KBS sudah jadi perusahaan cari keuntungan
Selasa, 03 Juli 2012 - 14:38 WIB
KBS sudah jadi perusahaan cari keuntungan
A
A
A
Sindonews.com - Langkah Pemkot Surabaya untuk mengakuisisi Kebun Binatang Surabaya (KBS) kini selangkah lebih maju. Hari ini, peraturan daerah (perda) Perusahaan Daerah (PD) KBS resmi diketok di paripurna DPRD Surabaya. Disetujuinya PD KBS membuat langkah pemkot semakin ringan dalam langkah mengelola secara mandiri.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, pihaknya tak mau terjebak dalam proses pencarian untung sebesar-besarnya di KBS. Prinsip yang coba dibangun adalah semangat kesinambungan untuk kelangsungan satwa di KBS.
“Hasil dari persetujuan di dewan ini akan kami tindaklanjuti ke Gubernur Jatim, Soekarwo,” ujar Risma ketika ditemui seusai rapat paripurna di DPRD Surabaya, Selasa (3/7/2012).
Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu melanjutkan, sorotan dari berbagai pihak yang menyebutkan kalau KBS nanti jadi
ladang mencari uang akan dibantah keras. Pihaknya tak akan membawa KBS hanya untuk mencari keuntungan belaka.
Bahkan, katanya, penyertaan modal Rp54 miliar nantinya tak akan dilakukan secara langsung. Sebab, penyertaan modal itu akan dilakukan secara bertahap. “Kan pengelolanya nanti bisa seenaknya kalau kami berikan langsung. Jadi tetap bertahap sehingga ada kerja-kerja yang
konkrit,” jelasnya.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu juga menjelaskan, kesejahteraan satwa menjadi titik utama dalam pengelolaan KBS nanti. Pihaknya juga akan memperbaiki semua Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta syarat utama kebun binatang yang sehat.
Bahkan, KBS juga diharapkan bisa menjadi tempat yang dekat bagi warga Surabaya. Dirinya tak ingin KBS menjadi tempat yang eksklusif bagi warga untuk bisa menikmati satwa di sana. “Kami terus berupaya untuk menurunkan tarifnya, biar masyarakat lebih mudah untuk datang ke sana (KBS),” tegasnya.
Setelah disahkan, lanjutnya, pihaknya juga sedang menunggu direktur KBS baru yang nantinya bisa membawa arah lebih baik. “Ini masih menunggu surat dari Menteri Kehutanan (Menhut),” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Sudirjo mengatakan, dengan berubahnya KBS menjadi salah satu perusahaan daerah akan membawa dampak tersendiri dalam ajang mencari keuntungan. Pihaknya nanti tak ingin warga Surabaya yang tadinya mudah sekali untuk datang ke KBS harus menerima bebannya.
“Jadi jangan sampai orang miskin yang ingin menikmati hiburan di KBS malah tak bisa datang gara-gara tiketnya yang mahal setelah jadi PD,” imbuhnya. (bro)
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, pihaknya tak mau terjebak dalam proses pencarian untung sebesar-besarnya di KBS. Prinsip yang coba dibangun adalah semangat kesinambungan untuk kelangsungan satwa di KBS.
“Hasil dari persetujuan di dewan ini akan kami tindaklanjuti ke Gubernur Jatim, Soekarwo,” ujar Risma ketika ditemui seusai rapat paripurna di DPRD Surabaya, Selasa (3/7/2012).
Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu melanjutkan, sorotan dari berbagai pihak yang menyebutkan kalau KBS nanti jadi
ladang mencari uang akan dibantah keras. Pihaknya tak akan membawa KBS hanya untuk mencari keuntungan belaka.
Bahkan, katanya, penyertaan modal Rp54 miliar nantinya tak akan dilakukan secara langsung. Sebab, penyertaan modal itu akan dilakukan secara bertahap. “Kan pengelolanya nanti bisa seenaknya kalau kami berikan langsung. Jadi tetap bertahap sehingga ada kerja-kerja yang
konkrit,” jelasnya.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan itu juga menjelaskan, kesejahteraan satwa menjadi titik utama dalam pengelolaan KBS nanti. Pihaknya juga akan memperbaiki semua Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta syarat utama kebun binatang yang sehat.
Bahkan, KBS juga diharapkan bisa menjadi tempat yang dekat bagi warga Surabaya. Dirinya tak ingin KBS menjadi tempat yang eksklusif bagi warga untuk bisa menikmati satwa di sana. “Kami terus berupaya untuk menurunkan tarifnya, biar masyarakat lebih mudah untuk datang ke sana (KBS),” tegasnya.
Setelah disahkan, lanjutnya, pihaknya juga sedang menunggu direktur KBS baru yang nantinya bisa membawa arah lebih baik. “Ini masih menunggu surat dari Menteri Kehutanan (Menhut),” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Surabaya Sudirjo mengatakan, dengan berubahnya KBS menjadi salah satu perusahaan daerah akan membawa dampak tersendiri dalam ajang mencari keuntungan. Pihaknya nanti tak ingin warga Surabaya yang tadinya mudah sekali untuk datang ke KBS harus menerima bebannya.
“Jadi jangan sampai orang miskin yang ingin menikmati hiburan di KBS malah tak bisa datang gara-gara tiketnya yang mahal setelah jadi PD,” imbuhnya. (bro)
(gpr)
Lihat Juga :
