SBY minta laporan kinerja Menteri ESDM

Selasa, 07 Agustus 2012 - 12:33 WIB
SBY minta laporan kinerja...
SBY minta laporan kinerja Menteri ESDM
A A A
Sindonews.com - Setelah menyambangi Kementerian Pertanian satu hari yang lalu, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Agenda yang bertempat di Gedung Pertamina tersebut, nantinya akan dilansungkan rapat kabinet terbatas dengan pembahasan di sektor ESDM.

Pada pidato pembukaannya, SBY menyampaikan bahwa Menteri ESDM Jero Wacik akan melaporkan beberapa poin yang sudah dilaksanakannya sejauh ini. "Menteri ESDM akan laporkan terkait perbaikan dan pembangunan sektor energi yang terkait isu-isu teraktual," kata SBY, Selasa (7/8/2012).

SBY juga menyampaikan seputar perkembangan energi terkini di dunia. Menurutnya, hampir di seluruh dunia, memprioritaskan persoalan energi. Sebab, ini sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, dirinya menegaskan, pemerintah dan semua pihak yang terkait, harus mencari cara strategis dalam ketahanan energi.

Disamping itu, SBY juga kembali menyinggung Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Banyaknya subsidi yang dikeluarkan oleh negara, menurutnya mengurangi jatah pembangunan infrastruktur. Padahal, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang didukung dari investasi, infrastruktur adalah pilihan utama.

"BBM itu di mata rakyat yang dilihat adalah harga, sedangkan di mata kita di samping harga, adalah berapa besar subsidi yang harus dikeluarkan untuk menopang harga minyak saat ini. Makin besar subsidi BBM dan listrik maka ruang pembangunan infrastruktur berkurang," jelasnya.

Listrik, SBY mengatakan, perlu mengetahui lebih jauh persoalan program 10 ribu Megawat. Dengan perkembangan industri yang pesat, membuat pasokan listrik menjadi kebutuhan. Jika tidak terpenuhi, maka dirinya memastikan investor akan mengurungkan niat menancapkan modalnya di Indonesia

"Saya mau minta laporan Menteri ESDM mana yang sudah bisa digunakan, mana yang belum. Kemudian masuk Program 10 ribu mw kedua. Sejauh mana perkembangannya," ucapnya.

Kemudian persoalan kontrak dengan pihak asing. Penjagaan kontrak merupakan norma dan nilai secara internasional. Akan tetapi untuk beberapa kontrak yang perlu dibicarakan secara adil, maka harus dipercepat.

"Saya tahu ESDM sudah melangkah, tolong dilaporkan apa yang sudah dicapai. Dan PR berikutnya apa. Minerba ini komoditas utama kita, banyak negara lain yang mengincar untuk kepentingan dia. Mari kita kelola ini dengan baik, kerja sama internasional, itu lazim di perekonomian dunia yang integrated dan interconected tapi jangan kita tidak mendapatkan mafaat terbesar di bidang minerba ini," pungkas SBY.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Membaca Ketahanan Ekonomi...
Membaca Ketahanan Ekonomi RI dalam Dinamika Global Kuartal III 2025
Indonesia Butuh Rp47.587,3...
Indonesia Butuh Rp47.587,3 Triliun untuk Pertumbuhan Ekonomi 8%
Bahaya! Deflasi Hantam...
Bahaya! Deflasi Hantam Ekonomi RI 5 Bulan Beruntun
Prabowo Sering Diejek...
Prabowo Sering Diejek karena Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pertumbuhan Ekonomi...
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Kuartal I Tahun 2024
Dorong Industri Event...
Dorong Industri Event untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Berita Terkini
Implementasi PP TUNAS...
Implementasi PP TUNAS Harus Bisa Jaga Daya Saing Generasi Muda di Ekonomi Digital
8 jam yang lalu
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
8 jam yang lalu
BKI dan ASDP Perkuat...
BKI dan ASDP Perkuat Sinergi Keselamatan Kerja Melalui Audit SMK3
8 jam yang lalu
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
9 jam yang lalu
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
9 jam yang lalu
Merger BUMN Karya Mundur...
Merger BUMN Karya Mundur ke Kuartal IV-2026, BP BUMN Ungkap Alasannya
9 jam yang lalu
Infografis
8 Menteri Era Jokowi...
8 Menteri Era Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved