Asosiasi kapal-Kemen BUMN jajaki kerja sama
Kamis, 11 Oktober 2012 - 07:06 WIB
Asosiasi kapal-Kemen BUMN jajaki kerja sama
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi perusahaan kapal nasional atau Indonesian National Shipowners Association (INSA) saat ini tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggunakan kapal operasional milik anggota INSA.
Ketua INSA Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dalam pertemuan tersebut, juga turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dari perusahaan BUMN yang terkait dengan perindustrian pelayaran nasional.
"Dalam pertemuan itu akan dilakukan penjajakan kerjasama untuk membentuk task force yang merumuskan percepatan pelaksanaan program beyond cabotage guna menyelamatkan potensi devisa negara yang hilang dari ongkos angkut," kata Carmelita dalam jumpa persnya di Gedung INSA, Jakarta, Rabu (10/10/2012).
INSA memperkirakan Indonesia kehilangan potensi devisa hingga mencapai Rp240 triliun per tahun yang bersumber dari ongkos angkut atau freight kapal-kapal berbendera luar negeri yang mengangkut produk-produk ekspor dan impor Indonesia.
Sebagai informasi, pada 2011, total muatan ekspor dan impor Indonesia mencapai 567 juta ton dengan 9,1 persen diantaranya diangkut kapal-kapal berbendera Merah Putih, sedangkan sisanya yakni 91,9% menggunakan kapal luar negeri.
Carmelita juga mengatakan sekitar 20-30 persen kegiatan ekspor dan impor Indonesia dilakukan oleh perusahaan BUMN sehingga kontribusi perseroan milik pemerintah untuk mengurangi potensi devisa negara yang hilang dari ongkos angkut sangat besar.
Dia menjelaskan sejumlah perusahaan BUMN seperti pertambangan, migas, industry pengolahan kelapa sawit atau CPO, pupuk dan perdagangan dapat menjadi pelopor menyelamatkan devisa yang hilang itu.
“Kita sama-sama ingin membantu negara. Salah satunya dengan melaksanakan beyond cabotage dan diawali oleh BUMN sebagai lokomotifnya. Kita harapkan, task force segera dibentuk,” jelasnya.
Ketua INSA Carmelita Hartoto mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dalam pertemuan tersebut, juga turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dari perusahaan BUMN yang terkait dengan perindustrian pelayaran nasional.
"Dalam pertemuan itu akan dilakukan penjajakan kerjasama untuk membentuk task force yang merumuskan percepatan pelaksanaan program beyond cabotage guna menyelamatkan potensi devisa negara yang hilang dari ongkos angkut," kata Carmelita dalam jumpa persnya di Gedung INSA, Jakarta, Rabu (10/10/2012).
INSA memperkirakan Indonesia kehilangan potensi devisa hingga mencapai Rp240 triliun per tahun yang bersumber dari ongkos angkut atau freight kapal-kapal berbendera luar negeri yang mengangkut produk-produk ekspor dan impor Indonesia.
Sebagai informasi, pada 2011, total muatan ekspor dan impor Indonesia mencapai 567 juta ton dengan 9,1 persen diantaranya diangkut kapal-kapal berbendera Merah Putih, sedangkan sisanya yakni 91,9% menggunakan kapal luar negeri.
Carmelita juga mengatakan sekitar 20-30 persen kegiatan ekspor dan impor Indonesia dilakukan oleh perusahaan BUMN sehingga kontribusi perseroan milik pemerintah untuk mengurangi potensi devisa negara yang hilang dari ongkos angkut sangat besar.
Dia menjelaskan sejumlah perusahaan BUMN seperti pertambangan, migas, industry pengolahan kelapa sawit atau CPO, pupuk dan perdagangan dapat menjadi pelopor menyelamatkan devisa yang hilang itu.
“Kita sama-sama ingin membantu negara. Salah satunya dengan melaksanakan beyond cabotage dan diawali oleh BUMN sebagai lokomotifnya. Kita harapkan, task force segera dibentuk,” jelasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
