Pemerintah pastikan tak ada moratorium gas
Selasa, 10 Juli 2012 - 15:29 WIB
Pemerintah pastikan tak ada moratorium gas
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak akan ada penghentian ekspor gas sementara (moratorium) dalam waktu dekat. Langkah ini sempat dilontarkan sebelumnya, mengingat kebutuhan dalam negeri akan gas yang begitu banyak.
"Enggak ada, sudah kita sampaikan itu enggak ada, yang ada adalah penataan infrastruktur gas dalam negeri," kata Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini kepada wartawan, di Hotel Shangrilla, Jakarta, Selasa (10/7/2012).
Dirinya menjelaskan, kondisi penyaluran gas diakui terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai. Sehingga, melihat lokasi seperti Jawa Timur yang memproduksi gas dan 100 persen memenuhi kebutuhan di sana sangat berbeda dengan Papua. Menurutnya, daerah Papua tidak membutuhkan gas dalam jumlah yang banyak, untuk itu akan lebih baik jika diekspor ke luar negeri, mengingat juga sulit jika didistribusikan ke pulau lain.
"Pertanyaannya gas yang dari Papua mau dikemanakan? Dipakai di Papua enggak cukup, kelebihan mau dibawa ke Jawa kan pakai apa? Lewat mana?" pungkasnya.
Pembenahan infrastruktur adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, menurutnya adalah hanya menunggu kontrak ekspor dengan asing selesai.
"Pelan-pelan saja, yang dalam negeri naik domestik, yang luar negeri berkurang dengan sendirinya, tapi tidak dengan cara seperti itu, moratorium, tidak," tandasnya.
"Enggak ada, sudah kita sampaikan itu enggak ada, yang ada adalah penataan infrastruktur gas dalam negeri," kata Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini kepada wartawan, di Hotel Shangrilla, Jakarta, Selasa (10/7/2012).
Dirinya menjelaskan, kondisi penyaluran gas diakui terhambat oleh infrastruktur yang tidak memadai. Sehingga, melihat lokasi seperti Jawa Timur yang memproduksi gas dan 100 persen memenuhi kebutuhan di sana sangat berbeda dengan Papua. Menurutnya, daerah Papua tidak membutuhkan gas dalam jumlah yang banyak, untuk itu akan lebih baik jika diekspor ke luar negeri, mengingat juga sulit jika didistribusikan ke pulau lain.
"Pertanyaannya gas yang dari Papua mau dikemanakan? Dipakai di Papua enggak cukup, kelebihan mau dibawa ke Jawa kan pakai apa? Lewat mana?" pungkasnya.
Pembenahan infrastruktur adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, menurutnya adalah hanya menunggu kontrak ekspor dengan asing selesai.
"Pelan-pelan saja, yang dalam negeri naik domestik, yang luar negeri berkurang dengan sendirinya, tapi tidak dengan cara seperti itu, moratorium, tidak," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
