Pemerintah akui renegosiasi Freeport terlalu alot
Jum'at, 21 September 2012 - 16:21 WIB
Pemerintah akui renegosiasi Freeport terlalu alot
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia mengakui perundingan dengan PT Freeport Indonesia berlangsung alot. Beberapa poin perundingan yang dirasa cukup rumit adalah divestasi, luas wilayah dan pengolahan pemurnian.
"Kalau Freeport agak sulit itu, jadi ada isunya luas wilayah, luas wilayahnya kan 200 ribuan hektar, terus pengolahan pemurnian, itu kan membutuhkan investasi, jadi itu alot untuk Freeport. Kalau royalti kita ingin prevailing. Namanya negosiasi ya gitu," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Thamrin Sihite di kantor KESDM, Jakarta, Jumat (21/9/2012).
Dirinya belum dapat memastikan perundingan ini akan selesai di 2012 ataupun tahun depan. Kemungkinan memang selalu ada, namun dikembalikan ke pihak Freeport untuk menyetujui usulan pemerintah.
"Tanya Freeport, kalau mau luas wilayah, langsung tandatangan, coba tanya. Kalau dia setuju, kan luas wilayah harus 25.000, harus ada pengolahan pemurnian, divestasi 51 persen. Coba tanya, kira-kira mereka mau nggak?" paparnya.
Pada perundingan, lanjutnya, pemerintah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan berbagai ahli di Indonesia, khususnya dari Perguruan Tinggi.
"Kita ingin dengar dari independen, sedang dikaji. Saya tidak senang jika ada yang bilang rugi, karena itu relatif. Sekarang untuk terjadi pengolahan pemurnian di Indonesia, apa yang mereka minta," pungkasnya.
"Kalau Freeport agak sulit itu, jadi ada isunya luas wilayah, luas wilayahnya kan 200 ribuan hektar, terus pengolahan pemurnian, itu kan membutuhkan investasi, jadi itu alot untuk Freeport. Kalau royalti kita ingin prevailing. Namanya negosiasi ya gitu," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Thamrin Sihite di kantor KESDM, Jakarta, Jumat (21/9/2012).
Dirinya belum dapat memastikan perundingan ini akan selesai di 2012 ataupun tahun depan. Kemungkinan memang selalu ada, namun dikembalikan ke pihak Freeport untuk menyetujui usulan pemerintah.
"Tanya Freeport, kalau mau luas wilayah, langsung tandatangan, coba tanya. Kalau dia setuju, kan luas wilayah harus 25.000, harus ada pengolahan pemurnian, divestasi 51 persen. Coba tanya, kira-kira mereka mau nggak?" paparnya.
Pada perundingan, lanjutnya, pemerintah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan berbagai ahli di Indonesia, khususnya dari Perguruan Tinggi.
"Kita ingin dengar dari independen, sedang dikaji. Saya tidak senang jika ada yang bilang rugi, karena itu relatif. Sekarang untuk terjadi pengolahan pemurnian di Indonesia, apa yang mereka minta," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
