Produk hortikultura akan banjiri Indonesia
Selasa, 02 Oktober 2012 - 19:54 WIB
Produk hortikultura akan banjiri Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 60/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura diperkirakan akan memperbesar volume impor hortikultura ke Indonesia.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, revisi Permendag No 30/2012 menjadi Permendag No.60/2012 diperkirakan akan mempermudah produk hortikultura masuk ke Indonesia.
Menurut dia, pada perubahan Permendag yang ditandatangani pada 21 September 2012 terdapat penghapusan beberapa pasal. Pada aturan tersebut, pemerintah batal memberlakukan kebijakan kuota impor produk hortikultura.
“Tidak ada aturan soal kuota. Tapi, pemerintah hanya mengatur rekomendasi impor,” kata Setijadi di Bandung, Selasa (2/10/2012).
Selain itu, pada perubahan Permendag tersebut, tidak ada lagi aturan terkait menggunakan label berbahasa Indonesia bagi importir bahan baku hortikultura. Aturan aturan tersebut, lanjut dia, akan mempermudah masuknya produk hortikultura impor seperti buah dan sayur.
Menurut dia, kemudahan impor produk hortikultura akan semakin merugikan petani lokal. Di mana, daya saing produk hortikultura lokal akan terus mengalami ancaman dari produk impor. Beberapa produk buah dan sayur impor bahkan beredar di pasaran dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk lokal.
Hal itu membuat ketergantungan pedagang produk hortikultura impor. Menurut dia, berdasarkan survey cepat yang dilakukan Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI, terhadap pedagang di pulau Jawa, menunjukkan adanya ketergantungan terhadap komoditas hortikultura impor.
Seperti bawang putih (80-90 persen), jeruk (60-70 persen), wortel (50-55 persen), apel (50-60 persen), kentang (45-55 persen), bawang merah (20-30 persen), dan cabai (20-25 persen). Sekitar 47,1 persen produk hortikultura Indonesia diimpor dari China. Sementara lainnya berasal dari Thailand (12,9 persen), Amerika Serikat (8,3 persen), India (5,1 persen), dan Australia (3,2 persen).
Menurut dia, beberapa persoalan tersebut menyebabkan produk lokal kalah bersaing. Belum lagi, persoalan lainnya seperti harga yang kurang kompetitif, kualitas, dan distribusi produk.
Selama ini, pembangunan sektor pertanian diarahkan terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan areal produksi. Peningkatan volume hasil panen terbukti tidak dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Produk hortikultura mudah rusak. Sehingga perlu penanganan khusus, mencakup penanganan di sentra produksi (pasca panen), proses pengiriman, dan di tempat tujuan,” timpal dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Komoditi Agro (APKA) Jabar Nono S Sambas mengatakan, semestinya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan petani lokal. Seperti pada pembatasan impor hortikultura. Membanjirnya produk impor hortikultura akan semakin memperburuk penjualan produk hortikultura dalam negeri.
“Sepanjang produk hortikultura lokal bisa memasok kebutuhan dalam negeri, semestinya volume impor dibatasi atau dikurangi. Lain halnya apabila produk dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak jadi masalah mengandalkan impor,” pungkas dia.
Nono menyayangkan, masuknya sejumlah produk impor holtukultura dan agro industri impor ke Jabar. Padahal, beberapa produk tersebut masih bisa mengandalkan produk lokal.
Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, revisi Permendag No 30/2012 menjadi Permendag No.60/2012 diperkirakan akan mempermudah produk hortikultura masuk ke Indonesia.
Menurut dia, pada perubahan Permendag yang ditandatangani pada 21 September 2012 terdapat penghapusan beberapa pasal. Pada aturan tersebut, pemerintah batal memberlakukan kebijakan kuota impor produk hortikultura.
“Tidak ada aturan soal kuota. Tapi, pemerintah hanya mengatur rekomendasi impor,” kata Setijadi di Bandung, Selasa (2/10/2012).
Selain itu, pada perubahan Permendag tersebut, tidak ada lagi aturan terkait menggunakan label berbahasa Indonesia bagi importir bahan baku hortikultura. Aturan aturan tersebut, lanjut dia, akan mempermudah masuknya produk hortikultura impor seperti buah dan sayur.
Menurut dia, kemudahan impor produk hortikultura akan semakin merugikan petani lokal. Di mana, daya saing produk hortikultura lokal akan terus mengalami ancaman dari produk impor. Beberapa produk buah dan sayur impor bahkan beredar di pasaran dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk lokal.
Hal itu membuat ketergantungan pedagang produk hortikultura impor. Menurut dia, berdasarkan survey cepat yang dilakukan Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI, terhadap pedagang di pulau Jawa, menunjukkan adanya ketergantungan terhadap komoditas hortikultura impor.
Seperti bawang putih (80-90 persen), jeruk (60-70 persen), wortel (50-55 persen), apel (50-60 persen), kentang (45-55 persen), bawang merah (20-30 persen), dan cabai (20-25 persen). Sekitar 47,1 persen produk hortikultura Indonesia diimpor dari China. Sementara lainnya berasal dari Thailand (12,9 persen), Amerika Serikat (8,3 persen), India (5,1 persen), dan Australia (3,2 persen).
Menurut dia, beberapa persoalan tersebut menyebabkan produk lokal kalah bersaing. Belum lagi, persoalan lainnya seperti harga yang kurang kompetitif, kualitas, dan distribusi produk.
Selama ini, pembangunan sektor pertanian diarahkan terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perluasan areal produksi. Peningkatan volume hasil panen terbukti tidak dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
“Produk hortikultura mudah rusak. Sehingga perlu penanganan khusus, mencakup penanganan di sentra produksi (pasca panen), proses pengiriman, dan di tempat tujuan,” timpal dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Komoditi Agro (APKA) Jabar Nono S Sambas mengatakan, semestinya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan petani lokal. Seperti pada pembatasan impor hortikultura. Membanjirnya produk impor hortikultura akan semakin memperburuk penjualan produk hortikultura dalam negeri.
“Sepanjang produk hortikultura lokal bisa memasok kebutuhan dalam negeri, semestinya volume impor dibatasi atau dikurangi. Lain halnya apabila produk dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak jadi masalah mengandalkan impor,” pungkas dia.
Nono menyayangkan, masuknya sejumlah produk impor holtukultura dan agro industri impor ke Jabar. Padahal, beberapa produk tersebut masih bisa mengandalkan produk lokal.
(gpr)
Lihat Juga :
