Pemerintah target total penghematan hanya 568.000 kl
Pemerintah target total penghematan hanya 568.000 kl
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menargetkan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 568 ribu kiloliter (kl) dengan adanya penghematan energi melalui instruksi presiden yang tertuang dalam permen ESDM.
"Dari penghematan energi yang dilakukan dengan melarang kendaraan pemerintah konsumsi BBM, tambang dan perkebunan serta konversi BBM hanya dapat menghemat total sekira 568 ribu kl," kata Jero Wacik di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Penghematan yang dilakukan kepada kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang dilakukan pada 1 Juni mendatang yang melarang penggunaan BBM bersubsidi dapat berhemat sebanyak 135 ribu kl. Sementara aturan yang mewajibkan kendaraan tambang dan perkebunan yang dimulai pada 1 September BBM subsidi akan menghemat sebesar 425 ribu kl.
"Sedangkan untuk penghematan BBM dari program percepatan konversi BBM ke BBG, pemerintah menargetkan penghematan BBM bersubsidi hanya sekira 8.000 kl," tambah Jero.
Dia menambahkan, untuk listrik yang bisa dihemat dari penghematan listrik di gedung pemerintahan sebesar 20 persen dari biaya listrik tiap bulannya. (ank)
"Dari penghematan energi yang dilakukan dengan melarang kendaraan pemerintah konsumsi BBM, tambang dan perkebunan serta konversi BBM hanya dapat menghemat total sekira 568 ribu kl," kata Jero Wacik di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/5/2012).
Penghematan yang dilakukan kepada kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD yang dilakukan pada 1 Juni mendatang yang melarang penggunaan BBM bersubsidi dapat berhemat sebanyak 135 ribu kl. Sementara aturan yang mewajibkan kendaraan tambang dan perkebunan yang dimulai pada 1 September BBM subsidi akan menghemat sebesar 425 ribu kl.
"Sedangkan untuk penghematan BBM dari program percepatan konversi BBM ke BBG, pemerintah menargetkan penghematan BBM bersubsidi hanya sekira 8.000 kl," tambah Jero.
Dia menambahkan, untuk listrik yang bisa dihemat dari penghematan listrik di gedung pemerintahan sebesar 20 persen dari biaya listrik tiap bulannya. (ank)
()
Explore More