BUMN RI tak mampu saingi BUMN asing
Minggu, 12 Agustus 2012 - 19:11 WIB
BUMN RI tak mampu saingi BUMN asing
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal Edi Halim menilai BUMN RI sulit untuk berekspansi untuk dapat menjadi pemain global seperti perusahaan BUMN Cina, Malaysia, atau Brazil.
Hal itu menjadi pekerjaan rumah yang krusial bagi pengelolaan BUMN untuk mengoptimalkan sumber penerimaan Negara penyokong postur APBN yakni melakukan efisiensi ekstrim bagi BUMN-BUMN yang hanya membebani potensi penerimaan negara.
"Kalkulasi sumber daya yang hanya merupakan liability perlu dilakukan segera jika BUMN ingin didudukan sebagai salah satu motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya di Depok, Minggu (12/8/2012).
Selain itu, kata dia, pengelolaan BUMN di Indonesia tidak terlepas dari iklim politik yang sementara berlangsung. Intervensi politik menjadi batu sandungan dan mimpi buruk bagi pengelolaan BUMN yang diharapkan.
"Di sisi lain, instruksi regulasi yang ambigu berdampak pada kegamangan oleh siapa pun yang ditunjuk untuk menjalankan perusahaan berplat merah ini," paparnya.
Menurut dia ambiguitas ini bisa ditemui pada dorongan untuk menghasilkan laba layaknya Perseroan Terbatas (PT) lainnya, dan perintah untuk melayani kebutuhan publik (Public Service Obligation). Dikatakannya potret realitas di atas kemudian berbuah pada pengelolaan atau manajemen BUMN yang berorientasi jangka pendek (short-termism)
"Tentu merupakan tembok baja bagi governance BUMN, transparansi yang rendah, model rekrutmen yang buruk, evaluasi kinerja yang abu-abu, tindakan-tindakan atau manajemen yang tidak terkontrol oleh pemegang saham kerap kali terjadi pada aktifitas BUMN di Indonesia," tutupnya.
Hal itu menjadi pekerjaan rumah yang krusial bagi pengelolaan BUMN untuk mengoptimalkan sumber penerimaan Negara penyokong postur APBN yakni melakukan efisiensi ekstrim bagi BUMN-BUMN yang hanya membebani potensi penerimaan negara.
"Kalkulasi sumber daya yang hanya merupakan liability perlu dilakukan segera jika BUMN ingin didudukan sebagai salah satu motor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya di Depok, Minggu (12/8/2012).
Selain itu, kata dia, pengelolaan BUMN di Indonesia tidak terlepas dari iklim politik yang sementara berlangsung. Intervensi politik menjadi batu sandungan dan mimpi buruk bagi pengelolaan BUMN yang diharapkan.
"Di sisi lain, instruksi regulasi yang ambigu berdampak pada kegamangan oleh siapa pun yang ditunjuk untuk menjalankan perusahaan berplat merah ini," paparnya.
Menurut dia ambiguitas ini bisa ditemui pada dorongan untuk menghasilkan laba layaknya Perseroan Terbatas (PT) lainnya, dan perintah untuk melayani kebutuhan publik (Public Service Obligation). Dikatakannya potret realitas di atas kemudian berbuah pada pengelolaan atau manajemen BUMN yang berorientasi jangka pendek (short-termism)
"Tentu merupakan tembok baja bagi governance BUMN, transparansi yang rendah, model rekrutmen yang buruk, evaluasi kinerja yang abu-abu, tindakan-tindakan atau manajemen yang tidak terkontrol oleh pemegang saham kerap kali terjadi pada aktifitas BUMN di Indonesia," tutupnya.
(and)
Lihat Juga :
