Perpres Jembatan Selat Sunda direvisi
Selasa, 03 Juli 2012 - 10:42 WIB
Perpres Jembatan Selat Sunda direvisi
A
A
A
Sindonews.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang membahas usulan revisi perpres tersebut dengan tujuan mempercepat pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Hal ini juga dengan harapan akan memudahkan investor yang akan berinvestasi terhadap jembatan sepanjang 30 kilometer tersebut.
“Jadi memang akan direvisi untuk Perpres No 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan JSS, PU dan Kementerian Keuangan akan mengajukan revisi ini kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” kata Hermanto di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, dalam revisi tersebut pemerintah akan mengusulkan untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan studi kelayakan (feasibility study) pembangunan JSS.
Dukungan pemerintah terhadap pembangunan JSS tertuang dalam surat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,yang ditembuskan kepada menko perekonomian, menkeu, wamenkeu, wamen PU,dan sejumlah pejabat eselon satu pada beberapa kementerian terkait.
Rekomendasi itu merupakan masukan atas rencana amendemen Perpres No 86/2011 tentang Pengembangan KSISS. Dalam surat bernomor S- 305/KF/2012,dan diteken pada 30 April 2012 lalu itu,Bambang menyebutkan tiga poin masukan. “Terhadap pembangunan Jembatan Selat Sunda, pemerintah dapat memberikan dukungan dan/atau jaminan pemerintah berdasarkan usulan badan pelaksana kepada presiden,” demikian poin pertama surat Kepala BKF Kemenkeu tersebut.
Badan pelaksana yang dimaksudkan pada poin pertama surat itu adalah, Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), sebagaimana diatur dalam Perpres No 86/ 2011 tentang KSISS. Selanjutnya, pada poin kedua surat itu Bambang menyarankan bahwa dukungan dan/atau jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1,dapat diberikan setelah adanya kejelasan struktur proyek JSS secara komprehensif.
Pada bagian selanjutnya, poin ketiga menyarankan agar menteri keuangan menatalaksanakan pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah tersebut melalui peraturan menteri keuangan. Surat itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah diambil pada rapat sebelumnya, tanggal 19 April 2012, yang membahas kerja sama pengembangan KSISS.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa usulan penggunaan APBN untuk mendanai studi kelayakan megaproyek itu sendiri berasal dari Kementerian Keuangan. Usulan tersebut diajukan untuk mempercepat realisasi pembangunan JSS.“Suratnya baru saya terima dan itu berupa usulan dari Menkeu. Diusulkan pakai APBN biar realisasinya cepat, karena kalau swasta yang biayai perlu prosedur yang rumit, seperti jaminan. Kalau pemerintah tidak. Ini sudah saya laporkan ke Menko untuk dibahas,” ujarnya akhir pekan lalu.
Menurutnya, dalam surat tersebut, Kementerian Keuangan juga mengusulkan agar persiapan proyek serta pelaksanaan studi kelayakan dan desain dasar dilakukan oleh Kementerian PU.Kementeriannya juga diminta bertindak sebagai penanggung jawab proyek tersebut. Dia menilai, usulan itu memungkinkan untuk dilaksanakan selama mendapatkan persetujuan Presiden maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun,usulan tersebut juga harus melalui kajian bersama,terutama terkait kemampuan anggaran pemerintah untuk pembiayaannya. “Kalau usulan ini diterima, nanti hasilnya akan dimasukkan dalam draf revisi Perpres No 86/2011. Mudah-mudahan pekan dan sudah ada putusan,” kata Djoko.
Sementara itu, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama teknologi pengembangan jalan dan jembatan di Indonesia kepada Kementerian PU. Adapun konsep pengembangan yang diutamakan terutama mengenai bidang intellegent transportation systems.
Wakil Menteri Lahan,Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang Naoyoshi Sato mengatakan,rencana kerja sama yang mereka ajukan yakni rencana masuknya Jepang dalam pengembangan jembatan di Indonesia, termasuk pembangunan Jembatan Selat Sunda.
“Kami harap rencana kerja sama ini bisa berjalan lancar dan bisa membantu Indonesia dalam mengatasi masalah transportasi jalan dan jembatannya selama ini,”ujarnya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan sedang membahas usulan revisi perpres tersebut dengan tujuan mempercepat pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Hal ini juga dengan harapan akan memudahkan investor yang akan berinvestasi terhadap jembatan sepanjang 30 kilometer tersebut.
“Jadi memang akan direvisi untuk Perpres No 86/2011 tentang Pengembangan Kawasan JSS, PU dan Kementerian Keuangan akan mengajukan revisi ini kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” kata Hermanto di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, dalam revisi tersebut pemerintah akan mengusulkan untuk menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan studi kelayakan (feasibility study) pembangunan JSS.
Dukungan pemerintah terhadap pembangunan JSS tertuang dalam surat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,yang ditembuskan kepada menko perekonomian, menkeu, wamenkeu, wamen PU,dan sejumlah pejabat eselon satu pada beberapa kementerian terkait.
Rekomendasi itu merupakan masukan atas rencana amendemen Perpres No 86/2011 tentang Pengembangan KSISS. Dalam surat bernomor S- 305/KF/2012,dan diteken pada 30 April 2012 lalu itu,Bambang menyebutkan tiga poin masukan. “Terhadap pembangunan Jembatan Selat Sunda, pemerintah dapat memberikan dukungan dan/atau jaminan pemerintah berdasarkan usulan badan pelaksana kepada presiden,” demikian poin pertama surat Kepala BKF Kemenkeu tersebut.
Badan pelaksana yang dimaksudkan pada poin pertama surat itu adalah, Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS), sebagaimana diatur dalam Perpres No 86/ 2011 tentang KSISS. Selanjutnya, pada poin kedua surat itu Bambang menyarankan bahwa dukungan dan/atau jaminan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1,dapat diberikan setelah adanya kejelasan struktur proyek JSS secara komprehensif.
Pada bagian selanjutnya, poin ketiga menyarankan agar menteri keuangan menatalaksanakan pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah tersebut melalui peraturan menteri keuangan. Surat itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah diambil pada rapat sebelumnya, tanggal 19 April 2012, yang membahas kerja sama pengembangan KSISS.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan bahwa usulan penggunaan APBN untuk mendanai studi kelayakan megaproyek itu sendiri berasal dari Kementerian Keuangan. Usulan tersebut diajukan untuk mempercepat realisasi pembangunan JSS.“Suratnya baru saya terima dan itu berupa usulan dari Menkeu. Diusulkan pakai APBN biar realisasinya cepat, karena kalau swasta yang biayai perlu prosedur yang rumit, seperti jaminan. Kalau pemerintah tidak. Ini sudah saya laporkan ke Menko untuk dibahas,” ujarnya akhir pekan lalu.
Menurutnya, dalam surat tersebut, Kementerian Keuangan juga mengusulkan agar persiapan proyek serta pelaksanaan studi kelayakan dan desain dasar dilakukan oleh Kementerian PU.Kementeriannya juga diminta bertindak sebagai penanggung jawab proyek tersebut. Dia menilai, usulan itu memungkinkan untuk dilaksanakan selama mendapatkan persetujuan Presiden maupun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun,usulan tersebut juga harus melalui kajian bersama,terutama terkait kemampuan anggaran pemerintah untuk pembiayaannya. “Kalau usulan ini diterima, nanti hasilnya akan dimasukkan dalam draf revisi Perpres No 86/2011. Mudah-mudahan pekan dan sudah ada putusan,” kata Djoko.
Sementara itu, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama teknologi pengembangan jalan dan jembatan di Indonesia kepada Kementerian PU. Adapun konsep pengembangan yang diutamakan terutama mengenai bidang intellegent transportation systems.
Wakil Menteri Lahan,Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang Naoyoshi Sato mengatakan,rencana kerja sama yang mereka ajukan yakni rencana masuknya Jepang dalam pengembangan jembatan di Indonesia, termasuk pembangunan Jembatan Selat Sunda.
“Kami harap rencana kerja sama ini bisa berjalan lancar dan bisa membantu Indonesia dalam mengatasi masalah transportasi jalan dan jembatannya selama ini,”ujarnya.
(and)
Lihat Juga :
