Minim IPO, BUMN dinilai takut transparansi
Selasa, 17 Juli 2012 - 20:59 WIB
Minim IPO, BUMN dinilai takut transparansi
A
A
A
Sindonews.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai perusahaan Badan Umum Milik negara (BUMN) masih takut melantai di pasar modal. Pasalnya, dari tujuh BUMN yang ditargetkan melantai tahun ini, nampaknya hanya satu yang nantinya akan melepas sahamnya ke publik.
"Apalagi jika melihat dari tahun 1991. Sejak tahun itu hingga sekarang, hanya ada 18 BUMN yang IPO," kata Direktur Utama BEI Ito Warsito dalam sharing session di BEI, Jakarta Selasa (17/7/2012).
Dengan jumlah itu, tambahnya, jika dilihat secara logika satu BUMN dalam satu tahun pun tidak terealisasi untuk IPO. Ito kembali mempertanyakan bagaimana dukungan pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia. Apalagi, hingga saat ini Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) masih menjadi salah satu acuan pergerakan perekonomian.
"Kalau memang menganggap IHSG sebagai indikasi perekonomian kita, maka perbanyaklah IPO BUMN. Apa mereka (perusahaan BUMN), takut transparan?" tanyanya.
Di kesempatan yang sama, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menilai jika perusahaan BUMN yang saat ini masih minim untuk melantai di bursa karena dianggap takut dengan transparansi terutama dalam hal laporan keuangan.
Ketua AEI yang sekaligus ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartanto, menyatakan, khusus untuk BUMN perkebunan sangat disayangkan tidak melantai, padahal Indonesia merupakan rajanya perkebunan.
"Apakah pemerintah yang tidak berani transparan? Ini yang menjadi pertanyaan. Atau menteri BUMN takut dengan Bapepam," katanya.
Airlangga menambahkan, selama ini, baru satu BUMN yang diajukan ke DPR yakni Semen Baturaja. Sementara untuk BUMN konstruksi seperti Waskita Karya harus restrukturisasi dan lain-lain. "Intinya, kalau hanya satu yang diajukan, kami (DPR) tidak bisa meloloskan beberapa perusahaan lainnya," tuturnya.
Sebenarnya, kata Airlangga, banyak perusahaan BUMN bagus yang bisa IPO. Tapi Airlangga menyayangkan justru perusahaan yang tidak bagus yang malah diproses pemerintah.
Menurut Airlangga, harusnya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan dan migas lah yang harus di IPO-kan. "Ke depan, hal ini kembali lagi kepada pemerintah sebagai pemegang saham terbesar perusahaan BUMN," tandasnya.
"Apalagi jika melihat dari tahun 1991. Sejak tahun itu hingga sekarang, hanya ada 18 BUMN yang IPO," kata Direktur Utama BEI Ito Warsito dalam sharing session di BEI, Jakarta Selasa (17/7/2012).
Dengan jumlah itu, tambahnya, jika dilihat secara logika satu BUMN dalam satu tahun pun tidak terealisasi untuk IPO. Ito kembali mempertanyakan bagaimana dukungan pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia. Apalagi, hingga saat ini Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) masih menjadi salah satu acuan pergerakan perekonomian.
"Kalau memang menganggap IHSG sebagai indikasi perekonomian kita, maka perbanyaklah IPO BUMN. Apa mereka (perusahaan BUMN), takut transparan?" tanyanya.
Di kesempatan yang sama, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menilai jika perusahaan BUMN yang saat ini masih minim untuk melantai di bursa karena dianggap takut dengan transparansi terutama dalam hal laporan keuangan.
Ketua AEI yang sekaligus ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartanto, menyatakan, khusus untuk BUMN perkebunan sangat disayangkan tidak melantai, padahal Indonesia merupakan rajanya perkebunan.
"Apakah pemerintah yang tidak berani transparan? Ini yang menjadi pertanyaan. Atau menteri BUMN takut dengan Bapepam," katanya.
Airlangga menambahkan, selama ini, baru satu BUMN yang diajukan ke DPR yakni Semen Baturaja. Sementara untuk BUMN konstruksi seperti Waskita Karya harus restrukturisasi dan lain-lain. "Intinya, kalau hanya satu yang diajukan, kami (DPR) tidak bisa meloloskan beberapa perusahaan lainnya," tuturnya.
Sebenarnya, kata Airlangga, banyak perusahaan BUMN bagus yang bisa IPO. Tapi Airlangga menyayangkan justru perusahaan yang tidak bagus yang malah diproses pemerintah.
Menurut Airlangga, harusnya perusahaan BUMN yang bergerak di sektor perkebunan dan migas lah yang harus di IPO-kan. "Ke depan, hal ini kembali lagi kepada pemerintah sebagai pemegang saham terbesar perusahaan BUMN," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
