Hindari pemerasan, DPR tantang BUMN transparan
Rabu, 24 Oktober 2012 - 20:00 WIB
Hindari pemerasan, DPR tantang BUMN transparan
A
A
A
Sindonews.com - Baru-baru ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa BUMN sering diperas oleh para pejabat yang ingin mengambil keuntungan dari proyek-proyek BUMN. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menyarankan agar BUMN melakukan transparansi.
"Saya menyarankan supaya BUMN menerapkan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik), sehingga semua keuangan tercatat jelas," ujar Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Dengan sistem yang penuh keterbukaan seperti itu, para pejabat negara akan sulit mengajak BUMN untuk berkongkalikong. Dana-dana pengeluaran yang tidak masuk akal pun bisa dilacak dengan mudah.
"Semua pengeluaran yang muncul harus dimasukan, transparan, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dana-dana seperti itu akan mudah terdeteksi," tambahnya.
Adanya pemerasan oleh pejabat terhadap BUMN-BUMN, menurut Satya, terjadi karena kurangnya mekanisme kontrol. "Itu tergantung pada sistem pengawasan yang ada," tutupnya.
"Saya menyarankan supaya BUMN menerapkan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik), sehingga semua keuangan tercatat jelas," ujar Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Dengan sistem yang penuh keterbukaan seperti itu, para pejabat negara akan sulit mengajak BUMN untuk berkongkalikong. Dana-dana pengeluaran yang tidak masuk akal pun bisa dilacak dengan mudah.
"Semua pengeluaran yang muncul harus dimasukan, transparan, bisa dipertanggungjawabkan, sehingga dana-dana seperti itu akan mudah terdeteksi," tambahnya.
Adanya pemerasan oleh pejabat terhadap BUMN-BUMN, menurut Satya, terjadi karena kurangnya mekanisme kontrol. "Itu tergantung pada sistem pengawasan yang ada," tutupnya.
(rna)
Lihat Juga :
