Kebijakan ekonomi pemerintah dinilai politis
Kamis, 13 September 2012 - 17:41 WIB
Kebijakan ekonomi pemerintah dinilai politis
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah dinilai mulai sering membuat kebijakan ekonomi yang sarat dengan kepentingan politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014. Salah satu kebijakan ekonomi yang sarat muatan kepentingan Pemilu 2014 adalah rencana kenaikan harga bahan bakar minyak, dan tarif dasar listrik dengan berbagai alasan klasik.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, nilai politis dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah memang sangat tinggi sekali. Mulai dari upaya mengurangi subsidi BBM, menaikkan tarif dasar listrik, hingga adanya upaya menggenjot penjualan kendaraan tanpa upaya membenahi sarana transportasi massal.
"Semua upaya kebijakan tersebut pada gilirannya akan menyulitkan rakyat. Kemudian ketika masyarakat terjepit, dan krisis menimpa rakyat. Maka seolah-olah muncul dewa penyelamat yang menyebar Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan berbagai jenisnya. Ini semua suap politik," katanya di Jakarta, Kamis (13/9/2012).
Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menambahkan, Indonesia sejauh ini sudah terlalu dalam tergerus dalam arus liberalisasi ekonomi, sehingga segala hal diserahkan kepada mekanisme pasar. Bahkan, sama sekali tak ada proteksi dari pemerintah terhadap jaminan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang tertindas dalam persaingan liberalisasi pasar.
Pemerintah SBY, lanjut dia, terlalu menyerah pada liberalisasi tanpa batas, sehingga semua status komoditas kekayaan nasional diatur melalui mekanisme pasar. Termasuk komoditas dan sumber daya strategis, seperti tambang batu bara, dan emas.
"Perbedaan PDIP dan SBY adalah cara pandang terhadap sumber daya alam, dan bagaimana penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut. Bagi kami, masalah distribusi, volume penjualan, dan harga BBM, TDL tetap harus dikuasai, dan dalam kontrol negara. Jangan hanya lepas ke pasar," tandasnya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengatakan, nilai politis dari berbagai kebijakan ekonomi pemerintah memang sangat tinggi sekali. Mulai dari upaya mengurangi subsidi BBM, menaikkan tarif dasar listrik, hingga adanya upaya menggenjot penjualan kendaraan tanpa upaya membenahi sarana transportasi massal.
"Semua upaya kebijakan tersebut pada gilirannya akan menyulitkan rakyat. Kemudian ketika masyarakat terjepit, dan krisis menimpa rakyat. Maka seolah-olah muncul dewa penyelamat yang menyebar Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan berbagai jenisnya. Ini semua suap politik," katanya di Jakarta, Kamis (13/9/2012).
Wakil Ketua Komisi VII DPR ini menambahkan, Indonesia sejauh ini sudah terlalu dalam tergerus dalam arus liberalisasi ekonomi, sehingga segala hal diserahkan kepada mekanisme pasar. Bahkan, sama sekali tak ada proteksi dari pemerintah terhadap jaminan terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang tertindas dalam persaingan liberalisasi pasar.
Pemerintah SBY, lanjut dia, terlalu menyerah pada liberalisasi tanpa batas, sehingga semua status komoditas kekayaan nasional diatur melalui mekanisme pasar. Termasuk komoditas dan sumber daya strategis, seperti tambang batu bara, dan emas.
"Perbedaan PDIP dan SBY adalah cara pandang terhadap sumber daya alam, dan bagaimana penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut. Bagi kami, masalah distribusi, volume penjualan, dan harga BBM, TDL tetap harus dikuasai, dan dalam kontrol negara. Jangan hanya lepas ke pasar," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
