2013, sistem pembayaran nasional siap diimplementasikan
Kamis, 05 Juli 2012 - 10:51 WIB
2013, sistem pembayaran nasional siap diimplementasikan
A
A
A
Sindonews.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan sistem pembayaran nasional (National Payment Gateway/NPG) harus bisa diimplementasikan pada tahun 2013 dengan modul pertama pada penggunaan ATM/Debit.
Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, implementasi NPG pada 2013 sebagai upaya agar sistem pembayaran di Indonesia mampu digunakan secara cross border sebagai tuntutan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Untuk itu, sebagai langkah awal interpoerabilitas antar sesama penerbit electronic money (e-money) harus dilakukan dalam waktu dekat.
Tujuannya agar masyarakat nyaman menggunakan satu kartu untuk berbagai kepentingan. “Interkoneksi antar pelakku sistem pembayaran adalah suatu keharusan yang harus dilakukan,” ujarnya dalam seminar Masa Depan Sistem Pembayaran Nasional Menjelang Pasar Terbukadi Jakarta,kemarin. Kerja sama yang didahului oleh BCA dan Bank Mandiri, kata Ronald, merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti baik oleh BI sebagai regulator maupun oleh pelaku industri.
Menurut dia, interkoneksi memang membutuhkan tenggang rasa antara seluruh pelaku sistem pembayaran, baik bank, perusahaan switching maupun operator yang terlibat. Ronald menambahkan, BI saat ini tengah menjalankan sejumlah inisiatif untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien melalui komponen sistem pembayaran, baik aturan, mekanisme,kelembagaan, instrumen maupun infrastruktur.
“Selain itu, setidaknya prinsip dasar seperti pengendalian risiko, efisiensi, kesetaraan, dan aspek perlindungan konsumen harus terpenuhi untuk menjamin terselenggaranya NPG ini,” ungkapnya. Ronald mengaku BI masih memiliki beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan bersama. Misalnya mengenai sistem pembayaran menggunakan internet, transaksi e-money, dan penetrasi nontunai dalam rangka perwujudan less cash society.
Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Budi Gunadi Sadikin menambahkan, masyarakat saat ini sudah saatnya beralih dan lebih aktif menggunakan alat pembayaran non tunai seperti kartu debet/ kredit, kartu prabayar,dan lainnya.Selain lebih murah dan efisien dibandingkan uang kertas, penggunaan alat pembayaran nontunai ini mendukung terwujudnya NPG.
Namun demikian, Budi mengakui pengembangan sistem pembayaran di Indonesia masih mengalami beberapa kendala sehingga sistem pembayaran non tunai belum berjalan dengan baik. Kendala lainnya adalah mengenai masalah penerbit kartu (principle) lokal dan perusahaan switching. Untuk mewujudkan NPG, ASPI berharap agar segeradibentukperusahaan super switching serta perusahaan penerbit (principal) kartu lokal.
Sementara GM Divisi Bisnis Kartu BNI Dodit W Probojakti mengatakan, BNI sangat mendukung ide ASPI untuk membentuk principal lokal.“Tujuannya mulia,” ujarnya.Menurut Dodit, negara-negara yang lebih maju di payment systemnya, sudah menerapkan hal tersebut, seperti di Korea, China, maupun Japan.
Terpisah, Soal keinginan industri untuk membentuk perusahaan principal lokal, Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah mengatakan,BI tidak mempermasalahkan keingnan tersebut. Namun dalam hal ini BI hanya mengatur koridor dengan kepentingan utama kenyamanan nasabah. “Inovasi itu muncul dari pelaku industri.Kalau progres yang paling tahu ASPI karena mereka yang mewakili industri,”ujarnya singkat.
Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, implementasi NPG pada 2013 sebagai upaya agar sistem pembayaran di Indonesia mampu digunakan secara cross border sebagai tuntutan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Untuk itu, sebagai langkah awal interpoerabilitas antar sesama penerbit electronic money (e-money) harus dilakukan dalam waktu dekat.
Tujuannya agar masyarakat nyaman menggunakan satu kartu untuk berbagai kepentingan. “Interkoneksi antar pelakku sistem pembayaran adalah suatu keharusan yang harus dilakukan,” ujarnya dalam seminar Masa Depan Sistem Pembayaran Nasional Menjelang Pasar Terbukadi Jakarta,kemarin. Kerja sama yang didahului oleh BCA dan Bank Mandiri, kata Ronald, merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti baik oleh BI sebagai regulator maupun oleh pelaku industri.
Menurut dia, interkoneksi memang membutuhkan tenggang rasa antara seluruh pelaku sistem pembayaran, baik bank, perusahaan switching maupun operator yang terlibat. Ronald menambahkan, BI saat ini tengah menjalankan sejumlah inisiatif untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien melalui komponen sistem pembayaran, baik aturan, mekanisme,kelembagaan, instrumen maupun infrastruktur.
“Selain itu, setidaknya prinsip dasar seperti pengendalian risiko, efisiensi, kesetaraan, dan aspek perlindungan konsumen harus terpenuhi untuk menjamin terselenggaranya NPG ini,” ungkapnya. Ronald mengaku BI masih memiliki beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan bersama. Misalnya mengenai sistem pembayaran menggunakan internet, transaksi e-money, dan penetrasi nontunai dalam rangka perwujudan less cash society.
Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Budi Gunadi Sadikin menambahkan, masyarakat saat ini sudah saatnya beralih dan lebih aktif menggunakan alat pembayaran non tunai seperti kartu debet/ kredit, kartu prabayar,dan lainnya.Selain lebih murah dan efisien dibandingkan uang kertas, penggunaan alat pembayaran nontunai ini mendukung terwujudnya NPG.
Namun demikian, Budi mengakui pengembangan sistem pembayaran di Indonesia masih mengalami beberapa kendala sehingga sistem pembayaran non tunai belum berjalan dengan baik. Kendala lainnya adalah mengenai masalah penerbit kartu (principle) lokal dan perusahaan switching. Untuk mewujudkan NPG, ASPI berharap agar segeradibentukperusahaan super switching serta perusahaan penerbit (principal) kartu lokal.
Sementara GM Divisi Bisnis Kartu BNI Dodit W Probojakti mengatakan, BNI sangat mendukung ide ASPI untuk membentuk principal lokal.“Tujuannya mulia,” ujarnya.Menurut Dodit, negara-negara yang lebih maju di payment systemnya, sudah menerapkan hal tersebut, seperti di Korea, China, maupun Japan.
Terpisah, Soal keinginan industri untuk membentuk perusahaan principal lokal, Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah mengatakan,BI tidak mempermasalahkan keingnan tersebut. Namun dalam hal ini BI hanya mengatur koridor dengan kepentingan utama kenyamanan nasabah. “Inovasi itu muncul dari pelaku industri.Kalau progres yang paling tahu ASPI karena mereka yang mewakili industri,”ujarnya singkat.
(and)
Lihat Juga :
