Depok pertimbangkan aturan sehari tanpa mobdin

Sindonews.com - Pemerintah Kota Depok masih mengkaji aturan teknis dan pengawalan protokoler bagi para pejabat PNS dalam Program Sehari Tanpa Mobil Dinas yang akan mulai diterapkan pada Selasa pekan depan. Aturan tersebut akan dijalankan satu hari dalam sepekan.

Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengaku semangat hemat Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam gerakan Sehari Tanpa Mobil Dinas baik untuk diwujudkan meski tetap harus mempertimbangkan aturan teknis.

Salah satunya jika para pejabat pemegang mobil dinas harus bertugas keluar kota saat hari Selasa. Kata dia, program tersebut masih dalam tahap uji coba.

“Itu memang masih dalam kajian teknis ya, semangatnya kan semangat irit BBM untuk mobil dinas, bagaimana seumpama saya dapat tugas ke Jawa Barat, saya bilang saya sih siap-siap saja naik motor juga siap, cuma protokolernya bagaimana, ini kan masalah protokoler, kalau kita ke Jakarta masuk istana naik motor apakah boleh? Teknis itu yang masih dipertimbangkan,” ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Jumat (8/6/2012).

Ia meminta agar masyarakat menunggu komitmen tersebut pada hari Selasa nanti. Sebab, kata dia, keputusan tersebut belum final. "Sabar saja, nanti tunggu Selasa," tegasnya.

Idris menegaskan bahwa selama ini para pejabat pemegang mobil dinas menggunakan anggaran pribadi untuk membeli bahan bakar bagi mobil dinas mereka, kecuali jika pergi keluar kota ditanggung APBD.

"Kecuali kalau keluar kota ada anggaran untuk SPJ, tapi ada juga mobil operasional yang pakai anggaran APBD untuk membeli bahan bakarnya, seperti truk sampah, atau mobil patwal," paparnya.

Namun Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengklaim gerakan tersebut akan menghemat belanja BBM 20 persen terhitung empat hari kerja dalam satu pekan. (bro)