Fuad : Diimbau dulu sebelum pintu WP digedor
Rabu, 24 Oktober 2012 - 14:25 WIB
Fuad : Diimbau dulu sebelum pintu WP digedor
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan kehadiran aparat, khususnya polisi tidak akan langsung ada untuk menggedor pintu rumah wajib pajak (WP). Menurutnya, tetap akan bertahap sesuai dengan respon dari WP.
"Kita nggak langsung buru-buru melakukan pemaksaan, nggak lah. Kita tetap akan melakukan suatu upaya yang lebih bersahabat, imbauan, tapi lebih tegas," ujar Fuad di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Akan tetapi, menurut Fuad imbauan dan cara bersahabat tersebut tidak akan bertahan lama. Karena jika terlalu dibiarkan WP masih tidak terlihat keingan untuk membayar pajak.
"Karena faktanya, kalau imbauan-imbauan terus yang terlalu ramah dan kurang ada ketegasan dari pemerintah, maka nampaknya kepatuhan wajib pajak akan tetap rendah," jelasnya.
Saat ini, lanjut Fuad, baru 10 persen dari perusahaan atau badan usaha yang benar-benar membayar pajak. Sedangkan untuk perorangan, hanya sekitar 30 persen yang menuntaskan kewajibannya.
"Ini tidak adil, bukan hanya tidak adil, tapi ada potensi pajak yang belum masuk, padahal penerimaan pajak sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh rakyat miskin, untuk bansos, pembangunan infrastruktur. Jadi memang ya harus kita sudah saatnya masuk ke suatu upaya yang lebih tegas lah," pungkasnya.
"Kita nggak langsung buru-buru melakukan pemaksaan, nggak lah. Kita tetap akan melakukan suatu upaya yang lebih bersahabat, imbauan, tapi lebih tegas," ujar Fuad di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Akan tetapi, menurut Fuad imbauan dan cara bersahabat tersebut tidak akan bertahan lama. Karena jika terlalu dibiarkan WP masih tidak terlihat keingan untuk membayar pajak.
"Karena faktanya, kalau imbauan-imbauan terus yang terlalu ramah dan kurang ada ketegasan dari pemerintah, maka nampaknya kepatuhan wajib pajak akan tetap rendah," jelasnya.
Saat ini, lanjut Fuad, baru 10 persen dari perusahaan atau badan usaha yang benar-benar membayar pajak. Sedangkan untuk perorangan, hanya sekitar 30 persen yang menuntaskan kewajibannya.
"Ini tidak adil, bukan hanya tidak adil, tapi ada potensi pajak yang belum masuk, padahal penerimaan pajak sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh rakyat miskin, untuk bansos, pembangunan infrastruktur. Jadi memang ya harus kita sudah saatnya masuk ke suatu upaya yang lebih tegas lah," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
