Pengajuan pinjaman Pemda ke PIP masih terkendala
Sabtu, 14 Juli 2012 - 17:23 WIB
Pengajuan pinjaman Pemda ke PIP masih terkendala
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Daerah mengaku masih banyak kendala dalam mengajukan pinjaman untuk melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS) atas proyek infrastruktur yang hendak dibangun ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Salah satu penyebabnya adalah tidak mendukungnya dokumen yang memadai.
"Sebanyak 37 Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kot) yang telah mengajukan permohonan pinjaman daerah kepada PIP, mayoritas menghadapi masalah seperti, tidak didukung dengan dokumen FS yang memadai," terang Kepala Sub Divisi PI (Pengembangan Instrumen dan P2 PIP Kementerian Keuangan Erdian Dharmaputra dalam persentasinya pada Gathering Pusat Investasi Pemerintah dan Wartawan Forkem, di Hotel Aryaduta, Karawaci, (14/7/2012).
Padahal, kata Erdian, Feasibility Study (FS) ini merupakan syarat utama permohonan pinjaman yang dilakukan Pemda agar bisa kami evaluasI kelayakan program yang akan dilaksanakan tersebut.
Untuk dapat membuat studi kelayakan ini, kata Erdian, sebenarnya bisa dibuat dengan melibatkan perguruan tinggi di daerah masing-masing. "Jadi tiap pemda bisa menggunakan jasa konsultan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di masing-masing daerah," terangnya.
Dalam studi tersebut, lanjut Erdian lagi, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab sebagai kriteria yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman kepada PIP adalah kesesuaian data yang disampaikan dengan proyek yang diajukan.
Misalnya, Erdian mencontohkan, rencana proyek membangun atau mengembangkan suatu rumah sakit. Studi Kelayakan pembangunan / pengembangan rumah sakit tersebut harus bisa memberikan data valid tentang, misalnya, apakah yang sebenarnya yang dibutuhkan rumah sakit tipe C atau rumah sakit bertipe B.
"Secara sederhananya, studi ini bisa menjawab bahwa proyek rumah sakit ini sesuai. Misalkan kalau rumah sakit tipe B harus ada berapa tempat tidur, ada berapa dokter, perawat dan sebagainya. Jangan samapai, data yang disampaikan adalah untuk rumah sakit tipe C tapi pengajuan pinjamannya untuk membangun rumah sakit tipe B," simpulnya.
"Sebanyak 37 Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kot) yang telah mengajukan permohonan pinjaman daerah kepada PIP, mayoritas menghadapi masalah seperti, tidak didukung dengan dokumen FS yang memadai," terang Kepala Sub Divisi PI (Pengembangan Instrumen dan P2 PIP Kementerian Keuangan Erdian Dharmaputra dalam persentasinya pada Gathering Pusat Investasi Pemerintah dan Wartawan Forkem, di Hotel Aryaduta, Karawaci, (14/7/2012).
Padahal, kata Erdian, Feasibility Study (FS) ini merupakan syarat utama permohonan pinjaman yang dilakukan Pemda agar bisa kami evaluasI kelayakan program yang akan dilaksanakan tersebut.
Untuk dapat membuat studi kelayakan ini, kata Erdian, sebenarnya bisa dibuat dengan melibatkan perguruan tinggi di daerah masing-masing. "Jadi tiap pemda bisa menggunakan jasa konsultan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di masing-masing daerah," terangnya.
Dalam studi tersebut, lanjut Erdian lagi, pertanyaan mendasar yang perlu dijawab sebagai kriteria yang harus dipenuhi dalam pengajuan pinjaman kepada PIP adalah kesesuaian data yang disampaikan dengan proyek yang diajukan.
Misalnya, Erdian mencontohkan, rencana proyek membangun atau mengembangkan suatu rumah sakit. Studi Kelayakan pembangunan / pengembangan rumah sakit tersebut harus bisa memberikan data valid tentang, misalnya, apakah yang sebenarnya yang dibutuhkan rumah sakit tipe C atau rumah sakit bertipe B.
"Secara sederhananya, studi ini bisa menjawab bahwa proyek rumah sakit ini sesuai. Misalkan kalau rumah sakit tipe B harus ada berapa tempat tidur, ada berapa dokter, perawat dan sebagainya. Jangan samapai, data yang disampaikan adalah untuk rumah sakit tipe C tapi pengajuan pinjamannya untuk membangun rumah sakit tipe B," simpulnya.
(and)
Lihat Juga :
