Tambahan alpha BBM dikaji
Sabtu, 06 Oktober 2012 - 10:26 WIB
Tambahan alpha BBM dikaji
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah mengkaji usulan tambahan biaya distribusi dan margin bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (alpha) untuk tahun depan sebesar Rp800 miliar, yang disampaikan PT Pertamina (persero).
Tambahan biaya tersebut akan dialokasikan untuk membangun sistem monitoring penjualan BBM bersubsidi yang dinamakan point of sales (POS).
“Kan baru minta, ini masih panjang, harus menghadapi DPR. Makanya saya harus tanya ke Pertamina dulu apakah memang benar-benar butuh atau tidak,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini di Jakarta kemarin.
Sementara terkait teknologi yang akan digunakan untuk membangun sistem tersebut, Rudi menyatakan bahwa teknologi tersebut memang cukup bagus. Tinggal lagi, imbuh dia, apakah DPR bersedia membolehkan penggunaan teknologi itu yang konsekuensinya adalah ada penambahan biaya untuk distribusi BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan, usulan tambahan biaya distribusi dan margin BBM bersubsidi pada 2013 sebesar Rp800 miliar akan digunakan untuk membangun sistem teknologi, yang akan memonitor dan merekam penjualan BBM bersubsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia yang berjumlah 5.018 unit.
Melalui teknologi tersebut, seluruh data terkait penjualan BBM meliputi volume, waktu, lokasi, kewajaran pembelian dan identitas kendaraan yang mengisi BBM akan terekam secara komputerisasi.
“Sistem tersebut terkoneksi sewaktu-waktu (realtime) dengan kantor pusat,” tutur Suhartoko. Menurut dia, dengan tambahan biaya Rp800 miliar maka alpha menjadi Rp20 per liter.
Nominal itu berdasarkan asumsi kuota 2013 sebesar 46 juta kiloliter (kl). Sementara dalam RAPBN 2013, asumsi alpha BBM bersubsidi adalah sebesar Rp642,64 per liter.
Suhartoko berharap DPR mengabulkan permintaan, sehingga dana tambahan yang diminta Pertamina keluar. Menurut dia, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN sebetulnya sudah menyetujui pembangunan POS di 5.018 SPBU se-Indonesia.
Sejatinya, teknologi POS juga sudah diterapkan di 112 SPBU di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Rencananya, itu akan diperluas ke SPBU di Jawa dan seluruh Indonesia.
“Pertamina menargetkan seluruh SPBU yang berjumlah 5.018 unit sudah terkoneksi pada akhir 2013,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa biaya pendistribusian dan margin BBM bersubsidi pada RAPBN 2013 menjadi rata-rata Rp703,45 per liter dari alpha rata-rata tahun ini Rp641,94 per liter.
Asumsi alpha pada 2013 berdasarkan formula baru hasil kajian antara pemerintah dan DPR dengan acuan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD115 per barel dan kurs Rp9.000. Sementara alpha pada tahun ini dengan asumsi ICP sebesar USD105 per barel.
Alpha premium diusulkan naik menjadi Rp685,51 per liter dari Rp663,44 per liter pada tahun ini, alpha solar naik menjadi Rp751,16 per liter dari Rp630,77 per liter dan alpha minyak tanah naik menjadi Rp596,62 per liter dari Rp424,37 per liter.
Tambahan biaya tersebut akan dialokasikan untuk membangun sistem monitoring penjualan BBM bersubsidi yang dinamakan point of sales (POS).
“Kan baru minta, ini masih panjang, harus menghadapi DPR. Makanya saya harus tanya ke Pertamina dulu apakah memang benar-benar butuh atau tidak,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini di Jakarta kemarin.
Sementara terkait teknologi yang akan digunakan untuk membangun sistem tersebut, Rudi menyatakan bahwa teknologi tersebut memang cukup bagus. Tinggal lagi, imbuh dia, apakah DPR bersedia membolehkan penggunaan teknologi itu yang konsekuensinya adalah ada penambahan biaya untuk distribusi BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan, usulan tambahan biaya distribusi dan margin BBM bersubsidi pada 2013 sebesar Rp800 miliar akan digunakan untuk membangun sistem teknologi, yang akan memonitor dan merekam penjualan BBM bersubsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia yang berjumlah 5.018 unit.
Melalui teknologi tersebut, seluruh data terkait penjualan BBM meliputi volume, waktu, lokasi, kewajaran pembelian dan identitas kendaraan yang mengisi BBM akan terekam secara komputerisasi.
“Sistem tersebut terkoneksi sewaktu-waktu (realtime) dengan kantor pusat,” tutur Suhartoko. Menurut dia, dengan tambahan biaya Rp800 miliar maka alpha menjadi Rp20 per liter.
Nominal itu berdasarkan asumsi kuota 2013 sebesar 46 juta kiloliter (kl). Sementara dalam RAPBN 2013, asumsi alpha BBM bersubsidi adalah sebesar Rp642,64 per liter.
Suhartoko berharap DPR mengabulkan permintaan, sehingga dana tambahan yang diminta Pertamina keluar. Menurut dia, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN sebetulnya sudah menyetujui pembangunan POS di 5.018 SPBU se-Indonesia.
Sejatinya, teknologi POS juga sudah diterapkan di 112 SPBU di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Rencananya, itu akan diperluas ke SPBU di Jawa dan seluruh Indonesia.
“Pertamina menargetkan seluruh SPBU yang berjumlah 5.018 unit sudah terkoneksi pada akhir 2013,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa biaya pendistribusian dan margin BBM bersubsidi pada RAPBN 2013 menjadi rata-rata Rp703,45 per liter dari alpha rata-rata tahun ini Rp641,94 per liter.
Asumsi alpha pada 2013 berdasarkan formula baru hasil kajian antara pemerintah dan DPR dengan acuan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD115 per barel dan kurs Rp9.000. Sementara alpha pada tahun ini dengan asumsi ICP sebesar USD105 per barel.
Alpha premium diusulkan naik menjadi Rp685,51 per liter dari Rp663,44 per liter pada tahun ini, alpha solar naik menjadi Rp751,16 per liter dari Rp630,77 per liter dan alpha minyak tanah naik menjadi Rp596,62 per liter dari Rp424,37 per liter.
(rna)
Lihat Juga :
