Potensi penyimpangan pupuk bersubsidi masih besar
Kamis, 21 Juni 2012 - 14:34 WIB
Potensi penyimpangan pupuk bersubsidi masih besar
A
A
A
Sindonews.com - Direktur pemasaran Pupuk Indonesia Holding Bambang Cahyono mengungkapkan, potensi penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi sangatlah besar. Saat ini diketahui ada beberapa celah yang telah teridentifikasi dan segera ditindak.
Hal ini menurut Bambang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Pasalnya subsidi pupuk berada di peringkat ketiga pada anggaran negara. APBN-P 2012 mencatat subsidi pupuk sebesar Rp13 triliun.
"Pertama, adalah di daerah-daerah yang alokasinya melebihi potensi yang ada. Kedua, dimana alokasinya melebihi yang ditetapkan pemerintah. Ketiga, penyaluran di daerah-daerah dekat perkebunan, dan yang keempat adalah penyaluran ke daerah-daerah yang dekat dengan pabrik pengolahan pupuk," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta (21/6/2012).
Sejauh ini Bambang mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk pemcegahan. Salah satunya adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan distribusi pupuk subsidi ke daerah. "Penyaluran pupuk berdasarkan rayon dan diawasi secara ketat," tegasnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, pupuk subsidi diberi warna khusus sehingga berbeda dengan pupuk nonsubsidi. "Pupuk yang subsidi warnanya pink, kalau yang nonsubsidi yang putih biasa. Kemasannya juga kita buat khusus," ungkapnya.
Selain itu Bambang menuturkan, mulai 1 Agustus nanti pupuk subsidi hanya diberikan dengan satu merek yaitu Pupuk Indonesia. Sehingga memudahkan para petani untuk dapat membedakan yang subsidi dan yang nonsubsidi.
Bambang berharap dengang upaya-upaya tersebut, penyaluran subsidi pupuk dapat sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya kesuksesan program ini mempengaruhi capaian target pangan yang ditetapkan. "Pupuk bukan hanya komoditas biasa tapi juga komoditas politik. Kalau pangan ini tidak ada, negeri ini bakal impor terus," tandasnya.
Hal ini menurut Bambang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Pasalnya subsidi pupuk berada di peringkat ketiga pada anggaran negara. APBN-P 2012 mencatat subsidi pupuk sebesar Rp13 triliun.
"Pertama, adalah di daerah-daerah yang alokasinya melebihi potensi yang ada. Kedua, dimana alokasinya melebihi yang ditetapkan pemerintah. Ketiga, penyaluran di daerah-daerah dekat perkebunan, dan yang keempat adalah penyaluran ke daerah-daerah yang dekat dengan pabrik pengolahan pupuk," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta (21/6/2012).
Sejauh ini Bambang mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk pemcegahan. Salah satunya adalah dengan cara membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan distribusi pupuk subsidi ke daerah. "Penyaluran pupuk berdasarkan rayon dan diawasi secara ketat," tegasnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, pupuk subsidi diberi warna khusus sehingga berbeda dengan pupuk nonsubsidi. "Pupuk yang subsidi warnanya pink, kalau yang nonsubsidi yang putih biasa. Kemasannya juga kita buat khusus," ungkapnya.
Selain itu Bambang menuturkan, mulai 1 Agustus nanti pupuk subsidi hanya diberikan dengan satu merek yaitu Pupuk Indonesia. Sehingga memudahkan para petani untuk dapat membedakan yang subsidi dan yang nonsubsidi.
Bambang berharap dengang upaya-upaya tersebut, penyaluran subsidi pupuk dapat sesuai dengan yang diharapkan. Pasalnya kesuksesan program ini mempengaruhi capaian target pangan yang ditetapkan. "Pupuk bukan hanya komoditas biasa tapi juga komoditas politik. Kalau pangan ini tidak ada, negeri ini bakal impor terus," tandasnya.
()
