaya penghematan yang salah satunya adalah gerakan penghematan energi di gedung-gedung milik pemerintah bukan merupakan hal yang baru.

Upaya serupa telah dilakukan pada 2005, 2008, dan 2010. Pemerintah harusnya melihat hasil evaluasi kebijakan penghematan energi yang telah dilakukan. Di bagian lain, Presiden SBY mengatakan, penggunaan kendaraan hibrida dan listrik perlu ditingkatkan. Kendaraan jenis ini dinilai sangat menghemat penggunaan BBM.

Untuk jangka menengah-panjang, Presiden menginstruksikan kepada kementerian terkait, terutama Kemendikbud dan kalangan perguruan tinggi, bersama-sama Kementerian Ristek dan Kementerian BUMN, untuk mulai mengembangkan kendaraan listrik buatan dalam negeri.

Demi mendorong percepatan investasi bagi terwujudnya kendaraan hibrida dan listrik, pemerintah akan menerapkan kebijakan yang tepat seperti pemberian kemudahan dan insentif fiskal. Kebijakan ini diharapkan membuat harga kendaraan hemat bahan bakar dapat dijangkau oleh masyarakat dan dapat bersaing dengan harga kendaraan yang hanya menggunakan BBM.

Adapun demi mendukung program konversi BBM ke BBG, Presiden SBY mengatakan, pemerintah akan membangun 33 stasiun baru untuk pengisian gas.Pemerintah juga akan merevitalisasi delapan stasiun untuk mendukung program tersebut.

”Program konversi atau pengalihan penggunaan BBM ke BBG ini harus menjadi program utama nasional, sebagai upaya kita mengurangi ketergantungan pada BBM, kemudian beralih ke gas, terutama di sektor transportasi,” ujar mantan menteri pertambangan dan energi ini.

Terkait program penggunaan gas untuk transportasi, pemerintah akan membagikan 15.000 converter kit, atau alat konversi penggunaan BBM menjadi BBG bagi angkutan umum secara bertahap. (bro)