Menlu: Tidak ada perpanjangan untuk Freeport
Selasa, 04 September 2012 - 12:04 WIB
Menlu: Tidak ada perpanjangan untuk Freeport
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa membantah jika kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Hillary Clinton ke Jakarta dalam rangka membicarakan perpanjangan kontrak Freeport.
"Masalah itu (Freeport) sama sekali tidak dibahas. Saya kira itu situasi yang patut dipahami jadi masalah itu tidak dibahas. Sekaligus apakah masalah Provinsi Papua dan Papua Barat dibahas, sama sekali tidak dibahas. Jadi masalah bilateral dan regional yang dibahas," ujar Marty usai mendampingi Presiden bertemu dengan Hillary Clinton di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Sebelumnya, kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Sejumlah spekulasi pun beredar. Banyak pihak menduga, salah satu materi pembicaraan dalam pertemuan Hillary dengan Presiden SBY, terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport hingga tahun 2041 mendatang.
Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, bila benar dugaan mata agenda ini maka Presiden SBY harus tegas menolak permintaan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemerintah AS. Menurutnya, ada tiga alasan utama penolakan perpanjangan.
Menurutnya, Freeport sudah terlalu banyak menikmati kekayaan yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. "Freeport hingga saat ini enggan untuk transparan berapa keuntungan yang diperoleh," sambungnya.
Selain itu, menurutnya bila perpanjangan diluluskan oleh pemerintah RI atas desakan pemerintah AS, berarti AS telah mengadu domba antara pemerintah RI dengan rakyatnya sendiri.
"Saat ini masyarakat Indonesia tidak bisa menerima keberadaan Freeport yang terus menguras kekayaan sumber daya mineral Indonesia," tegasnya.
"Masalah itu (Freeport) sama sekali tidak dibahas. Saya kira itu situasi yang patut dipahami jadi masalah itu tidak dibahas. Sekaligus apakah masalah Provinsi Papua dan Papua Barat dibahas, sama sekali tidak dibahas. Jadi masalah bilateral dan regional yang dibahas," ujar Marty usai mendampingi Presiden bertemu dengan Hillary Clinton di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Selasa (4/9/2012).
Sebelumnya, kunjungan Hillary Clinton ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Sejumlah spekulasi pun beredar. Banyak pihak menduga, salah satu materi pembicaraan dalam pertemuan Hillary dengan Presiden SBY, terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport hingga tahun 2041 mendatang.
Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, bila benar dugaan mata agenda ini maka Presiden SBY harus tegas menolak permintaan ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemerintah AS. Menurutnya, ada tiga alasan utama penolakan perpanjangan.
Menurutnya, Freeport sudah terlalu banyak menikmati kekayaan yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. "Freeport hingga saat ini enggan untuk transparan berapa keuntungan yang diperoleh," sambungnya.
Selain itu, menurutnya bila perpanjangan diluluskan oleh pemerintah RI atas desakan pemerintah AS, berarti AS telah mengadu domba antara pemerintah RI dengan rakyatnya sendiri.
"Saat ini masyarakat Indonesia tidak bisa menerima keberadaan Freeport yang terus menguras kekayaan sumber daya mineral Indonesia," tegasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
