Pemerintah dinilai ingkar janji soal BK CPO
Kamis, 12 Juli 2012 - 11:31 WIB
Pemerintah dinilai ingkar janji soal BK CPO
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah dinilai ingkar janji dalam pengembalian pajak ekspor atau bea keluar (BK) produk Crude Palm Oil (CPO).
Pasalnya, pemerintah telah mendapatkan devisa sebesar Rp220 triliun dari ekspor sektor perkebunan Sumut yang didominasi produk kelapa sawit, serta BK senilai Rp28,3 triliun, namun hingga saat ini pengembalian dana itu belum sama sekali dirasakan oleh industri sawit di Sumatera Utara.
Bendahara Gapki Sumut Laksamana Adyaksa, mengatakan peraturan terkait BK dibuat untuk menjaga ketersediaan CPO atau minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri. "Jadi bukan untuk pendapatan pemerintah pusat," ungkap dia, Kamis (12/7/2012).
Menurutnya, dalam kebijakan tersebut juga dinyatakan dana BK akan dikembalikan untuk membangun infrastruktur daerah perkebunan sawit. Meski demikian, sampai saat ini pengusaha di sumut harus bergumul dengan buruknya infrastruktur.
"Kalau memang ada BK yang dikembalikan, pemerintah harus transparanlah. Sampaikan ke publik. Kan ada ketentuan terkait proporsi pembagian pusat dan daerah. Tapi sampai sekarang belum pernah terdengar pemerintah daerah menerima pengembalian BK itu. Pemerintah di Sumut juga sudah jerit-jerit kok soal itu,” kata Laksamana.
Ditambahkan, pembangunan infrastruktur pendukung industri kelapa sawit sudah seharusnya menjadi beban pemerintah daerah sebagai penerima dana retribusi dan pajak yang dibayarkan pengusaha. Namun, ketiadaan anggaran pemerintah akibat dikuasainya sektor pendapatan oleh pemerintah pusat menjadi dilema yang akhirnya membangun kekecewaan masyarakat, khususnya pengusaha di daerah. Alhasil, petani lah yang menjadi korban.
"Lihat jalanan di Asahan atau Labuhan Batu, jelek sekali, padahal daerah salah satu centra penghasil sawit. Apa pengusaha yang harus membangun. Dimana pemerintah? Kemana uang hasil BK?," tanyanya.
Dia melanjutkan, pemerintah selama ini dinilai hanya memfokuskan pembangunan di Jawa, padahal daerah-daerah di luar Jawa banyak yang menghasilkan. "Harusnya kita sebagai penghasil yang dimanja dan diberikan fasilitas. Tapi ini tidak, kita justru disuruh beli minyak nonsubsidi, tapi jalan ke perkebunan kita tidak diperhatikan," kata dia.
"Apa pemerintah mau sentimen ke daerah muncul lagi? Apa pemerintah menunggu gejolak permintaan untuk referendum?” tegas dia.
Laksamana, yang juga Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, mengatakan persoalan pengembalian BK ini sudah sering diributi Gapki maupun Apindo. Tetapi pemerintah sepertinya terus dilakukan pembiaran.
“Kita mungkin masih teriak-teriak kecil sekarang, tapi pemerintah harus ingat jika kesabaran pengusaha yang selama ini juga sudah jalan sendiri, tentunya memiliki batas. Pengusaha tidak protes akan adanya pungutan, tapi harus jelas alokasinya," katanya.
"Kalau pemerintah beralasan sudah dikembalikan dengan beberapa megaproyek di Sumut yang belum kunjung jelas itu, coba lihat berapa nilainya. Bandingkan dengan pendapatan dari BK sesungguhnya, sudah pas belum. Jangan kita dikasih angin surga terus. Jadi pun megaproyek itu, apa masih mumpuni untuk mendorong perekonomian. Karena takut saya begitu Bandara Kuala Namu dibuka, volumenya juga tetap kepenuhan. Karena memang saat ini juga sudah membludak,” tutupnya.
Pasalnya, pemerintah telah mendapatkan devisa sebesar Rp220 triliun dari ekspor sektor perkebunan Sumut yang didominasi produk kelapa sawit, serta BK senilai Rp28,3 triliun, namun hingga saat ini pengembalian dana itu belum sama sekali dirasakan oleh industri sawit di Sumatera Utara.
Bendahara Gapki Sumut Laksamana Adyaksa, mengatakan peraturan terkait BK dibuat untuk menjaga ketersediaan CPO atau minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri. "Jadi bukan untuk pendapatan pemerintah pusat," ungkap dia, Kamis (12/7/2012).
Menurutnya, dalam kebijakan tersebut juga dinyatakan dana BK akan dikembalikan untuk membangun infrastruktur daerah perkebunan sawit. Meski demikian, sampai saat ini pengusaha di sumut harus bergumul dengan buruknya infrastruktur.
"Kalau memang ada BK yang dikembalikan, pemerintah harus transparanlah. Sampaikan ke publik. Kan ada ketentuan terkait proporsi pembagian pusat dan daerah. Tapi sampai sekarang belum pernah terdengar pemerintah daerah menerima pengembalian BK itu. Pemerintah di Sumut juga sudah jerit-jerit kok soal itu,” kata Laksamana.
Ditambahkan, pembangunan infrastruktur pendukung industri kelapa sawit sudah seharusnya menjadi beban pemerintah daerah sebagai penerima dana retribusi dan pajak yang dibayarkan pengusaha. Namun, ketiadaan anggaran pemerintah akibat dikuasainya sektor pendapatan oleh pemerintah pusat menjadi dilema yang akhirnya membangun kekecewaan masyarakat, khususnya pengusaha di daerah. Alhasil, petani lah yang menjadi korban.
"Lihat jalanan di Asahan atau Labuhan Batu, jelek sekali, padahal daerah salah satu centra penghasil sawit. Apa pengusaha yang harus membangun. Dimana pemerintah? Kemana uang hasil BK?," tanyanya.
Dia melanjutkan, pemerintah selama ini dinilai hanya memfokuskan pembangunan di Jawa, padahal daerah-daerah di luar Jawa banyak yang menghasilkan. "Harusnya kita sebagai penghasil yang dimanja dan diberikan fasilitas. Tapi ini tidak, kita justru disuruh beli minyak nonsubsidi, tapi jalan ke perkebunan kita tidak diperhatikan," kata dia.
"Apa pemerintah mau sentimen ke daerah muncul lagi? Apa pemerintah menunggu gejolak permintaan untuk referendum?” tegas dia.
Laksamana, yang juga Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, mengatakan persoalan pengembalian BK ini sudah sering diributi Gapki maupun Apindo. Tetapi pemerintah sepertinya terus dilakukan pembiaran.
“Kita mungkin masih teriak-teriak kecil sekarang, tapi pemerintah harus ingat jika kesabaran pengusaha yang selama ini juga sudah jalan sendiri, tentunya memiliki batas. Pengusaha tidak protes akan adanya pungutan, tapi harus jelas alokasinya," katanya.
"Kalau pemerintah beralasan sudah dikembalikan dengan beberapa megaproyek di Sumut yang belum kunjung jelas itu, coba lihat berapa nilainya. Bandingkan dengan pendapatan dari BK sesungguhnya, sudah pas belum. Jangan kita dikasih angin surga terus. Jadi pun megaproyek itu, apa masih mumpuni untuk mendorong perekonomian. Karena takut saya begitu Bandara Kuala Namu dibuka, volumenya juga tetap kepenuhan. Karena memang saat ini juga sudah membludak,” tutupnya.
(and)
Lihat Juga :
