Larangan Premium untuk mobil mewah kembali dibahas
Senin, 10 September 2012 - 18:13 WIB
Larangan Premium untuk mobil mewah kembali dibahas
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali membahas pelarangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan-kendaraan mewah di kota-kota besar seperi DKI Jakarta. Rencana yang sempat dihebohkan karena rumitnya tersebut akan dibahas dalam sidang komite.
"Belum, baru ada masukan dari tim teknis, usulan itu akan dibahas di sidang komite. Draftnya sudah disiapkan oleh mereka, tapi belum ditetapkan, Insya Allah dalam bulan ini," kata Kepala BPH Migas, Andi Noorsaman Sommeng di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/9).
Akan tetapi, menurutnya persepsi kendaraan mewah masih terlalu rumit karena perbedaan persepsi orang-orang terhadap kendaraan mewah.
"Karena persepsi mobil mewah agak complicated. Mobil mewah kan beda-beda, bagi yang memiliki motor, mobil avanza pun mewah," tambahnya.
Meski demikian, inti dari rencana tersebut, Andi mengatakan, sebenarnya pihaknya menginginkan adanya penghapusan subsidi bagi orang-orang kaya sehingga pembagian BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Mau saya sih maunya ditetapkan seluruh BBM subsidi dihapus karena enggak semua warga negara berhak gunakan BBM subsidi. Kalau nambah kuota kita akan sisir daerah-daerah yang membutuhkan," pungkasnya.
"Belum, baru ada masukan dari tim teknis, usulan itu akan dibahas di sidang komite. Draftnya sudah disiapkan oleh mereka, tapi belum ditetapkan, Insya Allah dalam bulan ini," kata Kepala BPH Migas, Andi Noorsaman Sommeng di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/9).
Akan tetapi, menurutnya persepsi kendaraan mewah masih terlalu rumit karena perbedaan persepsi orang-orang terhadap kendaraan mewah.
"Karena persepsi mobil mewah agak complicated. Mobil mewah kan beda-beda, bagi yang memiliki motor, mobil avanza pun mewah," tambahnya.
Meski demikian, inti dari rencana tersebut, Andi mengatakan, sebenarnya pihaknya menginginkan adanya penghapusan subsidi bagi orang-orang kaya sehingga pembagian BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Mau saya sih maunya ditetapkan seluruh BBM subsidi dihapus karena enggak semua warga negara berhak gunakan BBM subsidi. Kalau nambah kuota kita akan sisir daerah-daerah yang membutuhkan," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
