Tata niaga gas kacau bisa jadi bumerang
Selasa, 19 Juni 2012 - 10:37 WIB
Tata niaga gas kacau bisa jadi bumerang
A
A
A
Sindonews.com - Menanggapi berbagai persoalan terkait pricing policy sektor energi terutama Bahan Bakar Mineral (BBM) dan Gas, sungguh memprihatinkan. Berbagai usulan dan saran yang diberikan kepada pemerintah tidak pernah dijadikan rujukan perbaikan berbagai persoalan.
Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Aryani menjelaskan, Khusus soal tata niaga gas yang sudah karut marut ini tidak terkendali dipermainkan pasar seenaknya. Kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation tidak terurus sesuai rencana dan amanat konstitusi.
"Seharusnya PLN mendapat prioritas karena PLN sebagai single producer dan pelayanan listrik. Selama ini defisit keuangan PLN harus di bayar mahal oleh rakyat. Pabrik pupuk dan industri strategis sektor pangan harus menjadi prioritas berikutnya selain sektor transportasi. Mobil dinas dan moda transportasi umum harusnya diarahkan menggunakan gas mulai kini dan ke depan," tutur Dewi melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Selasa (18/6/2012).
Kader PDI Perjuangan ini menjelaskan, selama bertahun-tahun masalah pricing policy gas dan asumsi lifting produktivitas gas seperti momok yang tak kunjung sirna. Hanya hitungan di atas kertas tapi tak pernah terimplementasi melalui berbagai kebijakan yang seharusnya segera digelontorkan oleh pemerintah termasuk dialog dengan semua stakeholder terkait sebelum policy diturunkan.
Tentu gas yang melimpah, lanjut Dewi, harus dikelola sendiri demi kepentingan rakyat dan jangan sampai karena negosiasi politik sehingga gas ini menjadi kendali asing.
"Jangan sampai gas kita yang melimpah kembali dikuasai asing dan kembali lagi rakyat hanya mendapatkan derita dan harus membayar mahal untuk persoalan kebutuhan dasar yaitu pemenuhan sektor energi terutama gas sebagai bagian dari modal utama kegiatan perekonomian bangsa," ucapnya.
Selain itu, Dewi mendesak pemerintah untuk segera menangani persoalan gas. "Jangan sampai kita terlambat menangani sektor ini karena suatu saat akan jadi bumerang bangsa ini, ibarat peribahasa ayam mati di lumbung berasnya sendiri," pungkas Dewi.
Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Aryani menjelaskan, Khusus soal tata niaga gas yang sudah karut marut ini tidak terkendali dipermainkan pasar seenaknya. Kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation tidak terurus sesuai rencana dan amanat konstitusi.
"Seharusnya PLN mendapat prioritas karena PLN sebagai single producer dan pelayanan listrik. Selama ini defisit keuangan PLN harus di bayar mahal oleh rakyat. Pabrik pupuk dan industri strategis sektor pangan harus menjadi prioritas berikutnya selain sektor transportasi. Mobil dinas dan moda transportasi umum harusnya diarahkan menggunakan gas mulai kini dan ke depan," tutur Dewi melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Selasa (18/6/2012).
Kader PDI Perjuangan ini menjelaskan, selama bertahun-tahun masalah pricing policy gas dan asumsi lifting produktivitas gas seperti momok yang tak kunjung sirna. Hanya hitungan di atas kertas tapi tak pernah terimplementasi melalui berbagai kebijakan yang seharusnya segera digelontorkan oleh pemerintah termasuk dialog dengan semua stakeholder terkait sebelum policy diturunkan.
Tentu gas yang melimpah, lanjut Dewi, harus dikelola sendiri demi kepentingan rakyat dan jangan sampai karena negosiasi politik sehingga gas ini menjadi kendali asing.
"Jangan sampai gas kita yang melimpah kembali dikuasai asing dan kembali lagi rakyat hanya mendapatkan derita dan harus membayar mahal untuk persoalan kebutuhan dasar yaitu pemenuhan sektor energi terutama gas sebagai bagian dari modal utama kegiatan perekonomian bangsa," ucapnya.
Selain itu, Dewi mendesak pemerintah untuk segera menangani persoalan gas. "Jangan sampai kita terlambat menangani sektor ini karena suatu saat akan jadi bumerang bangsa ini, ibarat peribahasa ayam mati di lumbung berasnya sendiri," pungkas Dewi.
()
