G-20 peringatkan RI soal subsidi BBM

Sindonews.com - Badan khusus yang dimiliki G-20 beberapa kali memberikan peringatan terhadap beberapa kebijakan pemerintah Indonesia. Hal ini merupakan bentuk kontrol dan evaluasi yang berlaku di seluruh negara anggota G-20.

Menurut Zaenal A Budiyono, Direktur Eksekutif DCSC Indonesia yang ikut dalam rombongan Presiden ke KTT G-20 di Meksiko melalui surat elektronik pada Minggu 17 Juni 2012 malam, Presiden menyatakan, dalam upaya memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan kesepakatan di tiap-tiap negara anggota, G-20 sejak tahun lalu menjalankan mekanisme evaluasi dan kontrol. Caranya, kini ada satu badan yang khusus memonitor setiap kebijakan di anggota G-20, apakah kebijakan dimaksud sudah diimplementasikan atau sebaliknya.

Jika ternyata ada kebijakan yang tidak dilaksanakan, maka badan tersebut akan memberikan catatan, masukan hingga evaluasi. Hal tersebut juga berlaku bagi Indonesia.

Presiden menyatakan, G-20 beberapa kali memberikan beberapa peringatan atas perkembangan yang terjadi di Indonesia. Antara lain, pertama, terkait masalah subsidi. G-20 menekan Indonesia untuk secara bertahap mengurangi subsidi, karena akan memberatkan perekonomian secara keseluruhan.

Menyikapi tekanan ini, Presiden berbeda pendapat. “Saya bertanggung jawab atas kebijakan subsidi Indonesia. Sebab kalau subsidi untuk rakyat miskin dihapus, itu tidak adil”, kata Presiden.

Zaenal yang juga Asisten Stafsus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi melanjutkan, Presiden menegaskan bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran seperti BBM memang harus terus dikurangi secara bertahap. Tetapi untuk pendidikan, kesehatan, bantuan modal rakyat miskin, harus dipertahankan. “Kita tidak menganut Washington Concencus dan neolib. Kita memiliki garis ekonomi sendiri yang pro rakyat, sekaligus menjaga keterbukaan”, tambah Presiden.

Kedua, iklim investasi Indonesia juga mendapat catatan dari G-20. Pasalnya masih berlikunya perijinan membuat kita sulit bersaing diantara negara-negara lain. Mengenai hal ini Presiden mengakui, dan segera memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan perubahan yang diperlukan agar bisa mengejar negara-negara lain.

Ketiga, infrastruktur juga mendapat catatan, dimana diperlukan lebih banyak pembangunan sarana publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Untuk mempercepat realisasi infrastruktur, pemerintah mendorong masuknya swasta ke sejumlah proyek, terutama yang memiliki nilai ekonomis. Dengan public private partnership ini pembangunan infrastruktur akan lebih cepat direalisasikan.