RFID, tekonologi canggih tapi hanya wacana
Selasa, 28 Agustus 2012 - 13:15 WIB
RFID, tekonologi canggih tapi hanya wacana
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andi Nursaman Someng memastikan tekonologi Radio Frequency Identification (RFID) belum dapat digunakan tahun 2013. Padahal tenologi ini dinilai cukup efektif dalam mengatur penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Nggak bisa. Karena tertentu. Karena ada kendala," ujar Andi kepada wartawan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (28/8/2012).
Lanjutnya, saat ini Stasiun Pengisiaan Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersedia tidak hanya milik PT Pertamina (persero). Sehingga, investor lain sangat sulit jika dibebankan lagi dengan nilai investasi ke peralatan.
"Masalahnya semua SPBU yang dimiliki bukan milik pertamina. Pertamina hanya 75 persen. Kalau semua Pertamina nggak masalah. Tapi kalau bukan Pertamina kasian mereka kalau dibebankan lagi ke peralatan," jelasnya.
Harusnya, menurut Andi, dalam hal ini pemerintah yang menyediakan anggaran penuh untuk RFID. "Ya makanya itu jadi pertanyaan, karena yang diatur ini uang negara artinya pemerintah harus menganggarkan untuk kaitannya ke SPBU. Nggak bisa diserahkan ke SPBU. Kan SPBU marjinnya rendah," pungkasnya.
Sebelum ke penggunaan stiker, Andi sempat mengatakan satu chip yang dipergunakan pada RFID hanya seharga Rp3-5 ribu. Sedangkan, dalam pembuatan stiker itu dibutuhkan dana sekitar Rp7.500 dan lebih mahal. Namun dikarenakan kebutuhan yang cepat, maka proyek pengembangan RFID pun gagal dilakukan.
"Nggak bisa. Karena tertentu. Karena ada kendala," ujar Andi kepada wartawan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Selasa (28/8/2012).
Lanjutnya, saat ini Stasiun Pengisiaan Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersedia tidak hanya milik PT Pertamina (persero). Sehingga, investor lain sangat sulit jika dibebankan lagi dengan nilai investasi ke peralatan.
"Masalahnya semua SPBU yang dimiliki bukan milik pertamina. Pertamina hanya 75 persen. Kalau semua Pertamina nggak masalah. Tapi kalau bukan Pertamina kasian mereka kalau dibebankan lagi ke peralatan," jelasnya.
Harusnya, menurut Andi, dalam hal ini pemerintah yang menyediakan anggaran penuh untuk RFID. "Ya makanya itu jadi pertanyaan, karena yang diatur ini uang negara artinya pemerintah harus menganggarkan untuk kaitannya ke SPBU. Nggak bisa diserahkan ke SPBU. Kan SPBU marjinnya rendah," pungkasnya.
Sebelum ke penggunaan stiker, Andi sempat mengatakan satu chip yang dipergunakan pada RFID hanya seharga Rp3-5 ribu. Sedangkan, dalam pembuatan stiker itu dibutuhkan dana sekitar Rp7.500 dan lebih mahal. Namun dikarenakan kebutuhan yang cepat, maka proyek pengembangan RFID pun gagal dilakukan.
(gpr)
Lihat Juga :
