Revitalisasi Malioboro telan Rp3,7 T

Sindonews.com – Revitalisasi kawasan Malioboro Yogyakarta dipastikan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Ini lantaran anggaran untuk merealisasikan pembangunan tersebut sangat besar, yaitu mencapai Rp3,7 triliun.

Karena itu, perlu melibatkan pihak ketiga guna mewujudkan rencana tersebut. Revitalisasi kawasan Malioboro sendiri pada tahap awal akan menfokuskan pada tiga sasaran, yaitu kompleks Stasiun Tugu, kawasan inti dan kawasan pendukung Malioboro.

“Dana ini terlalu besar, sehingga tidak mungkin didanai dari APBD Kota,APBD Provinsi maupun APBN.Bahkan APBD Yogyakarta sendiri kurang dari Rp1 triliun,” kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, kemarin.

Menurut Haryadi, meskipun bekerja sama dengan pihak ketiga,namun untuk koordinasi tetap berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sehingga,dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan revitalisasi Malioboro segera terwujud.

Terlebih Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah mengingatkan revitalisasi Malioboro bukan lagi kajian, namun sudah harus dilaksanakan. Sebab untuk studi sudah menumpuk. “Saya berharap pada tahun ini, seluruh kontrak dengan swasta bisa diwujudkan, sehingga untuk proses pembangunan fisik dapat dilakukan tahun 2013,”katanya.

Namun yang menjadi permasalahan, bukan pada besarnya anggaran, melainkan saat ini di Indonesia belum ada aturan mengenai kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta untuk mendanai pembangunan. “Hal inilah yang harus menjadi perhatian dan solusi bersama,” ujar Sultan. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Zuhrif Hudaya mengatakan meski secara umum belum mengetahui arah dari revitalisasi Malioboro.

Apakah akan dibuat sebagai kawasan budaya, perdagangan atau keduanya.Namun tetap berharap pemkot secepatnya merealisasi rencana revitalisasi kawasan Malioboro tersebut. “Selain sebagai ikon utama wisata di Yogyakarta, revitaliasi ini juga untuk mengembalikan kenyamanan daerah itu. Sebab, untuk kenyamanan Malioboro saat ini banyak dikeluhkan, terutama wisatawan,” tandasnya.

Selain itu, kata dia, untuk penataan ini memang tidak bisa ditangani sendiri oleh PemkotYogyakarta,namun harus melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder), baik pemerintah maupun swasata, terutama untuk masalah perencanaan, anggaran dan hal-hal teknis lain serta kebijakan dalam revitalisasi tersebut.

“Revitalisasi ini memang harus segera dilakukan, sebab bukan hanya akan mengangkat citra Yogyakarta. Namun juga masalah lainnya, seperti pariwisata, pendidikan dan pemerintahan,” tandasnya.