Gubernur Kaltim nilai Dahlan asal ngomong
Rabu, 29 Agustus 2012 - 18:58 WIB
Gubernur Kaltim nilai Dahlan asal ngomong
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Negara BUMN dinilai tidak beralasan telah membatalkan program penambahan lahan pertanian seluas 100.000 hektare (ha) di Kalimantan Timur. Karena secara fakta saja sudah menunjukan Kalimantan Timur memiliki lahan lebih dari 22 juta ha. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan pulau Jawa.
"Lahan Kaltim itukan lebih dari 22 juta hektar, masa untuk 100 ribu tidak ada, itu tidak masuk akal," kata Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu(29/8/2012).
Jikapun bermasalah, menurut Awang harus ada pembuktian yang jelas. Bahkan secara rinci, di lokasi mana saja lahan yang memang tidak layak untuk digunakan. Dia menyatakan mantan bos PLN tersebut terlalu mengeneralisir permasalahan yang ada. Selagi tata ruang yang masih kosong, menurutnya permasalahan yang diungkapkan sebetulnya dapat terselesaikan.
"Saya minta Pak Dahlan kalau ngomong itu harus ada dasarnya, dan juga saya minta tunjukan di daerah mana yang kurang lahan, buktinya di Kaltim PT Solaria jalan, PT Miwon jalan, dan masih banyak yang lain," tegasnya.
Rencananya pada tanggal 5 September 2012, Awang akan mengundang seluruh Bupati, BUMN, BPN, dan Kementerian Perhutanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan bilang, program tersebut batal karena tanah yang semula ditawarkan Pemerintah Daerah tidak tersedia.
"Kami cabut dari Kalimantan, semua itu (intensifikasi lahan sawah) itu hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas 100.000 ha," kata Dahlan di kantor pusat PT Pertani.
Menurut Dahlan, lahan pertanian itu memang ada, tetapi sarat dengan masalah. Hal itu diketahui setelah pihak kementerian BUMN mengurus perizinannya. Diketahui, izin tanah sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dahlan menilai, pemerintah daerah setempat tidak memiliki komitmen mencetak lahan sawah baru. Kementerian BUMN juga sedang menggagas program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sebesar 100.000 ha. Area yang diincar adalah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
"Lahan Kaltim itukan lebih dari 22 juta hektar, masa untuk 100 ribu tidak ada, itu tidak masuk akal," kata Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu(29/8/2012).
Jikapun bermasalah, menurut Awang harus ada pembuktian yang jelas. Bahkan secara rinci, di lokasi mana saja lahan yang memang tidak layak untuk digunakan. Dia menyatakan mantan bos PLN tersebut terlalu mengeneralisir permasalahan yang ada. Selagi tata ruang yang masih kosong, menurutnya permasalahan yang diungkapkan sebetulnya dapat terselesaikan.
"Saya minta Pak Dahlan kalau ngomong itu harus ada dasarnya, dan juga saya minta tunjukan di daerah mana yang kurang lahan, buktinya di Kaltim PT Solaria jalan, PT Miwon jalan, dan masih banyak yang lain," tegasnya.
Rencananya pada tanggal 5 September 2012, Awang akan mengundang seluruh Bupati, BUMN, BPN, dan Kementerian Perhutanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan bilang, program tersebut batal karena tanah yang semula ditawarkan Pemerintah Daerah tidak tersedia.
"Kami cabut dari Kalimantan, semua itu (intensifikasi lahan sawah) itu hanya omong kosong. Tidak ada itu tanah seluas 100.000 ha," kata Dahlan di kantor pusat PT Pertani.
Menurut Dahlan, lahan pertanian itu memang ada, tetapi sarat dengan masalah. Hal itu diketahui setelah pihak kementerian BUMN mengurus perizinannya. Diketahui, izin tanah sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dahlan menilai, pemerintah daerah setempat tidak memiliki komitmen mencetak lahan sawah baru. Kementerian BUMN juga sedang menggagas program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) sebesar 100.000 ha. Area yang diincar adalah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
(gpr)
Lihat Juga :
