Polisi akan siaga disetiap SPBU
Selasa, 05 Juni 2012 - 18:00 WIB
Polisi akan siaga disetiap SPBU
A
A
A
Sindonews.com - Kapolri Jenderal Timur Pradopo, menyatakan siap bekerjasama dengan Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral dan BPH Migas serta Pertamina dalam mensukseskan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Khususnya untuk program pelarangan kendaraan dinas milik pemerintah, BUMN dan BUMD yang dimungkinkan terjadinya konflik di Sarana Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Saya kira kerjasama ya dengan Pertamina, Bentuknya, nanti pengawasan lah ya," ujar Timur kepada Sindonews saat ditemui di kantor Kemenko. Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/6/2012)
Timur dengan singkat memastikan pada setiap SPBU yang ada di Jabodetabek akan disiagakan Polisi untuk berjaga-jaga. "Saya kira begitu," tegasnya.
Konflik memang dimungkinkan terjadi ketika misalnya pengguna kendaraan yang sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 12 itu memaksa untuk mengisi BBM bersubsidi. Pegawai SPBU seperti yang diketahui hanya mampu untuk menjelaskan dan memberi pengertian. Walaupun, tidak mau dianggap kacau karena kemungkinan terjadi konflik ini, akan tetapi semestinya penjagaan tetap harus dilakukan
Sebelumnya, c PT Pertamina (Persero) mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian jika terjadi konflik di SPBU dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Konflik, memang mungkin terjadi ketika masih ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencoba memaksa mengisi BBM bersubsidi pada kendaraannya.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yukyanta menuturkan, dalam hal ini Pertamina tidak mencampuri wilayah sanksi ataupun penangkapan.
"Pertamina itu pelaksana, Pertamina enggak bisa nangkap dan nindak. Pertamina dibantu aparat, dalam hal ini ada kepolisian. Beberapa waktu lalu ada polisi militer yang stand by di beberapa SPBU, itu sangat membantu," ungkap Hanung
"Saya kira kerjasama ya dengan Pertamina, Bentuknya, nanti pengawasan lah ya," ujar Timur kepada Sindonews saat ditemui di kantor Kemenko. Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/6/2012)
Timur dengan singkat memastikan pada setiap SPBU yang ada di Jabodetabek akan disiagakan Polisi untuk berjaga-jaga. "Saya kira begitu," tegasnya.
Konflik memang dimungkinkan terjadi ketika misalnya pengguna kendaraan yang sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 12 itu memaksa untuk mengisi BBM bersubsidi. Pegawai SPBU seperti yang diketahui hanya mampu untuk menjelaskan dan memberi pengertian. Walaupun, tidak mau dianggap kacau karena kemungkinan terjadi konflik ini, akan tetapi semestinya penjagaan tetap harus dilakukan
Sebelumnya, c PT Pertamina (Persero) mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian jika terjadi konflik di SPBU dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Konflik, memang mungkin terjadi ketika masih ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencoba memaksa mengisi BBM bersubsidi pada kendaraannya.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yukyanta menuturkan, dalam hal ini Pertamina tidak mencampuri wilayah sanksi ataupun penangkapan.
"Pertamina itu pelaksana, Pertamina enggak bisa nangkap dan nindak. Pertamina dibantu aparat, dalam hal ini ada kepolisian. Beberapa waktu lalu ada polisi militer yang stand by di beberapa SPBU, itu sangat membantu," ungkap Hanung
()
