BP Migas: Dana CSR turun drastis
Senin, 16 Juli 2012 - 20:30 WIB
BP Migas: Dana CSR turun drastis
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mencatat penurunan dana untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sejak terbitnya Permen Nomor 22 tahun 2008.
Pada tiga tahun terakhir, setiap tahunnya dana CSR hanya mencapai Rp450 triliun. “Sebelumnya bisa dua hingga tiga kali lipat dari itu,” ungkap Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Senin (16/7/2012).
Maka dari itu, Gde mengatakan bahwa BP Migas mengusulkan kepada pemerintah untuk merubah peraturan tersebut. Sehingga nantinya, dana CSR dapat kembali dimasukkan kedalam cost recovery. Harapannya setelah itu realisasi dana CSR tinggi sehingga tak ada lagi gangguan operasi kegiatan migas.
“Terdapat 72 KKKS yang tidak berhasil memenuhi komitmennya. Dari jumlah itu, sekitar 52 persen gangguan eksplorasi migas berasal dari perizinan, tanah dan masalah sosial lainnya,” jelasnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2011 BP Migas menargetkan ada 237 sumur eksplorasi yang akan dibor. Namun, hingga akhir 2011, jumlah sumur eksplorasi yang dibor hanya 103 sumur atau 43,46 persen dari target. Tak tercapainya target sumur eksplorasi ini karena beberapa wilayah kerja (WK) migas mengalami gangguan operasi.
Kemudian terdapat 112 WK eksplorasi, dari jumlah WK tersebut, hanya 35 WK yang memenuhi komitmen, 10 WK mengalami terminasi dan 67 WK yang tidak bisa memenuhi komitmen.
Gde menjabarkan 67 WK tersebut di antaranya, 51 WK karena tumpang tindih lahan, perizinan, sosial masyarakat dan operasi larangan.
Pada tiga tahun terakhir, setiap tahunnya dana CSR hanya mencapai Rp450 triliun. “Sebelumnya bisa dua hingga tiga kali lipat dari itu,” ungkap Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Senin (16/7/2012).
Maka dari itu, Gde mengatakan bahwa BP Migas mengusulkan kepada pemerintah untuk merubah peraturan tersebut. Sehingga nantinya, dana CSR dapat kembali dimasukkan kedalam cost recovery. Harapannya setelah itu realisasi dana CSR tinggi sehingga tak ada lagi gangguan operasi kegiatan migas.
“Terdapat 72 KKKS yang tidak berhasil memenuhi komitmennya. Dari jumlah itu, sekitar 52 persen gangguan eksplorasi migas berasal dari perizinan, tanah dan masalah sosial lainnya,” jelasnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2011 BP Migas menargetkan ada 237 sumur eksplorasi yang akan dibor. Namun, hingga akhir 2011, jumlah sumur eksplorasi yang dibor hanya 103 sumur atau 43,46 persen dari target. Tak tercapainya target sumur eksplorasi ini karena beberapa wilayah kerja (WK) migas mengalami gangguan operasi.
Kemudian terdapat 112 WK eksplorasi, dari jumlah WK tersebut, hanya 35 WK yang memenuhi komitmen, 10 WK mengalami terminasi dan 67 WK yang tidak bisa memenuhi komitmen.
Gde menjabarkan 67 WK tersebut di antaranya, 51 WK karena tumpang tindih lahan, perizinan, sosial masyarakat dan operasi larangan.
(gpr)
Lihat Juga :
