Mayoritas perusahaan tambang belum bayar pajak
Rabu, 24 Oktober 2012 - 15:13 WIB
Mayoritas perusahaan tambang belum bayar pajak
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyebutkan perusahaan tambang kelas menengah di Indonesia banyak yang belum bayar pajak. Pastinya ini merugikan penerimaan negara dalam jumlah yang sangat banyak.
"Yang belum pajak sama sekali itu justru di menengah. yang di-size-nya produksinya 500 ribu ton, 200 ribu ton, kaliin saja harga rupiah," ujar Fuad kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Menurutnya, ini tidak ada alasan lain, selain kesengajaan yang dilakukan pengusaha tambang tersebut. "Bukan modus itu. orang sengaja gak ada, yang gak sengaja. Lupa apa ya gak bayar pajak?" jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Fuad, institusinya tidak memiliki akses untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga dibutuhkan aparat untuk membantu menagih pajak. Selain itu, kapasitas Dirjen Pajak yang juga terbatas.
"Terus kerja sama kita dengan Polri dan Kejaksaan ini salah satu kita untuk meningkatkan kapasitas untuk membuka akses karena di lapangan itu tidak semudah yang anda bayangkan," imbuhnya.
Dilapangan, menurut Fuad banyak pegawai menghadapi kekerasan saat melakukan penagihan pajak. "Seolah-olah kita cuma nyoel eh bayar pajak, gak gitu. Di banyak tempat, justru banyak petugas yang menghadapi kekerasan saat menagih pajak, premanisme juga di lapangan. Jadi, jangan pikir yang anda lihat cuma Gayus, enggak," pungkasnya.
"Yang belum pajak sama sekali itu justru di menengah. yang di-size-nya produksinya 500 ribu ton, 200 ribu ton, kaliin saja harga rupiah," ujar Fuad kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Menurutnya, ini tidak ada alasan lain, selain kesengajaan yang dilakukan pengusaha tambang tersebut. "Bukan modus itu. orang sengaja gak ada, yang gak sengaja. Lupa apa ya gak bayar pajak?" jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Fuad, institusinya tidak memiliki akses untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga dibutuhkan aparat untuk membantu menagih pajak. Selain itu, kapasitas Dirjen Pajak yang juga terbatas.
"Terus kerja sama kita dengan Polri dan Kejaksaan ini salah satu kita untuk meningkatkan kapasitas untuk membuka akses karena di lapangan itu tidak semudah yang anda bayangkan," imbuhnya.
Dilapangan, menurut Fuad banyak pegawai menghadapi kekerasan saat melakukan penagihan pajak. "Seolah-olah kita cuma nyoel eh bayar pajak, gak gitu. Di banyak tempat, justru banyak petugas yang menghadapi kekerasan saat menagih pajak, premanisme juga di lapangan. Jadi, jangan pikir yang anda lihat cuma Gayus, enggak," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
