Penagihan pajak akan melibatkan polisi
Rabu, 24 Oktober 2012 - 13:41 WIB
Penagihan pajak akan melibatkan polisi
A
A
A
Sindonews.com - Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan bertindak tegas dalam menangani wajib pajak. Namun tegas yang dimaksudkan bukan berarti keras.
Menurut Dirjen Pajak Fuad Rahmany, ini sudah waktunya, setelah penerimaan pajak tidak menunjukan penambahan yang signifikan. "Kita nggak akan main keras, tapi ketegasan itu sudah waktunya," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Maka dari itu, sejak Maret lalu institusi ini menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan Negara RI (Kejari). Menurut Fuad, bantuan dua institusi ini akan sangat bermanfaat apalagi ketika situasi di lapangan. "Polri akan mendampingi Dirjen pajak di lapangan, dikala kita butuh pendampingan," jelasnya.
Fuad mengatakan, banyak pegawainya yang sering mendapat halangan, seperti contoh kerasnya dipukuli. Ini sering terjadi di beberapa perusahaan pertambangan. Kondisi tersebut menurutnya tidak layak lagi untuk mendapat imbauan.
Harusnya, lanjut Fuad, sudah ada ketegasan yang lebih serius, yaitu dengan menggunakan aparat. "Apa masih diimbau yang seperti itu? Mari kita datangi itu, karena kita memang tidak punya seragam pak," ujarnya.
Harusnya, Fuad menambahkan, kita belajar dari negara lain yang sudah dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Seperti misalnya Malaysia yang mampu meraup 80 persen dari wajib pajak.
Menurutnya, di negeri jiran tersebut orang takut ketika tidak membayar pajak. "Dari pada berurusan dengan aparat, mending saya bayar," pungkasnya.
Menurut Dirjen Pajak Fuad Rahmany, ini sudah waktunya, setelah penerimaan pajak tidak menunjukan penambahan yang signifikan. "Kita nggak akan main keras, tapi ketegasan itu sudah waktunya," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Maka dari itu, sejak Maret lalu institusi ini menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) dan Kejaksaan Negara RI (Kejari). Menurut Fuad, bantuan dua institusi ini akan sangat bermanfaat apalagi ketika situasi di lapangan. "Polri akan mendampingi Dirjen pajak di lapangan, dikala kita butuh pendampingan," jelasnya.
Fuad mengatakan, banyak pegawainya yang sering mendapat halangan, seperti contoh kerasnya dipukuli. Ini sering terjadi di beberapa perusahaan pertambangan. Kondisi tersebut menurutnya tidak layak lagi untuk mendapat imbauan.
Harusnya, lanjut Fuad, sudah ada ketegasan yang lebih serius, yaitu dengan menggunakan aparat. "Apa masih diimbau yang seperti itu? Mari kita datangi itu, karena kita memang tidak punya seragam pak," ujarnya.
Harusnya, Fuad menambahkan, kita belajar dari negara lain yang sudah dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Seperti misalnya Malaysia yang mampu meraup 80 persen dari wajib pajak.
Menurutnya, di negeri jiran tersebut orang takut ketika tidak membayar pajak. "Dari pada berurusan dengan aparat, mending saya bayar," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
