Pemerintah pastikan proyek MPA tanpa utang
Jum'at, 19 Oktober 2012 - 14:04 WIB
Pemerintah pastikan proyek MPA tanpa utang
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan kesepakatan Indonesia-Jepang pada proyek pembangunan infrastruktur kawasan Jabodetabek melalui program Metropolitan Priority Area (MPA) senilai Rp410 triliun, tidak berupa utang.
"Dan ada komitmen Rp410 triliun, investasi di Metropolitan Priority Area (MPA) dan dari semua nilai itu saya tidak ingin berutang," ujar Hatta kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Menurutnya ini akan disiasati dengan pelaksanaan proyek dengan swasta, perusahaan BUMN sebanyak 55 persen. Selain itu, proyek tersebut akan dilaksanakan dengan Public Private Partnership (PPA).
"Walaupun disediakan dana untuk pinjaman, saya ingin ini dibangun dengan swasta, BUMN dan sebagainya. 55 persen itu swasta, dan BUMN kita," jelasnya.
Seperti yang diketahui, kesepakatan itu dihasilkan dalam pertemuan The Third Steering Committee Meeting antara Indonesia-Jepang yang berlangsung di Tokyo pada Selasa lalu dan membahas tentang Program MPA dalam hal investasi industri.
Hatta mewakili Indonesia bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu serta sejumlah pejabat dari berbagai kementerian, Kadin dan pelaku usaha dari Tanah Air.
Sementara Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Yukio Edano serta sejumlah pejabat dan pelaku usaha dari negara itu.
Dalam pertemuan itu diidentifikasi akan ada 45 proyek yang diharapkan rampung pada 2020. Proyek akan berjalan seiring dengan pelaksanaan empat tujuan pengembangan MPA yakni pengembangan lingkungan perkotaan yang lebih baik, pertumbuhan baru sub koridor, multiple gateway, dan pengembangan low-carbon energy yang diharapkan terealisasi pada 2030 di kawasan metropolitan Jakarta.
"Dan ada komitmen Rp410 triliun, investasi di Metropolitan Priority Area (MPA) dan dari semua nilai itu saya tidak ingin berutang," ujar Hatta kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Menurutnya ini akan disiasati dengan pelaksanaan proyek dengan swasta, perusahaan BUMN sebanyak 55 persen. Selain itu, proyek tersebut akan dilaksanakan dengan Public Private Partnership (PPA).
"Walaupun disediakan dana untuk pinjaman, saya ingin ini dibangun dengan swasta, BUMN dan sebagainya. 55 persen itu swasta, dan BUMN kita," jelasnya.
Seperti yang diketahui, kesepakatan itu dihasilkan dalam pertemuan The Third Steering Committee Meeting antara Indonesia-Jepang yang berlangsung di Tokyo pada Selasa lalu dan membahas tentang Program MPA dalam hal investasi industri.
Hatta mewakili Indonesia bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu serta sejumlah pejabat dari berbagai kementerian, Kadin dan pelaku usaha dari Tanah Air.
Sementara Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gemba dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Yukio Edano serta sejumlah pejabat dan pelaku usaha dari negara itu.
Dalam pertemuan itu diidentifikasi akan ada 45 proyek yang diharapkan rampung pada 2020. Proyek akan berjalan seiring dengan pelaksanaan empat tujuan pengembangan MPA yakni pengembangan lingkungan perkotaan yang lebih baik, pertumbuhan baru sub koridor, multiple gateway, dan pengembangan low-carbon energy yang diharapkan terealisasi pada 2030 di kawasan metropolitan Jakarta.
(gpr)
Lihat Juga :
