Krisis akan bertahan satu dekade
Jum'at, 05 Oktober 2012 - 10:13 WIB
Krisis akan bertahan satu dekade
A
A
A
Sindonews.com – Krisis ekonomi yang terjadi saat ini diperkirakan bertahan hingga satu dekade ke depan. Untuk itu, diperlukan solidaritas dan integrasi lebih kuat terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi secara umum.
Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Olivier Blanchard mengatakan, saat ini krisis ekonomi memang belum sampai 10 tahun. Namun, dia memastikan krisis akan memakan waktu lama sebelum kembali ke level seperti semula.
“ Eropa harus terus maju dengan integrasi sehingga blok mata uang tunggal mengalami keberhasilan,” kata Blanchard dalam wawancara dengan harian bisnis Hungarian seperti dikutip AFP kemarin.
Menurutnya, ketika suatu negara melakukan hal yang buruk, maka negara lain harus bersedia membantu dengan berbagai cara.Tidak hanya karena alasan solidaritas, melainkan karena permasalahan di satu negara kemungkinan akan menular ke beberapa negara lainnya.
“Inilah sebabnya mengapa serikat fiskal dan proposal serikat perbankan yang tengah dikerjakan merupakan hal yang sangat penting,” tegas dia.
Pada kesempatan tersebut, Blanchard juga menyinggung masalah Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju lainnya. Menurutnya,perekonomian AS saat ini juga memiliki masalah fiskal yang belum ditangani dengan baik.
Sementara, Jepang tengah menghadapi penyesuaian fiskal yang sulit dan dapat memakan waktu puluhan tahun untuk memecahkan masalah utangnya. Sedangkan khusus China, dia melihat tidak ada kesulitan berarti yang sedang dihadapi. “Mereka (China) karena kemungkinan sudah mengurus lonjakan asetnya meskipun memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dari sebelumnya,” imbuhnya.
Kantor berita Reuters melaporkan, saat ini zona euro perlu menyesuaikan kebijakan terkait penurunan ekonomi di wilayah selatan blok mata uang tunggal itu. Blanchard menambahkan, terkait perekonomian Eropa, dia menyarankan agar Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) membuat kebijakan untuk mengatur tingkat inflasi di atas 2 persen. Namun, usulan tersebut tampaknya akan menghadapi tantangan dari Jerman karena negara itu pernah mengalami hiperinflasi puluhan tahun silam.
“Tingkat inflasi yang agak lebih tinggi di Jerman harus dilihat sebagai penyesuaian, mengingat kondisi permintaan secara keseluruhan dan mandat yang kuat dari ECB untuk menjamin stabilitas harga, bukanlah awal dari hiperinflasi,” papar dia.
Di bagian lain, Menteri Keuangan Yunani Yannis Stounaras memaparkan, pihaknya memperkirakan kesepakatan dengan pemberi pinjaman internasional atau troika yakni Uni Eropa,IMF dan ECB untuk mencairkan dana talangan (bailout) berikutnya sebesar 31,5 miliar euro bisa segera tercapai.
Namun,dia mengakui masih terdapat perbedaan cukup besar dengan troika meski jadwal kesepakatan tersebut dilakukan pada Senin (8/10) pekan depan. “Saya yakin Yunani akan mencapai kesepakatan dengan troika,” katanya.
Sementara itu, pemerintah Prancis berencana memangkas pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dengan harapan bisa mendorong industri dalam negerinya lebih kompetitif. Menurut surat kabar Le Monde yang dilansir Reuters kemarin, program itu menelan biaya sekitar 40 miliar euro selama lima tahun ke depan. Kontribusi pajak dari perusahaan itu akan dialihkan untuk membiayai sistem jaminan sosial yang dikelola pemerintah.
”Targetnya sekitar 8–10 miliar euro per tahun dari pajak yang dialihkan perusahaan,” tulis Le Monde.
Di Lisbon,Pemerintah Portugal kemarin mengumumkan kenaikan pajak untuk memenuhi persyaratan dana talangan internasional lanjutan. Kebijakan tersebut diluncurkan di tengah turunnya pendapatan negara serta meningkatnya risiko akibat terus bertambahnya jumlah pengangguran yang saat ini mencapai 16,4 persen. Pada hari yang sama Pemerintah Portugal kembali melelang surat utang di pasar keuangan.
