Subsidi energi hambat pertumbuhan ekonomi RI
Senin, 15 Oktober 2012 - 12:29 WIB
Subsidi energi hambat pertumbuhan ekonomi RI
A
A
A
Sindonews.com - Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan menilai pemerintah dalam memahami subsidi BBM, ini hanyalah membuang-buang anggaran karena hanya kurang dari 10 persen orang miskin yang menikmati subsidi BBM.
"Yang terpenting bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana meyakinkan parlemen untuk mendorong pengurangan BBM bersubsidi dengan menaikkan harga BBM," ujarnya pada seminar 'Indonesia Economic Quarterly' di Energy Tower, SCBD, Jakarta, Senin (15/10/2012).
Menurutnya, dengan menaikkan harga BBM sebesar 30 persen maka pemerintah akan mempunyai banyak ruang untuk kebijakan fiskal.
Sementara itu, Bank Dunia menilai belanja subsidi energi di Indonesia masih terlalu tinggi dalam R-APBN 2013 dan dapat menghambat fleksibilitas untuk menanggapi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia.
Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia edisi Oktober 2012 yang dikeluarkan Bank Dunia menyatakan belanja subsidi yang meningkat membawa biaya/kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang tinggi dan menambah ketidakpastian terhadap kesehatan fiskal ke depan.
"Subsidi energi menguntungkan rumah tangga kaya daripada diarahkan untuk rumah tangga miskin dan menghambat penggunaan energi secara efisien," kata Ekonom Utama dan Penasehat Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop di kesempatan yang sama.
Dia menjelaskan subsidi energi membawa risiko mengurangi investasi publik yang penting jika biaya subsidi energi terus naik.
Kegagalan dalam melakukan perbaikan subsidi energi serta meningkatnya biaya belanja pegawai dalam jangka menengah dapat menurunkan outlook pertumbuhan di masa depan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.
Subsidi BBM dalam R-APBN 2013 memakan 70 persen dari anggaran subsidi energi, meningkat 41 persen dari APBN-P 2012. Meningkatnya subsidi BBM ini mencerminkan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor. Perbedaan harga antara BBM subsidi dan harga keekonomian membuat potensi kebocoran subsidi sangat besar.
"Yang terpenting bagi pemerintah saat ini adalah bagaimana meyakinkan parlemen untuk mendorong pengurangan BBM bersubsidi dengan menaikkan harga BBM," ujarnya pada seminar 'Indonesia Economic Quarterly' di Energy Tower, SCBD, Jakarta, Senin (15/10/2012).
Menurutnya, dengan menaikkan harga BBM sebesar 30 persen maka pemerintah akan mempunyai banyak ruang untuk kebijakan fiskal.
Sementara itu, Bank Dunia menilai belanja subsidi energi di Indonesia masih terlalu tinggi dalam R-APBN 2013 dan dapat menghambat fleksibilitas untuk menanggapi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia.
Laporan Perkembangan Triwulan Perekonomian Indonesia edisi Oktober 2012 yang dikeluarkan Bank Dunia menyatakan belanja subsidi yang meningkat membawa biaya/kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang tinggi dan menambah ketidakpastian terhadap kesehatan fiskal ke depan.
"Subsidi energi menguntungkan rumah tangga kaya daripada diarahkan untuk rumah tangga miskin dan menghambat penggunaan energi secara efisien," kata Ekonom Utama dan Penasehat Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop di kesempatan yang sama.
Dia menjelaskan subsidi energi membawa risiko mengurangi investasi publik yang penting jika biaya subsidi energi terus naik.
Kegagalan dalam melakukan perbaikan subsidi energi serta meningkatnya biaya belanja pegawai dalam jangka menengah dapat menurunkan outlook pertumbuhan di masa depan dan kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan.
Subsidi BBM dalam R-APBN 2013 memakan 70 persen dari anggaran subsidi energi, meningkat 41 persen dari APBN-P 2012. Meningkatnya subsidi BBM ini mencerminkan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor. Perbedaan harga antara BBM subsidi dan harga keekonomian membuat potensi kebocoran subsidi sangat besar.
(gpr)
Lihat Juga :
