Irigasi tercemar, petani boikot bayar pajak
Selasa, 23 Oktober 2012 - 17:30 WIB
Irigasi tercemar, petani boikot bayar pajak
A
A
A
Sindonews.com - Sejak saluran irigasi tercemar limbah pabrik kulit, petani di Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota melakukan boikot bayar pajak bumi dan bangunan. Akibat aksi ini, kelurahan harus nombok Rp47 juta pertahun.
Aksi boikot petani ini karena mereka merasa pemerintah tidak memperhatikan keluhan mereka. “Pemerintah tidak peduli dengan pencemaran di lingkungan kami. Jadi, buat apa bayar pajak. Bukan hanya saya, petani lain di sini juga enggan bayar PBB,” kata warga Kampung Bentar Hilir, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Ismail (62) di Garut, Selasa (23/10/2012).
Menurut Ismail, penghasilan warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani berkurang akibat pencemaran limbah kulit melalui saluran irigasi. Kini, ungkapnya, dalam satu kali panen, satu kwintal (kw) gabah hanya mampu menghasilkan beras sebanyak 50 kilogram.
“Kalau dulu, sebelum areal pertanian tercemar sekira tahun 80-an, satu kw gabah bisa menghasilkan beras sebanyak 70 hingga 80 kilogram," terangnya.
Bukan hanya di Kampung Bentar Hilir, warga yang enggan bayar pajak tersebar dibeberapa kampung di Kelurahan Sukamentri, yaitu Kampung Tegal Kurdi, Copong, Bojonglara, Panyingkiran, dan lainnya.
Seorang warga Kampung Panyingkiran, Ojoh (60) mengaku air Sungai Ciwalen yang melintasi permukiman mereka juga tercemar limbah B3. Ia menilai, pembayaran pajak sangat sia-sia karena pemerintah hingga kini belum juga menuntaskan persoalan pencemaran ini.
Terpisah, Kepala Kelurahan Sukamentri Suherman membenarkan keengganan warga dan petani untuk membayar PBB. Bahkan, kata Suherman, untuk menutupi tunggakan PBB dari warga, setiap tahun kelurahannya harus menombok pembayaran pajak hingga Rp47 juta.
“Saya sendiri bingung bagaimana caranya memecahkan persoalan ini. Setiap tahun kami harus mengeluarkan uang sebanyak Rp47 juta untuk menombok pembayaran pajak. Uang itu, tadinya kami peruntukan untuk biaya operasional kelurahan. Pada akhirnya, habis untuk membayar PBB warga,” katanya.
Aksi boikot petani ini karena mereka merasa pemerintah tidak memperhatikan keluhan mereka. “Pemerintah tidak peduli dengan pencemaran di lingkungan kami. Jadi, buat apa bayar pajak. Bukan hanya saya, petani lain di sini juga enggan bayar PBB,” kata warga Kampung Bentar Hilir, Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Ismail (62) di Garut, Selasa (23/10/2012).
Menurut Ismail, penghasilan warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani berkurang akibat pencemaran limbah kulit melalui saluran irigasi. Kini, ungkapnya, dalam satu kali panen, satu kwintal (kw) gabah hanya mampu menghasilkan beras sebanyak 50 kilogram.
“Kalau dulu, sebelum areal pertanian tercemar sekira tahun 80-an, satu kw gabah bisa menghasilkan beras sebanyak 70 hingga 80 kilogram," terangnya.
Bukan hanya di Kampung Bentar Hilir, warga yang enggan bayar pajak tersebar dibeberapa kampung di Kelurahan Sukamentri, yaitu Kampung Tegal Kurdi, Copong, Bojonglara, Panyingkiran, dan lainnya.
Seorang warga Kampung Panyingkiran, Ojoh (60) mengaku air Sungai Ciwalen yang melintasi permukiman mereka juga tercemar limbah B3. Ia menilai, pembayaran pajak sangat sia-sia karena pemerintah hingga kini belum juga menuntaskan persoalan pencemaran ini.
Terpisah, Kepala Kelurahan Sukamentri Suherman membenarkan keengganan warga dan petani untuk membayar PBB. Bahkan, kata Suherman, untuk menutupi tunggakan PBB dari warga, setiap tahun kelurahannya harus menombok pembayaran pajak hingga Rp47 juta.
“Saya sendiri bingung bagaimana caranya memecahkan persoalan ini. Setiap tahun kami harus mengeluarkan uang sebanyak Rp47 juta untuk menombok pembayaran pajak. Uang itu, tadinya kami peruntukan untuk biaya operasional kelurahan. Pada akhirnya, habis untuk membayar PBB warga,” katanya.
(gpr)
Lihat Juga :
