Kesulitan Jual CPO, Pabrik Kelapa Sawit Tutup Operasi
loading...
Tangki penyimpanan CPO sentra perkebunan sawit hampir penuh. Akibatnya, pabrik kelapa sawit (PKS) mulai membatasi pembelian TBS milik petani mandiri (non mitra)
A
A
A
JAKARTA - Tangki penyimpanan minyak sawit mentah ( crude palm oil/CPO ) sentra perkebunan sawit hampir penuh. Akibatnya, pabrik kelapa sawit (PKS) mulai membatasi pembelian tandan buah segar (TBS) milik petani mandiri (non mitra).
Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Jambi Agus Rizal mengatakan PKS semakin sulit menerima TBS petani. Kalaupun diterima, harga TBS petani sangat rendah. Apalagi kondisi tanki penyimpanan CPO sudah penuh.
“Jadi kondisi saat ini yang kondisinya paling hancur itu selain TBS milik petani juga pabrik-pabrik kelapa sawit,” kata Agus Rizal ketika dihubungi, Kamis (7/7/2022).
(Baca juga:Presiden Jokowi Diminta Buka Kran Ekspor CPO)
Menurut Agus Rizal, penuhnya tangki penyimpanan ini karena PKS sulit menjual CPO-nya. Kalau pun ada yang membeli, harganya sangat rendah. Kondisi ekspor yang belum normal juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya harga TBS.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambi Tidar Bagaskara mengatakan bahwa kondisi saat ini banyak tangki CPO milik PKS yang hampir penuh. Akibatnya, mereka tidak lagi membeli TBS milik petani swadaya atau mandiri.
(Baca juga:Terdampak Flush Out Indonesia, Harga CPO Ambles)
Bahkan sudah ada empat PKS yang menghentikan operasinya karena tangki CPOnya benar-benar sudah penuh. “Dari keempat PKS tersebut, satu milik anggota GAPKI dan yang tiga PKS bukan anggota GAPKI,” kata Tidar Bagaskara.
Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, GAPKI Jambi, kata Tidar, telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan unsur Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, Gubernur Jambi sangat mendukung untuk mencarikan solusi.
“Solusinya seandainya ada kesulitan di masalah transportasi kapal angkutan, Pak Gubernur siap membantu berkoordinasi ke Kemenhub. Kalau masalah pajak ekspor, dia siap berkomunikasi dengan Kemenkeu. Artinya di Provinsi Jambi semuanya mendukung bagaimana untuk meningkatkan harga TBS dan ekspor CPO kembali lancar. Namun semuanya kan regulasi ada di pemerintah pusat,” kata Tidar.
(Baca juga:Jokowi Cabut Larangan Ekspor, Harga CPO Ambrol?)
Senada dengan Tidar, Ketua GAPKI Sumatera Barat Bambang Wiguritno mengatakan tangki-tangki penyimpanan CPO di Sumatera Barat juga hampir penuh, bahkan beberapa minggu yang lalu ada yang sudah penuh sehingga menghentikan operasinya. Karena berhenti operasi, maka PKS tersebut tidak membeli TBS petani. “Saat itu ada empat PKS yang menghentikan operasinya,” kata Bambang.
Menurut Bambang, PKS yang mempunyai kontrak dengan buyer CPO, tangkinya tidak penuh, masih ada space sekitar 30%. “Tapi tetap mengkhawatirkan karena ekspor sendiri kan sebenarnya masih tersendat. Itulah yang mengakibatkan harga TBS belum stabil,” katanya.
Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Jambi Agus Rizal mengatakan PKS semakin sulit menerima TBS petani. Kalaupun diterima, harga TBS petani sangat rendah. Apalagi kondisi tanki penyimpanan CPO sudah penuh.
“Jadi kondisi saat ini yang kondisinya paling hancur itu selain TBS milik petani juga pabrik-pabrik kelapa sawit,” kata Agus Rizal ketika dihubungi, Kamis (7/7/2022).
(Baca juga:Presiden Jokowi Diminta Buka Kran Ekspor CPO)
Menurut Agus Rizal, penuhnya tangki penyimpanan ini karena PKS sulit menjual CPO-nya. Kalau pun ada yang membeli, harganya sangat rendah. Kondisi ekspor yang belum normal juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya harga TBS.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambi Tidar Bagaskara mengatakan bahwa kondisi saat ini banyak tangki CPO milik PKS yang hampir penuh. Akibatnya, mereka tidak lagi membeli TBS milik petani swadaya atau mandiri.
(Baca juga:Terdampak Flush Out Indonesia, Harga CPO Ambles)
Bahkan sudah ada empat PKS yang menghentikan operasinya karena tangki CPOnya benar-benar sudah penuh. “Dari keempat PKS tersebut, satu milik anggota GAPKI dan yang tiga PKS bukan anggota GAPKI,” kata Tidar Bagaskara.
Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, GAPKI Jambi, kata Tidar, telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan unsur Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, Gubernur Jambi sangat mendukung untuk mencarikan solusi.
“Solusinya seandainya ada kesulitan di masalah transportasi kapal angkutan, Pak Gubernur siap membantu berkoordinasi ke Kemenhub. Kalau masalah pajak ekspor, dia siap berkomunikasi dengan Kemenkeu. Artinya di Provinsi Jambi semuanya mendukung bagaimana untuk meningkatkan harga TBS dan ekspor CPO kembali lancar. Namun semuanya kan regulasi ada di pemerintah pusat,” kata Tidar.
(Baca juga:Jokowi Cabut Larangan Ekspor, Harga CPO Ambrol?)
Senada dengan Tidar, Ketua GAPKI Sumatera Barat Bambang Wiguritno mengatakan tangki-tangki penyimpanan CPO di Sumatera Barat juga hampir penuh, bahkan beberapa minggu yang lalu ada yang sudah penuh sehingga menghentikan operasinya. Karena berhenti operasi, maka PKS tersebut tidak membeli TBS petani. “Saat itu ada empat PKS yang menghentikan operasinya,” kata Bambang.
Menurut Bambang, PKS yang mempunyai kontrak dengan buyer CPO, tangkinya tidak penuh, masih ada space sekitar 30%. “Tapi tetap mengkhawatirkan karena ekspor sendiri kan sebenarnya masih tersendat. Itulah yang mengakibatkan harga TBS belum stabil,” katanya.
(dar)
Explore More