Tanpa database, anggaran pasien SKTM membengkak

Sindonews.com - Pemkab Sidoarjo harus mengeluarkan dana lagi untuk memenuhi kebutuhan pasien miskin. Pasalnya, sampai saat ini pasien yang berobat ke RSUD Sidoarjo menggunakan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) membludak.

Dalam APBD 2012, Pemkab Sidoarjo menganggarkan dana sebesar Rp27 miliar untuk biaya pengobatan pasien SKTM. Kenyataannya, sampai triwulan ketiga dana sebesar itu sudah habis.

Direktur Utama RSUD Sidoarjo dr Eddy Koestantono mengatakan untuk pasien yang menggunakan SKTM terus ada peningkatan. Biaya yang dibutuhkan tiap bulannya antara Rp2,5-2,9 miliar. Sehingga, dana yang disediakan Pemkab sebesar Rp27 miliar masih kurang.

Mantan Asisten III (perekonomian) Pemkab Sidoarjo itu menambahkan, diperkirakan sampai saat ini utang Pemkab ke RSUD Sidoarjo untuk biaya pengobatan pasien SKTM Rp7 miliar. "Untuk pasien SKTM sulit diprediksi jumlahnya. Beda dengan pasien yang menggunakan Jamkesda atau Jamkesmas biaya yang dikeluarkan sudah diketahui jumlahnya," ujarnya.

Sedangkan jumlah pasien yang menggunakan SKTM sampai Juni 2012 sebanyak 68.090 orang. Bahkan, diperkirakan sampai September kemarin sudah mencapai 100.000 orang. Pasien yang dilayani itu mulai dirawat di Unit Gawat Darurat (UGD), Rawat Jalan (RJ), Rawat Inap (RI), peristi dan pengobatan lainnya. Dalam sebulan pasien rawat jalan bisa empat sampai lima kali datang berobat ke rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo itu.

Tahun ini, Pemkab tampaknya harus mengeluarkan dana lebih besar untuk pasien SKTM dibandingkan tahun 2011 yang menelan biaya Rp29 miliar atau sebanyak 71.960 pasien. Tahun 2010, biaya yang dikeluarkan Pemkab untuk pasien SKTM sebesar Rp16 miliar. Ada kenaikan hampir 100 persen atas biaya maupun jumlah pasien SKTM.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo H. Sodikun Said mengatakan untuk pasien SKTM memang tidak bisa diprediksi jumlahnya. Atas kenaikan anggaran pengobatan pasien SKTM yang cukup drastis, politisi PKB itu mengaku wajar. Sebab, saat ini banyak warga yang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan.

"Kalau pasien menderita penyakit kronis dan biayanya besar. Tentu akan kesulitan biaya, jalan satu-satunya dengan minta SKTM dan itu sudah menjadi kewajiban pemerintah," papar Sodikun.

Komisi D DPRD Sidoarjo sebenarnya sudah mengusulkan agar ada penambahan anggaran untuk pasien SKTM Rp4 miliar. Sebab, saat ini banyak pasien SKTM susulan. "Penambahan Rp4 miliar itu murni untuk pasien SKTM susulan, bukan untuk membayar utang ke RSUD Sidoarjo," ujar Habibul Muis, juga anggota Komisi D.

Habibul Muis menambahkan, harusnya Pemkan mempunyai database jumlah pasien SKTM sehingga bisa memperkirakan berapa dana yang dibutuhkan. Jika ada pasien SKTM susulan, tinggal menyediakan dana tambahan untuk pasien SKTM.

Politisi asal PKS tersebut mengaku, mulai tahun 2011 ada pembengkakan anggaran untuk pengobatan pasien SKTM. Dia mencontohkan, tahun 2011 pemkab harus membayar utang ke RSUD Sidoarjo Rp8 miliar untuk kekurangan biaya pengobatan pasien SKTM.

"Untuk tahun 2012 ini belum diketahui berapa hutang yang akan dibayar Pemkab sampai akhir tahun untuk pasien SKTM. Tapi saya prediksi akan lebih besar dari tahun sebelumnya," pungkas Habibul Muis.