FPDIP tolak kenaikan 15% TDL
Selasa, 11 September 2012 - 20:27 WIB
FPDIP tolak kenaikan 15% TDL
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dinilai tidak tepat karena substansi sebenarnya adalah buruknya kinerja PLN.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Puan Maharani mengungkapkan, rencana kenaikan itu disebabkan kerugian Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp37,59 triliun sebagaimana hasil akumulasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 16 September 2011. Karenanya, tidak tepat jika kerugian tersebut dibebankan kepada rakyat.
“PDIP tidak setuju keinginan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik pada 2013 sebesar 15 persen. Itu kesalahannya di PLN kenapa rakyat yang menanggung beban. Harusnya pemerintah memastikan peningkatan kerja PLN,” kata Puan Maharani saat memaparkan sikap fraksinya di Ruang FPDIP DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Puan menyatakan, sikap FPDIP menolak permintaan pemerintah tersebut memang otomatis akan bertentangan dengan sikap mayoritas fraksi yang pro pemerintah di Komisi VII DPR. Namun, sikap itu tetap akan diperjuangkannya karena fraksinya tidak mau tuli terhadap jeritan aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR dari FDPIP Daryatmo Mardiyanto menambahkan, rencana kenaikan TDL akibat PLN rugi sekitar Rp37,59 triliun itu jika melihat hasil laporan BPK karena PLN tidak dapat memenuhi bahan bakar gas untuk 8 unit pembangkit. Hal itulah yang mengakibatkan PLN tidak dapat menghemat Rp17,9 triliun pada tahun 2009 dan Rp19,69 triliun pada tahun 2010 yang jika ditotal jumlah kerugiannya Rp37,59 triliun.
“Jadi, dasar dari kenaikan itu kan karena merugi, nah meruginya PLN itu karena tidak dapat berhemat. Artinya itu kesalahannya ada di PLN, lalu kenapa pemerintah membebankan ini ke rakyat? Itulah dasar kenapa FPDIP menolak permiontaan pemerintah,” ungkapnya.
Solusinya, menurut dia, Pemerintah harus memastikan kinerja PLN agar ke depan tidak lagi merugi. Dia menegaskan bahwa pemerintah sudah saatnya menerapkan ketegasan seperti halnya koorporasi karena jika tidak justru akan mengorbankan rakyat.
“Dalam hal ini keberanian pemerintah pada PLN diperlukan. Negara harus berpihak pada rakyat lah, data anggaran yang digunakan PLN harus transparan dan diperoleh dari BPK,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Puan Maharani mengungkapkan, rencana kenaikan itu disebabkan kerugian Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp37,59 triliun sebagaimana hasil akumulasi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 16 September 2011. Karenanya, tidak tepat jika kerugian tersebut dibebankan kepada rakyat.
“PDIP tidak setuju keinginan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik pada 2013 sebesar 15 persen. Itu kesalahannya di PLN kenapa rakyat yang menanggung beban. Harusnya pemerintah memastikan peningkatan kerja PLN,” kata Puan Maharani saat memaparkan sikap fraksinya di Ruang FPDIP DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Puan menyatakan, sikap FPDIP menolak permintaan pemerintah tersebut memang otomatis akan bertentangan dengan sikap mayoritas fraksi yang pro pemerintah di Komisi VII DPR. Namun, sikap itu tetap akan diperjuangkannya karena fraksinya tidak mau tuli terhadap jeritan aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR dari FDPIP Daryatmo Mardiyanto menambahkan, rencana kenaikan TDL akibat PLN rugi sekitar Rp37,59 triliun itu jika melihat hasil laporan BPK karena PLN tidak dapat memenuhi bahan bakar gas untuk 8 unit pembangkit. Hal itulah yang mengakibatkan PLN tidak dapat menghemat Rp17,9 triliun pada tahun 2009 dan Rp19,69 triliun pada tahun 2010 yang jika ditotal jumlah kerugiannya Rp37,59 triliun.
“Jadi, dasar dari kenaikan itu kan karena merugi, nah meruginya PLN itu karena tidak dapat berhemat. Artinya itu kesalahannya ada di PLN, lalu kenapa pemerintah membebankan ini ke rakyat? Itulah dasar kenapa FPDIP menolak permiontaan pemerintah,” ungkapnya.
Solusinya, menurut dia, Pemerintah harus memastikan kinerja PLN agar ke depan tidak lagi merugi. Dia menegaskan bahwa pemerintah sudah saatnya menerapkan ketegasan seperti halnya koorporasi karena jika tidak justru akan mengorbankan rakyat.
“Dalam hal ini keberanian pemerintah pada PLN diperlukan. Negara harus berpihak pada rakyat lah, data anggaran yang digunakan PLN harus transparan dan diperoleh dari BPK,” jelasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