Ini merupakan yang pertama kalinya sejak Portugal mendapat suntikan bailout senilai 78 miliar euro (USD101 miliar) pada tahun lalu. ”Kami berhadapan dengan saat-saat kritis,” ujar Menteri Keuangan Portugal Vitor Gaspar di Lisbon kemarin.
Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Olivier Blanchard mengatakan, saat ini krisis ekonomi memang belum sampai 10 tahun. Namun, dia memastikan krisis akan memakan waktu lama sebelum kembali ke level seperti semula.
“ Eropa harus terus maju dengan integrasi sehingga blok mata uang tunggal mengalami keberhasilan,” kata Blanchard dalam wawancara dengan harian bisnis Hungarian seperti dikutip AFP kemarin.
Menurutnya, ketika suatu negara melakukan hal yang buruk, maka negara lain harus bersedia membantu dengan berbagai cara.Tidak hanya karena alasan solidaritas, melainkan karena permasalahan di satu negara kemungkinan akan menular ke beberapa negara lainnya.
“Inilah sebabnya mengapa serikat fiskal dan proposal serikat perbankan yang tengah dikerjakan merupakan hal yang sangat penting,” tegas dia.
Pada kesempatan tersebut, Blanchard juga menyinggung masalah Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju lainnya. Menurutnya,perekonomian AS saat ini juga memiliki masalah fiskal yang belum ditangani dengan baik.
Sementara, Jepang tengah menghadapi penyesuaian fiskal yang sulit dan dapat memakan waktu puluhan tahun untuk memecahkan masalah utangnya. Sedangkan khusus China, dia melihat tidak ada kesulitan berarti yang sedang dihadapi. “Mereka (China) karena kemungkinan sudah mengurus lonjakan asetnya meskipun memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dari sebelumnya,” imbuhnya.
Kantor berita Reuters melaporkan, saat ini zona euro perlu menyesuaikan kebijakan terkait penurunan ekonomi di wilayah selatan blok mata uang tunggal itu. Blanchard menambahkan, terkait perekonomian Eropa, dia menyarankan agar Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) membuat kebijakan untuk mengatur tingkat inflasi di atas 2 persen. Namun, usulan tersebut tampaknya akan menghadapi tantangan dari Jerman karena negara itu pernah mengalami hiperinflasi puluhan tahun silam.
“Tingkat inflasi yang agak lebih tinggi di Jerman harus dilihat sebagai penyesuaian, mengingat kondisi permintaan secara keseluruhan dan mandat yang kuat dari ECB untuk menjamin stabilitas harga, bukanlah awal dari hiperinflasi,” papar dia.
Di bagian lain, Menteri Keuangan Yunani Yannis Stounaras memaparkan, pihaknya memperkirakan kesepakatan dengan pemberi pinjaman internasional atau troika yakni Uni Eropa,IMF dan ECB untuk mencairkan dana talangan (bailout) berikutnya sebesar 31,5 miliar euro bisa segera tercapai.
Namun,dia mengakui masih terdapat perbedaan cukup besar dengan troika meski jadwal kesepakatan tersebut dilakukan pada Senin (8/10) pekan depan. “Saya yakin Yunani akan mencapai kesepakatan dengan troika,” katanya.
Sementara itu, pemerintah Prancis berencana memangkas pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dengan harapan bisa mendorong industri dalam negerinya lebih kompetitif. Menurut surat kabar Le Monde yang dilansir Reuters kemarin, program itu menelan biaya sekitar 40 miliar euro selama lima tahun ke depan. Kontribusi pajak dari perusahaan itu akan dialihkan untuk membiayai sistem jaminan sosial yang dikelola pemerintah.
”Targetnya sekitar 8–10 miliar euro per tahun dari pajak yang dialihkan perusahaan,” tulis Le Monde.
Di Lisbon,Pemerintah Portugal kemarin mengumumkan kenaikan pajak untuk memenuhi persyaratan dana talangan internasional lanjutan. Kebijakan tersebut diluncurkan di tengah turunnya pendapatan negara serta meningkatnya risiko akibat terus bertambahnya jumlah pengangguran yang saat ini mencapai 16,4 persen. Pada hari yang sama Pemerintah Portugal kembali melelang surat utang di pasar keuangan.
Ini merupakan yang pertama kalinya sejak Portugal mendapat suntikan bailout senilai 78 miliar euro (USD101 miliar) pada tahun lalu. ”Kami berhadapan dengan saat-saat kritis,” ujar Menteri Keuangan Portugal Vitor Gaspar di Lisbon kemarin.
(gpr)
Lihat Juga :
