KMMP tolak kenaikan TDL
Minggu, 30 September 2012 - 16:00 WIB
KMMP tolak kenaikan TDL
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tak henti-hentinya mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.
Kali ini datang dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Korps Mahasiswa Merah Putih (KMMP) seperti terangkum dalam pesan elektronik yang diterima Sindonews, Minggu (30/9/2012).
Ketua KMMP DKI Jakarta, Ujang Muhammad menilai, kenaikan TDL adalah penghianatan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Padahal di UUD jelas disebut, segala kekayaan bumi dan air dikuasi oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi sumber-sumber energi kita saat ini malah dikuasai asing sehingga beban biaya untuk membeli bahan baku pembangkit listrik menjadi mahal," kata Ujang.
Dirinya menyebutkan, langkah pemerintah untuk mengakuisisi aset-aset bidang energi yang selama ini dikuasai asing agaknya menjadi langkah yang lebih penting untuk dilakukan ketimbang harus menaikan TDL.
"Seharusnya pemerintah mempinyai regulasi yang jelas terkait kebijakan energi, biar negara kita mandiri akan energi," lanjutnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, demi menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau serta berkelanjutan, sebaiknya pemerintah memberi keleluasan agar PLN dapat menggunakan bahan bakar alternatif dengan harga produksi yang lebih murah.
Dengan demikian, ketersediaan energi listrik bagai masyarakat dapat lebih terjangkau sekaligus terjamin ketersediaannya. "Pemerintah melalui dirjen listrik dan pemanfaat energi memberikan kewenangan kepada PLN untuk memberikan kewenangan membangun pembangkit listrik berbahan bakar murah," tutupnya.
Kali ini datang dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Korps Mahasiswa Merah Putih (KMMP) seperti terangkum dalam pesan elektronik yang diterima Sindonews, Minggu (30/9/2012).
Ketua KMMP DKI Jakarta, Ujang Muhammad menilai, kenaikan TDL adalah penghianatan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Padahal di UUD jelas disebut, segala kekayaan bumi dan air dikuasi oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi sumber-sumber energi kita saat ini malah dikuasai asing sehingga beban biaya untuk membeli bahan baku pembangkit listrik menjadi mahal," kata Ujang.
Dirinya menyebutkan, langkah pemerintah untuk mengakuisisi aset-aset bidang energi yang selama ini dikuasai asing agaknya menjadi langkah yang lebih penting untuk dilakukan ketimbang harus menaikan TDL.
"Seharusnya pemerintah mempinyai regulasi yang jelas terkait kebijakan energi, biar negara kita mandiri akan energi," lanjutnya.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, demi menjamin ketersediaan listrik yang terjangkau serta berkelanjutan, sebaiknya pemerintah memberi keleluasan agar PLN dapat menggunakan bahan bakar alternatif dengan harga produksi yang lebih murah.
Dengan demikian, ketersediaan energi listrik bagai masyarakat dapat lebih terjangkau sekaligus terjamin ketersediaannya. "Pemerintah melalui dirjen listrik dan pemanfaat energi memberikan kewenangan kepada PLN untuk memberikan kewenangan membangun pembangkit listrik berbahan bakar murah," tutupnya.
(rna)
Lihat Juga :
