Atasi pengangguran, 1.300 sarjana disebar
Kamis, 05 Juli 2012 - 22:08 WIB
Atasi pengangguran, 1.300 sarjana disebar
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 1.300 Tenaga Kerja Sarjana (TKS) disebar ke kawasan perkotaan dan pedesaan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, tugas utama para TKS ini ialah melakukan pendampingan kepada para pencari kerja dan kelompok-kelompok usaha masyarakat binaan di bidang penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Jumlah TKS ditempatkan pada setiap provinsi, bervariasi antara 20 sampai 60 orang dan setiap TKS wajib membina 1-2 kelompok yang beranggotakan 10 orang.
Muhaimin menjelaskan, pengiriman sarjana pendamping ke daerah perkotaan dan pedesaan itu dilandasi pertimbangan bahwa masih banyak penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan pedesaan yang perlu didampingi untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mencari pekerjaan sendiri atau membuka lapangan kerja mandiri.
Sarjana pendamping yang diterjunkan ke masyarakat, kata Muhaimin, merupakan lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan tetap namun berminat mengabdikan dirinya secara sukarela untuk membantu masyarakat. Mereka menjadi motivator, fasilitator, innovator, komunikator dan dinamisator bagi kelompok masyarakat yang didampinginya.
“Mereka juga mempersiapkan program untuk peningkatan kesejahteraan, pengembangan usaha ekonomi produktif, padat karya, teknologi tepat guna dan kewirausahaan,” terangnya di gedung Kemenakertrans, Kamis (5/7/2012).
Dia berharap sarjana pendamping ini dapat mengembangkan pelatihan wirausaha meliputi budidaya ayam, sapi dan kambing, usaha konveksi, menjahit dan border serta pengolahan hasil pangan dan pertanian. Selain itu ada juga pelatihan tata rias pengantin. tata boga, bengkel motor, sablon dan percetakan, pengelasan dan konstruksi skala kecil.
Daerah yang menjadi sasaran ialah jumlah pengganggur tinggi, mempunyai potensi alam yang layak untuk dikembangkan dan adanya dukungan masyarakat dalam menerima inovasi untuk mengembangkan masyarakat mandiri.
Sasaran lainnya yang mendapat bimbingan dan pendampingan, tambah Muhaimin, adalah para pencari kerja yang berminat bekerja di sector formal baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kesempatan yang ada. Selama menjalankan tugasnya, para sarjana pendamping itu, berhak menerima tunjangan biaya hidup, menerima jaminan asuransi jaminan kesehatan selama penugasan dan menerima bantuan biaya operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran berpendapat, pemerintah harus merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menjawab masalah pengangguran dan tenaga kerja. Keberadaan BLK ini sangat penting di dalam upaya membuka lapangan kerja bagi lebih dari 8 juta jiwa yang saat ini masih menganggur. Oleh karena itu, program-program pelatihan yang dikelola BLK harus berbasis kompetensi yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat.
Hasil evaluasi yang dilakukan Kemenakertrans menunjukkan 80 BLK dalam kategori rusak, 90 sedang, dan hanya 20 yang baik menjadi dasar agar revitalisasi ini segera dilakukan. Herlini juga sangat menyayangkan saat ini terdapat 168 lembaga pelatihan belum memilki standar kompetensi dan program berbasis kompetensi.
"Apalagi, dari sisi SDM instruktur, BLK juga masih menyimpan berbagai masalah, antara lain jumlah BLK yang tidak memiliki instruktur ada 33 BLK, jumlah workshop yang nihil instruktur per Kejuruan ada 622 workshop, rata-rata instruktur yang pensisun per tahun sebanyak 210 orang, jumlah instruktur yang ada saat ini 2.697 orang dimana masih jauh dari jumlah idela sebanyak 5.832 orang", tambahnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, tugas utama para TKS ini ialah melakukan pendampingan kepada para pencari kerja dan kelompok-kelompok usaha masyarakat binaan di bidang penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja. Jumlah TKS ditempatkan pada setiap provinsi, bervariasi antara 20 sampai 60 orang dan setiap TKS wajib membina 1-2 kelompok yang beranggotakan 10 orang.
Muhaimin menjelaskan, pengiriman sarjana pendamping ke daerah perkotaan dan pedesaan itu dilandasi pertimbangan bahwa masih banyak penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan pedesaan yang perlu didampingi untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mencari pekerjaan sendiri atau membuka lapangan kerja mandiri.
Sarjana pendamping yang diterjunkan ke masyarakat, kata Muhaimin, merupakan lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pekerjaan tetap namun berminat mengabdikan dirinya secara sukarela untuk membantu masyarakat. Mereka menjadi motivator, fasilitator, innovator, komunikator dan dinamisator bagi kelompok masyarakat yang didampinginya.
“Mereka juga mempersiapkan program untuk peningkatan kesejahteraan, pengembangan usaha ekonomi produktif, padat karya, teknologi tepat guna dan kewirausahaan,” terangnya di gedung Kemenakertrans, Kamis (5/7/2012).
Dia berharap sarjana pendamping ini dapat mengembangkan pelatihan wirausaha meliputi budidaya ayam, sapi dan kambing, usaha konveksi, menjahit dan border serta pengolahan hasil pangan dan pertanian. Selain itu ada juga pelatihan tata rias pengantin. tata boga, bengkel motor, sablon dan percetakan, pengelasan dan konstruksi skala kecil.
Daerah yang menjadi sasaran ialah jumlah pengganggur tinggi, mempunyai potensi alam yang layak untuk dikembangkan dan adanya dukungan masyarakat dalam menerima inovasi untuk mengembangkan masyarakat mandiri.
Sasaran lainnya yang mendapat bimbingan dan pendampingan, tambah Muhaimin, adalah para pencari kerja yang berminat bekerja di sector formal baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan kesempatan yang ada. Selama menjalankan tugasnya, para sarjana pendamping itu, berhak menerima tunjangan biaya hidup, menerima jaminan asuransi jaminan kesehatan selama penugasan dan menerima bantuan biaya operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran berpendapat, pemerintah harus merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menjawab masalah pengangguran dan tenaga kerja. Keberadaan BLK ini sangat penting di dalam upaya membuka lapangan kerja bagi lebih dari 8 juta jiwa yang saat ini masih menganggur. Oleh karena itu, program-program pelatihan yang dikelola BLK harus berbasis kompetensi yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat.
Hasil evaluasi yang dilakukan Kemenakertrans menunjukkan 80 BLK dalam kategori rusak, 90 sedang, dan hanya 20 yang baik menjadi dasar agar revitalisasi ini segera dilakukan. Herlini juga sangat menyayangkan saat ini terdapat 168 lembaga pelatihan belum memilki standar kompetensi dan program berbasis kompetensi.
"Apalagi, dari sisi SDM instruktur, BLK juga masih menyimpan berbagai masalah, antara lain jumlah BLK yang tidak memiliki instruktur ada 33 BLK, jumlah workshop yang nihil instruktur per Kejuruan ada 622 workshop, rata-rata instruktur yang pensisun per tahun sebanyak 210 orang, jumlah instruktur yang ada saat ini 2.697 orang dimana masih jauh dari jumlah idela sebanyak 5.832 orang", tambahnya.
(gpr)
Lihat Juga :
