Distribusi pupuk di Depok berantakan
Jum'at, 28 September 2012 - 11:52 WIB
Distribusi pupuk di Depok berantakan
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Depok tengah membenahi mata rantai distribusi pupuk yang selama ini karut marut. Sebab, penyerapan distribusi pupuk selama ini tidak optimal.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Depok Zalfinus Irwan mengakui selama ini banyak kesalahan distribusi di Depok. Sebab, hanya terdapat satu penyalur pupuk untuk 11 kecamatan.
"Sebenarnya kesalahan distribusi saja, karena mekanismenya sekarang ternyata penyalurnya hanya ada satu, di kecamatan Limo, sementara di kecamatan lain enggak ada, susah mau ambilnya bagi para petani," katanya kepada wartawan, Jumat (28/09/12).
Sementara di daerah lain yang merupakan kawasan perbatasan Depok, kata dia, juga memasarkan pupuk bersubsidi ke Depok. Tata peredaran pupuk ini yang menjadikan penyerapan pupuk tak optimal. "Ini kan sudah dialokasi per wilayah, enggak boleh dong masuk ke wilayah lain perbatasan Tangerang, Bogor, Bekasi," paparnya.
Selama ini penyaluran pupuk bersubsidi di Depok adalah sebanyak 100 ton per tahun. Sementara petani di Depok lebih berminat membeli pupuk di Parung, Bogor, dan pupuk bersubsidi dari pemerintah kota tak terpakai.
"Sekarang kita 100 ton/tahun. Petani kita juga banyak beli di Parung, yang selama ini tak terakomodir penyalur. Karena itu harus dibentuk lagi sub–sub penyalur. Pupuk pemkot enggak terpakai, alokasi enggak terserap, pelayanan terhadap petani kurang. Ini jadi masalah di lapangan," tegasnya.
Zalfinus menilai penyalur pupuk selama ini tidak agresif. Pupuk bersubsidi selama ini diambil dari produsen dengan harga subsidi Rp1.800 per kilo, yakni pupuk Urea 50 ton, ZA 20 ton, NPK 20 ton.
"Ini jadi kacau balau, melanggar tata niaga pupuk, alokasi kita enggak keserap. Benang kusut perpupukan di Depok harus dibenahi, selama ini sudah lama terjadi. Sisanya selama ini balik ke produsen," tandasnya.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kota Depok Zalfinus Irwan mengakui selama ini banyak kesalahan distribusi di Depok. Sebab, hanya terdapat satu penyalur pupuk untuk 11 kecamatan.
"Sebenarnya kesalahan distribusi saja, karena mekanismenya sekarang ternyata penyalurnya hanya ada satu, di kecamatan Limo, sementara di kecamatan lain enggak ada, susah mau ambilnya bagi para petani," katanya kepada wartawan, Jumat (28/09/12).
Sementara di daerah lain yang merupakan kawasan perbatasan Depok, kata dia, juga memasarkan pupuk bersubsidi ke Depok. Tata peredaran pupuk ini yang menjadikan penyerapan pupuk tak optimal. "Ini kan sudah dialokasi per wilayah, enggak boleh dong masuk ke wilayah lain perbatasan Tangerang, Bogor, Bekasi," paparnya.
Selama ini penyaluran pupuk bersubsidi di Depok adalah sebanyak 100 ton per tahun. Sementara petani di Depok lebih berminat membeli pupuk di Parung, Bogor, dan pupuk bersubsidi dari pemerintah kota tak terpakai.
"Sekarang kita 100 ton/tahun. Petani kita juga banyak beli di Parung, yang selama ini tak terakomodir penyalur. Karena itu harus dibentuk lagi sub–sub penyalur. Pupuk pemkot enggak terpakai, alokasi enggak terserap, pelayanan terhadap petani kurang. Ini jadi masalah di lapangan," tegasnya.
Zalfinus menilai penyalur pupuk selama ini tidak agresif. Pupuk bersubsidi selama ini diambil dari produsen dengan harga subsidi Rp1.800 per kilo, yakni pupuk Urea 50 ton, ZA 20 ton, NPK 20 ton.
"Ini jadi kacau balau, melanggar tata niaga pupuk, alokasi kita enggak keserap. Benang kusut perpupukan di Depok harus dibenahi, selama ini sudah lama terjadi. Sisanya selama ini balik ke produsen," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
