Penetapan BK CPO miskinkan petani
Kamis, 12 Juli 2012 - 11:19 WIB
Penetapan BK CPO miskinkan petani
A
A
A
Sindonews.com – Pemberlakuan pajak ekspor atau bea keluar (BK) pada komoditas Crude Palm Oil (CPO) terus mendapat penolakan dari kalangan pengusaha, bahkan para petani. Pasalnya kebijakan yang awalnya diperuntukkan bagi pengamanan kebutuhan CPO dan minyak goreng dalam negeri dinilai makin memiskinkan petani.
Wakil Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut Taswin Kiflan mengatakan, BK ini membuat pendapatan para petani menurun. Karena meski dibayarkan oleh pengusaha, tapi nyatanya para petani tetap harus membayar pajak ekspor itu lewat potongan pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan pengusaha.
"Jadi soal BK ini kita satu suara dengan Gapki. Kalau pemerintah berencana menjadikan industri sawit sebagai koridor perekonomian sumut, harusnya pemerintah mendorong kesejahteraan. Kalau memiskinkan, yang justru menghadirkan kerja paksa lewat koridor ekonomi itu sendiri,” terang dia, Kamis (12/7/2012)
Taswin menambahkan, kebijakan BK ini sudah tidak lagi relevan. Mengingat tingkat produksi CPO Sumut yang beberapa kali lipat dari kebutuhan lokal tetap diberlakukannya BK, seolah akan membenarkan tudingan bahwa pemerintah memanfaatkan industri sawit untuk mencari pendapatan guna memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah pusat.
“Tidak ada BK pun Sumut ini tak pernah kekurangan CPO. Apalagi kondisinya seperti sekarang, kalau tidak ekspor mau dikemanakan CPO kita. Produksi kita 25–26 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan kita hanya 7 ton. Kalau pun mau disimpan, mau ditampung dimana. Kan jadi seperti akal-akalan saja BK itu,” tudingnya.
Oleh karena itu, Taswin berharap pemerintah bisa menghapuskan BK, setidaknya hasil dari BK dapat dikembalikan ke daerah penghasil. Karena dengan membaiknya infrastruktur, maka biaya produksi CPO akan berkurang, dan harga jual TBS petani dapat terdongkrak.
"Lihat perkebunan kita, kalau sudah musim hujan begini tidak bisa dilewati. Suspensi mobil saja bisa patah. Makanya pembangunan infrastruktur ini mendesak. Karena peningkatan biaya produksi CPO kan dibebankan ke harga TBS. Sudah saatnya lah kita petani komoditas utama Sumut ini menikmati kesejahteraan. Jangan terus-terusan dimiskinkan oleh sistem,” tutupnya.
(and)
Lihat Juga :
