DPP INSA Minta Pemerintah Tinjau Nasib Kapal Roro

SURABAYA - DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association ( INSA ) melihat kondisi persaingan angkutan roro penumpang dengan moda transportasi lain sangatlah ketat. Terutama dengan pesawat terbang dan perusahan pelayaran nasional.

Wakil Ketua Bidang Roro dan Penumpang DPP INSA, Rachmatika Ardiyanto mengatakan, bahwa dari sisi angkutan penumpang, kapal roro harus bersaing dengan kapal penumpang milik perusahaan BUMN (PT PELNI) yang mendapatkan subsidi PSO (Public Service Obligation) dengan nilai sangat besar dari pemerintah

"Sedangkan kami, mulai dari investasi kapal hingga biaya operasional semua dibiayai sendiri," ungkap Rachmatika di Surabaya, Senin (5/8/2024).



Sementara itu, Rachmatika menyebut jika tarif yang dikenakan perusahaan kapal roro kepala penumpang tidak bisa terlalu tinggi karena pertimbangan sensitivitas pasar. Apabila selisih tarif sedikit, maka pasar akan pindah. "Hal ini dikarenakan penumpangnya adalah masyarakat kelas bawah," tandasnya.

Terlebih saat ini beredar isu terkait rencana kebijakan penurunan harga tiket pesawat dengan menghapus beberapa komponen biaya yang ada. Antara lain seperti penghapusan berbagai pajak yang selama ini dikenakan untuk penerbangan, biaya ground handling, landing fee dan lain-lain.

Semua pembebasan biaya itu bertujuan agar tarif pesawat lebih murah dan terjangkau. Padahal, pengguna pesawat adalah segmen atas. Jika tarif pesawat menurun, maka kondisi perusahaan kapal roro bakal semakin terpuruk.

"Jika tarif pesawat turun, maka kami pun akan semakin kesulitan bersaing dalam mendapatkan penumpang karena pesawat memiliki keunggulan dari sisi kecepatan waktu tempuh," jelas Rachmatika.

Saat ini pun, kapal roro untuk rute-rute tertentu dikatakan Rachmatika sudah kesulitan bersaing dengan pesawat karena harganya hampir sama. Misal untuk penerbangan Surabaya-Balikpapan sempat hanya di kisaran harga Rp600.000.

Sedangkan kapal roro dengan tujuan yang sama Rp450.000. Selisih tipis ini dinilai dapat menimbulkan gap bagi perusahaan pelayaran swasta yang notabene tidak mendapatkan insentif sebagaimana rencana kebijakan penurunan tiket pesawat tersebut.